Latihan Penyusunan RPJMD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Latihan Penyusunan RPJMD
VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Latihan Penyusunan RPJMD

outline RPJMD Pendahuluan Gambaran umum daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah Analisis isu-isu strategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan penutup

pendahuluan Latar belakang Dasar hukum penyusunan Hubungan antar dokumen Sistematika penulisan Maksud dan tujuan

landasan hukum UU 25 2004 tentang SPPN UU 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 8 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri 54 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 2008

bagan alir penyusunan RPJMD

kedudukan RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKA SKPD DPA SKPD Pedoman Diacu Diperhatikan RKP RPJM Nasional RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD Dijabarkan Bahan RPJP Daerah

ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH RPJPD vs RPJMD RPJPD ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH Arah Pembangunan 5 Tahun I 5 Tahun II 5 Tahun IV 5 Tahun III RPJMD Periode I Sasaran Pokok Periode II Periode III Periode IV SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH

RPJMD vs RKPD RPJMD RPJPD RKPD V I S I & M I S I 5 T H T U J U A N & S A S A R A N 5 TH Sasaran Tahun I RKPD Tahun 1 Sasaran Tahun II Sasaran Tahun III Sasaran Tahun IV Sasaran Tahun V Strategi & Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Daerah

gambaran umum daerah Aspek geografi dan demografi

gambaran umum daerah Aspek kesejahteraan masyarakat No. Uraian Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 1 Angka Harapan Hidup (tahun) 59,10 60,60 60,76 60,94 61,11 2 Angka Melek Huruf (%) 88,60 90,61 90,71 90,72 3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 6,90 7,00 7,20 4 Paritas Daya Beli (Rp.) 615.000,- 618.400,- 623.900,- 628.000,- IPM 63,40 65,01 65,52 65,64 66,16

gambaran umum daerah Aspek pelayanan umum Aspek pelayanan umum menyajikan kondisi bidang urusan wajib dan pilihan APK/APM Capaian 2006 2007 2008 2009 2010 APK : TK / RA SD / MI SMP / MTS SMA / MA / SMK APM : 34.67 114.02 90.97 70.59 33.53 98.90 82.50 61.67 41.29 115.19 96.98 78.93 35.75 100.00 87.92 72.84 46.16 112.28 104.95 80.58 39.05 78.68 74.85 66.44 112.20 129.40 76.41 62.84 99.82 75.65 112.53 159.45 82.31 58.66

Indikator Kinerja Sasaran/program gambaran umum daerah Aspek daya saing daerah Aspek daya saing daerah menampilkan kondisi SDM, infrastruktur, keamanan wilayah, pelayanan perizinan dan penanaman modal, serta kemampuan ekonomi daerah Indikator Kinerja Sasaran/program Satuan Realisasi (Tahun) 2009 2010 Panjang jalan yang ditangani Pembangunan/Rehab Jembatan Km M 66,27 30,00 38,45 40,00 Status Jalan Nasional Propinsi Kabupaten Km 71,41 86,15 262.09 72,1 76,2 276,6 Kondisi Jalan Aspal Kerikil Tanah Jalan baik Jalan sedang Jalan rusak ringan Jalan rusak berat 76.24 105.50 80.60 181.74 18.48 35.00 - 90,48 94,32 91,80 207,18 40,00 20,00 31,45

gambaran keuangan daerah Uraian Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Proyeksi Tahun 2020 PENDAPATAN DAERAH 395.523.088.553,76 429.148.512.663,69 649.000.000.000,00 543.609.341.069,60 758,260,175,042.50 Pendapatan Asli Daerah 18.111.931.295,65 28.321.345.728,09 33.933.674.000,00 37.643.343.092,46 78,635,609,164.80 Dana Perimbangan 329.088.429.087,00 345.146.086.062,00 384.301.096.210,00 441.946.260.641,50 614,437,388,555.33 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 99.861.431.733,00 55.669.336.813,60 141.765.229.790,00 64.019.737.335,64 65,187,177,322.38

isu strategis Memaparkan permasalahan sesuai kondisi daerah Merumuskan isu-isu strategis

Contoh dari Visi sampai Program Tujuan/ Sasaran Misi Strategi Kebijakan Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang berkualitas Meningkatkan APM SMP/MTS/Paket Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah Meningkatkan Jumlah Penduduk >15 tahun melek huruf Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan Peningkatan tingkat pendidikan tenaga kesehatan masyarakat Menurunkan angka kematian bayi per 1000 kelahiran Program Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya usia harapan hidup Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak Menurunkan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

hub. Visi s/d program KSB MAJU BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PERIMA Masyarakat berkualitas SDM berkualitas Sasaran 1&2 Ekonomi berkeadilan Pertumbuhan ekonomi berkeadilan Sasaran 3-7 Tata kelola pemerintahan Birokrasi profesional Sasaran 8&9 Kualitas pelayanan Sasaran 10&11 Stabilitas wilayah Sasaran 12&13 Infrastruktur berkelanjutan Konektivitas wilayah Sasaran 14 Pelestarian lingkungan Sasaran 15 visi misi tujuan sasaran strategi kebijakan program

“Sumbawa Barat Maju Berbasis Pelayanan Publik Prima” visi & misi Visi “Sumbawa Barat Maju Berbasis Pelayanan Publik Prima” Misi Membangun masyarakat berkualitas Membangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan Membangun tata kelola pemerintahan yang baik Membangun infrastruktur wilayah strategis yang berkelanjutan

tujuan & sasaran Tujuan Membangun sumberdaya manusia berkualitas Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah berkeadilan Peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Mewujudkan stabilitas daerah yang mantap Peningkatan infrastruktur konektivitas wilayah Peningkatan pelestarian lingkungan

tujuan & sasaran Sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya daya saing usaha pertanian, perikanan dan kelautan Meningkatnya jumlah wirausahawan Meningkatnya ekonomi pedesaan Meningkatnya iklim usaha dan investasi Meningkatnya pengembangan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan aparatur Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan Meningkatnya pelayanan publik prima Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Meningkatnya infrastruktur pendukung produktivitas ekonomi wilayah Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

strategi & kebijakan Strategi Meningkatkan APK/APM semua jenjang pendidikan Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Meningkatkan produktivitas tanaman pangan Meningkatkan pengembangan holtikultura Meningkatkan pengembangan peternakan semi intensif Meningkatkan produktivitas komoditi perikanan dan kelautan Meningkatkan pengembangan koperasi dan UMKM Meningkatkan pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan investasi Meningkatkan promosi potensi investasi daerah Meningkatkan pengembangan potensi wisata alam dan budaya Meningkatkan pengembangan potensi wisata pulau-pulau kecil berbasis eco wisata

strategi & kebijakan Strategi Meningkatkan pendidikan aparatur Meningkatkan pendidikan fungsional aparatur Meningkatkan disiplin kerja aparatur Meningkatkan tunjungan kerja aparatur Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban politik warga negara Meningkatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Meningkatkan peran FKUB Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan pelajar dan mahasiswa Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung produktivitas pertanian daerah Menurunkan keterisolasian daerah Meningkatkan pemahaman pelestarian lingkungan masyarakat Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung Meningkatkan upaya rehabilitasi dan reboisasi lingkungan hidup

strategi & kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Penyediaan subsidi pendidikan dasar dan menengah Peningkatan rasio guru terhadap jumlah siswa Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan lingkungan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prilaku hidup sehat Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat yang berkualitas Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kesehatan masyarakat Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak Peningkatan luas lahan tanaman pangan Peningkatan produksi, inovasi, dan nilai tambah hasil tanaman pangan Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh tanaman pangan Peningkatan produksi hasil perkebunan Peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh perkebunan

strategi & kebijakan Kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budidaya peternakan sistem semi intensif Peningkatan produksi peternakan Peningkatan kapasitas penyuluh peternakan Peningkatan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan Peningkatan kapasitas penyuluh perikanan dan kelautan Peningkatan koperasi dan UMKM berbasis potensi lokal Peniingkatan kapasitas kelembagaan koperasi Peningkatan promosi produk koperasi dan UMKM Peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap usaha ekonomi desa Peningkatan kapasitas kelembagaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama Penyediaan regulasi pelayanan perijinan dan investasi Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perijinan dan investasi Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan investasi

strategi & kebijakan Kebijakan Penyediaan kajian strategi potensi investasi daerah Peningkatan promosi investasi daerah Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan budaya Mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi alam dan budaya Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengembangan pulau-pulau kecil berbasis eco wisata Mendorong pengembangan pulau-pulau kecil berbasis eco wisata Peningkatan pendidikan aparatur Peningkatan pendidikan fungsional aparatur Penerapan sanksi atas disiplin kerja aparatur Peningkatan pengawasan disiplin kerja aparatur

strategi & kebijakan Kebijakan Penerapan penghargaan atas kinerja aparatur Peningkatan tunjangan kinerja aparatur Peningkatan kapasitas perencana daerah Peningkatan efektivitas implementasi perencanaan pembangunan daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah Penyediaan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah Penyediaan regulasi pelayanan publik pemerintah Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik pemerintah Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Peningkatan pendidikan politik masyarakat

strategi & kebijakan Kebijakan Peningkatan peran serta TOGA TOMA Peningkatan peran FKUB Peningkatan wawasan kebangsaan pelajar dan mahasiswa Penyediaan kurikulum muatan lokal wawasan kebangsaan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi Peningkatan infrastruktur pendukung produktivitas pertanian Peningkatan infrastruktur desa dan daerah tertinggal Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian lingkungan Penyediaan regulasi pelestarian lingkungan Peningkatan luas lahan kawasan hutan Peningkatan pengawasan pengrusakan kawasan hutan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitas dan reboisasi lingkungan Peningkatan kawasan rehabilitasi dan reboisasi lingkungan

kebijakan umum dan program Memaparkan kebijakan umum daerah untuk mendukung implementasi strategis dan arah kebijakan pemerintah daerah Kebijakan diterjemahkan dalam bentuk program-program pembangunan serta pagu indikatifnya

penetapan indikator kinerja Menetapkan indikator kinerja pembangunan daerah berdasarkan strategi RPJMD NO. TUJUAN/SASARAN/ STRATEGI INDIKATOR KINERJA KET.

arsitektur kinerja pembangunan Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (OutCome) Keluaran (Out Put) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang digunakan dalam bekerja” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”

pedoman transisi Memaparkan kebijakan pemerintah daerah pada masa transisi kepala daerah Dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan kepala daerah