PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
Advertisements

P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
ANAK YANG IKUT KAMPANYE. Sumber Koran Kompas 16 Maret 2004.
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Oleh EDY WASONO,SE KASI PEMBERDAYAAN KECAMATAN TEGALOMBO
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
EVALUASI Pelaksanaan Pemilu dengan Undang-Undang yang Berbeda
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
ANAK YANG IKUT KAMPANYE
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Hasil Survey Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PETA PERMASALAHAN PENETAPAN PASANGAN CALON DAN POTENSI SENGKETA
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Masykurudin Hafidz, JPPR
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
PENGANTAR DISKUSI REGULASI PROSEDUR ETIK
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
MENGENALKAN APLIKASI GOWASLU
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
KPU Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi Pemilukada Di Jawa Tengah Tahun 2010
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
ORGANISING Pendidikan Pengorganisasian
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
PENGAWASAN PARTISIPATIF
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2018.
MUNSIR SALAM KOORDIV PENGAWASAN DAN HUBAL BAWASLU PROVINSI SULTRA Disampaikan pada Kegiatan RAKERNIS PENINGKATAN SDM BAWASLU KAB/KOTA dan PANWASCAM GELOMBANG.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BY. DEISY T. SOPUTAN,S.PD.,M.HUM KOORDIV SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI.
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA M. Amir Nashiruddin BAWASLU DIY.
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH
Transcript presentasi:

PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019 Oleh : MOCHAMMAD AFIFUDDIN Anggota Bawaslu RI

Fungsi Bawaslu Pengawasan/Pencegahan Penindakan Memutus Sengketa Proses

KETENTUAN PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PASAL 94 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, diantara tugas Bawaslu : d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. PASAL 97 : Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu melaksanakan : d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

Strategi Pengawasan Pemilu potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah & upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran. dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat & tepat terhadap temuan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu. PENCEGAHAN PENINDAKAN

#BAWASLUMENGAWASI PENCEGAHAN PENGAWASAN PERSIAPAN DAN TAHAPAN Pemetaan Potensi Pelanggaran Peningkatan partisipasi masyarakat. Koordinasi para pihak. PENGAWASAN PERSIAPAN DAN TAHAPAN Perencanaan jadwal, sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan calon, kampanye dana kampanye, logistik, pemungutan dan rekapitulasi PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA Menerima, memeriksa dan mengkaji dan memutusa dugaan pelanggaran. Menerima, menverifikasi, mediasi, adjudikasi dan memutus sengketa Pemilu

Strategi Partisipatif PENGAWASAN BERBASIS IT (GOWASLU) POJOK PENGAWASAN FORUM WARGA SAKA ADHYASTA PEMILU PENGABDIAN MASYARAKAT GERAKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH