PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Advertisements

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.

PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014

Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI

TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,

STRATEGI PENGAWASAN PEMILU

Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.

TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019

Pilkada serentak: Peluang dan tantangan

PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.

EVALUASI PILKADA 2015: CATATAN TERHADAP PILKADA SERENTAK TRANSISI GELOMBANG PERTAMA MENUJU PILKADA SERENTAK NASIONAL OLEH: HUSNI KAMIL MANIK.

Aston Bogor Hotel & Resort,

Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada

KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016

POTENSI PERMASALAHAN DALAM PEMILIHAN

KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,

Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi

PEMETAAN PERMASALAHAN DANA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2017

PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA

PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017

SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden

OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI

Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017

PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI

TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK

PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.

KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU

PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014

HUBUNGAN PERJANJIAN BAKAL CALON LEGISLATIF DAN UU PEMILU

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014

Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.

LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA.

TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Oleh : Anggota KPU.

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.

Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.

Anggota KPU Provinsi Jatim

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN KPU KABUPATEN BULUNGAN KABUPATEN BULUNGAN

Transcript presentasi:

PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017 oleh : IDA BUDHIATI Komisioner KPU RI

POTENSI MASALAH REGULASI Pengaturan syarat calon hasil konsultasi DPR: Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka & jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

POTENSI MASALAH REGULASI Pengaturan syarat pencalonan di Provinsi Papua Barat: Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD terakhir. Pengaturan syarat calon di Provinsi Aceh: Bakal calon perseorangan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran Pasangan Calon .

IMPLEMENTASI REGULASI POTENSI MASALAH IMPLEMENTASI REGULASI Dualisme Kepengurusan Partai Politik Pemenuhan Syarat Calon (Syarat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman PIdana, Laporan Pajak, Bebas Narkoba) Pemenuhan Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Ketidakpatuhan Penyelenggara Pemilu terhadap Peraturan Perundang-undangan

ANTISIPASI SENGKETA PENCALONAN Secara konsisten memahami & menerapkan peraturan perundang-undangan (UU & Peraturan KPU dalam penyusunan pedoman teknis/keputusan & dokumen lainnya); Tertib administrasi & dokumentasi setiap tahapan/kegiatan (dalam bentuk foto atau video); Menegakan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas & profesionalisme; Standarisasi prosedur & kualitas kerja; Supervisi, asistensi & koordinasi deteksi dini adanya potensi sengketa.

LANGKAH-LANGKAH ADVOKASI Mengidentifikasi permasalahan hukum yang dipersoalkan; Menyusun kronologis kejadian dan/atau poin-poin permasalahan; Menyiapkan dokumen pembelaan yang diperlukan dapat berupa dokumen surat, foto, rekaman, video dan sebagainya; Membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari Komisioner & Sekretariat; Apabila menggunakan Jasa Pengacara, maka perlu dibuat kriteria/kualifikasi Jasa Pengacara.

TERIMA KASIH