STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
Advertisements

Usulan Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
SISTEM PENGEMBANGAN KARIR Aparatur Negara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PEMBERHENTIAN PNS.
PERGUB No. 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non PNS SKPD/Unit Kerja
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
DISIPLIN PNS Disusun Oleh : SUTRISNO, S.H.,M.H
Bidang Pengangkatan dan Pensiun
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2015
Nama Kelompok : Aisyah Nurul Jannah ( ) Anggun Retnosari ( )
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan.
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PP No. 11 Thn 2017)
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
P E M B E R H E N T I A N PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PEMBERHENTIAN (PENSIUN)
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Bidang Kesra dan Pensiun BKD Provinsi DKI Jakarta
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
PENGADAAN PEGAWAI NEGRI SIPIL (PNS)
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Attention Please!!! 3 By: Kelompok 7.
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Manajemen Sumberdaya Aparatur
SBG DASAR PELAKS. JKK DAN JKM
Perekrutan dan Seleksi
TATA CARA PENYELESAIAN STATUS KEPEGAWAIAN
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’
ADM. KEPEGAWAIAN NEGARA RI
Manajemen Sumberdaya Aparatur
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Universitas Brawijaya DR. Endah Setyowati S.SOS. MSI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI BKD PROVINSI DKI JAKARTA
MANAJEMEN ASN BKPSDMD KAB. BREBES PLT. KEPALA BKPSDMD KAB. BREBES
Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang
Kesejahteraan Pegawai
Kamis, 24 Januari 2019 Di Ruang ASN BKPPD Kabupaten Klatyen
Sosialisasi Peraturan Bupati Luwu
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Transcript presentasi:

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA Oleh : W A R L I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIREKTORAT STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN 2017

Pengertian Pegawai ASN Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pegawai Negeri Sipil PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN Secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. .

Definisi Suatu Penetapan Negara Kepada (seorang) Warga Negara Republik Indonesia (Justifikasi) menjadi aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil). STATUS (HUKUM) KEPEGAWAIAN Suatu Penetapan Negara berkaitan dengan kewajiban dan hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil KEDUDUKAN (HUKUM) KEPEGAWAIAN

FENOMENA Melekat Status Hukum Seiring-Sejalan Kedudukan Hukum Kait Mengkait Saling Menunjang Status Hukum Kedudukan Hukum Karier PNS A B C D E F G Ket : A -- G  Garis Status, Kedudukan, dan Karir A, B,C ,D  Pengangkatan (CPNS,PNS, KP, JBTN) E  Pemindahan F  Pemberhentian G  Pensiun

KASUS KEPEGAWAIAN Pengertian : Adalah suatu keadaan bahwa status dan kedudukan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil “terluka” atau “ternoda”.

1. KASUS POLITIK 2. KASUS PIDANA 3. KASUS ADMINISTRATIF JENIS – JENIS KASUS KEPEGAWAIAN 1. KASUS POLITIK 2. KASUS PIDANA 3. KASUS ADMINISTRATIF

1. KESENGAJAAN 2. KEALPAAN 3. KETERPENGARUHAN 4. KEADAAN SIFAT-SIFAT KASUS KEPEGAWAIAN 1. KESENGAJAAN 2. KEALPAAN 3. KETERPENGARUHAN 4. KEADAAN

PERMASALAHAN STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN BENTUK-BENTUK PERMASALAHAN STATUS DAN KEDUDUKAN KEPEGAWAIAN Pelanggaran status kepegawaian secara umum. PNS yang terlibat ekses politik dan menjadi anggota/pengurus partai politik. Tewas dan cacat karena dinas. Uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas. Pelanggaran prosedur cuti di luar tanggungan Negara (CLTN). Kesalahan nama dan tanggal lahir. Permasalahan NIP. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sekian Dan Terimakasih