KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional

Advertisements

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Ketetapan Fiktif Negatif

 Hukum yang tertulis berbentuk peraturan perundang- undangan  Hukum yang tak tertulis hukum kebiasaan (hukum adat) norma- norma agama atau putusan hakim.

BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Sony Maulana S Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tugas keprofesian untuk Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Adriy.weebly.com.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011

PENGANTAR PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA DAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun.

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Praktik Hukum PTUN KTUN dalam PTUN.

PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR UU NO. 5/1986 jo UU NO. 9/2004 jo UU NO

ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9

GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)

Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN

PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)

HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10

Peradilan Administrasi Pajak

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PENDAHULUAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :

SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA

KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA

RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT

TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.

MEMODIFIKASI TAMPILAN DAN RANCANGAN TABEL

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

PENDAHULUAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)

TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.

Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)

PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan

PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DAYA IKAT KONSTITUSI Disampaikan pada mata Kuiah Konstitusi klembagaan Pemerintah Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 9/22/2018 HandOut Konstitusi Kelembagaan.

PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter

PERADILAN Tata Usaha Negara

PAJAK PENGHASILAN DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ADALAH UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN.

PEMBUKAAN UUD 1945 Disampaikan Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

PANCASILA SEBAGAI SISTEM & NILAI ETIKA

KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA. Keputusan Administrasi Negara Perbuatan hukum administrasi negara pada umumnya mencipta hubungan hukum. Hubungan hukum.

PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS

Transcript presentasi:

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-4 Mata Kuliah: Hukum Tata Pemerintahan Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 9/11/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si

KOMPETENSI Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlin dan sikap perilaku yang diperlukan daam pelaksanaan tugas jabatannya. 9/11/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si

Kompetensi Terdiri Dari Dua Macam, Yaitu ; Kompetensi umum, adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan structural yang dipangkunya. Kompetensi khusus, yaitu kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan structural yang dipangkunya. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 9/11/2018

Keputusan TUN Menurut UU No. 5 Tahun 1986 Keputusan TUN menurut pasal 1 ngka 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hokum TUN berdasarkan peraturan perunndang-undangan yang berllaku dan bersifat kokret (kelihatan, nyata), individual (menyangkut subjek hokum/ personel) dan final (tergantung pada aturannya/ hasil akhir) yang menimbukan akibat hokum bagi seseorang atau badan hokum perdata. HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 9/11/2018

4 Macam Bentuk Ketetapan (Prof. Prajudi Atmosudirjo) HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 4 Macam Bentuk Ketetapan (Prof. Prajudi Atmosudirjo) Penetapan (Beschiking), Yaitu perbuatan hokum sepihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat/instansi penguasa Negara yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Rencana, Merupakan satu bentuk perbuatan hokum yang menciptakan hubungan hokum artinya yang nantinya akan mengikat antara penguasa dan warga Negara. Pengertian lain yaitu sseperangkat tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib bilamana tindakan-tindakan telah direalisasikan. 9/11/2018

Bentuk Ketetapan (Lanjutan) Norma Jabatan, Yaitu perbuatan hokum dari penguasa adminstrasi Negara untuk membuat ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. Legislasi Semu, Yaitu penciptaan daripada aturan-aturan hokum oleh pejabat adminstrasi Negara yang berwenang yang sebenarnya dmaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan ketentuan undang-undang. 9/11/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP..N.Si

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT ALHAMDULILLAH….. TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 9/11/2018 HanOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.