MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing
Advertisements

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????
PEMERIKSAAN PPN Dasar Hukum : Pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP DKI JAKARTA PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP for further detail, please visit
REFORMASI PERPAJAKAN.
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (SURVEY PADA KPP PRATAMA CICADAS BANDUNG) Disusun oleh : SHINTIANA SALAM.
NAMA : MANRO MANRIE SIPAYUNG NPM / ABSEN : / 18 KELAS : 7 STAR A.
Giska Septa Rahdianawati UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
Penghapusan Sanksi Administrasi Sebagai Akibat: 1
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat.
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2017.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
ORGANISASI & KODE ETIK PROFESI
Electronic Filing Identification Number
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
SOSOK DJP IMPIAN DI MASA YANG DATANG
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
PENGARUH PELAPORAN SPT TAHUNAN 1771 WAJIB PAJAK BADAN
E-FILING Cara pelaporan SPT secara ELEKTRONIK, dilakukan ONLINE & REAL TIME melalui INTERNET pada website Direktorat Jenderal Pajak
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Aplikasi e-Filing 2017 CEPAT MUDAH AMAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017.
KUP II.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERIKSA
PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN DARI HASIL
Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara On Line
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI.
Pelaporan SPT melalui e-Filing
MODERNISASI PERPAJAKAN
Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
Analisis PPH Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Penerapan Self Assessment Duwi Nopiyanti for further detail, please visit
Pertemuan 6 : KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Pertemuan 8 : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Cara Penyampaian SPT Langsung Cara Penyampaian Pos Cara Lain KPP KP2KP
Simulasi Pengisian e-Filing
Modernisasi Administrasi Perpajakan
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON”.
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
PENGARUH TARIF PAJAK TERHADAPTAX EVASION DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK (Survey pada KPP yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat I) WINDY WIDIASTUTI.
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PADA TAX EVASION (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kanwil Jawa Barat I)
PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION DAN IMPLIKASINYA PADA PENERIMAAN PAJAK (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kanwil Jawa Barat I)
MENGENAL LEBIH DEKAT TENTANG PAJAK.
(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi)
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
Usulan Penelitian Nama : Rizki Rasphati NIM :
FENOMENA Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa ada masalah di pemeriksaan. Isu kualitas Sistem informasi yang belum optimal dikarenakan.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
Transcript presentasi:

MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Mengapa Modernisasi Konsep dan Tujuan Modernisasi Perubahan Paradigma Perpajakn Implementasi Modernisasi Fasilitas Pelayanan Kode Etik Pegawai Pembentukan Kantor Pusat, Kanwil, KPP Sistem Informasi Survei Kepuasan Pelanggan

MENGAPA HARUS MODERN Citra DJP yang harus diperbaiki Tingkat Kepercayaan thd administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan Integritas dan Produkstifitas yang harus ditingkatkan

KONSEP & TUJUAN MODERNISASI KONSEP UMUM TUJUAN MODERNISASI

KONSEP UMUM Restrukturisasi Organisasi Penyempurnaan Proses Bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi Penyempurnaan manajemen SDM

TUJUAN MODERNISASI Tercapainya Tingkat Kepatuhan yang Tinggi (taxCompliance) Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi perpajakan Tercapainya tingkat produktifitas pajak yang tinggi

PERUBAHAN PARADIGMA PERPAJAKAN Organisasi berubah dari “Jenis Pajak” menjadi “Fungsi” Sistem dan proses kerja berubah dari “Manual” menjadi “Sistem” Tercapainya tingkat produktifitas pajak yang tinggi Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak dengan adanya “Help Desk” dan “AR” Adanya unit khusus yang menangani keluhan Tuntutan Profesionalisme SDM Adanya Kode Etik Pegawai

IMPLEMENTASI MODERNISASI Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah DJP Kantor Pelayanan Pajak

FASILITAS PELAYANAN Tempat Pelayanan Terpadu Account Representative Help Desk Complain Center Call Center Website Pojok Pajak E-System E-Registration E-SPT

KODE ETIK Kewajiban yang harus dipenuhi Larangan yang harus dihindari

Pembentukan Kantor Pusat, Kanwil dan KPP - Pembuat Kebijakan - Pengembangan Organisasi - Pendukung Kantor Wilayah : - 2002 : Kanwil WP Besar - 2003 : Kanwil Jakarta - 2008 : Kanwil selain di atas Kantor Pelayanan Pajak - 2002 : KPP WP Besar - 2003 : KPPMadya - 2008 : KPP Pratama

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN PELAKSANAAN : - KPP - KANWIL WP BESAR - KOMITE KODE ETIK - AC NIELSEN HASIL SURVEI - INDEKS 81% - RATA-RATA PELAYANAN PUBLIK =75%