Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
Advertisements

Semoga hari ini menyenangkan!!!!!!! Kita awali dengan ucapan Bissmillahirohmanirrohim…….
Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SUBYEK HUKUM DAN OBYEK HUKUM
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA
TEORI PERBEDAAN HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK
Segi Hukum Kartu Kredit
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
M. Yusrizal Adi S FAKULTAS HUKUM UMA
PERUMUSAN KALIMAT PENGATURAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
smarticle/fhui/ilper/2011
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA
BENTUK-BENTUK HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
PENDAHULUAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
HUKUM ACARA PIDANA Disampaikan pada Pertemuan Ke-9
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
smarticle/fhui/ilper/2014
PENDAHULUAN MICROSOFT EXCEL 2007
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
KETETAPAN ADMINISTRATIF
HUKUM TATA NEGARA Disampaikan Pada Pertemuan Ke-10
BENTUK-BENTUK HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
SURAT INSTRUKSI & NOTA DINAS
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture III)
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture II)
HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
MEMODIFIKASI TAMPILAN DAN RANCANGAN TABEL
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
MACAM-MACAM KETETAPAN PEMERINTAH Oleh Triyanto Prodi PKn FKIP UNS
Jenis-Jenis Perbuatan Hukum (Ketetapan) Pemerintah
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (lecture III)
Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara
TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si.
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
PENDAHULUAN KEWARGANEGARAAN (LECTURE I)
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
DAYA IKAT KONSTITUSI Disampaikan pada mata Kuiah Konstitusi klembagaan Pemerintah Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP.,M.Si. 9/22/2018 HandOut Konstitusi Kelembagaan.
Bentuk-bentuk HUKUM PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
PEMBUKAAN UUD 1945 Disampaikan Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
PANCASILA SEBAGAI SISTEM & NILAI ETIKA
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
Transcript presentasi:

Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Hukum Tata Pemerintahan PERBUATAN PEMERINTAH Disampaikan Pada Pertemuan Ke-7 Mata Kuliah: Hukum Tata Pemerintahan Dosen : TATIK ROHMAWATI, S.IP. 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. KETETAPAN PEMERINTAH Ketetapan dibagi ke dalam 2 yaitu : Ketetapan intern, maksudnya ke dalam Ketetapan ekstern, maksudnya keluar instansi 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. Stufen Theory (Hans Kelsen) tentang Kedudukan Suatu Ketetapan dalam Tata Hukum Berdasarkan pendapat Donner dan Hans Kelsen perbuatan pemerintah itu dibagi dalam 2 bagian, antara lain : Membuat peraturan Melaksanakan peraturan 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. Dalam melaksanakan peraturan, pemerintah melakukan berbagai perbuatan yang konkret yaitu : Perbuatan biasa, artinya perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai akibat hukum. Contoh : membangun masjid, membuat lapangan. Perbuatan hukum, artinya perbuatan-perbuatan yang ada akibat hukum karena diatur oleh hukum yaitu hukum publik dan hukum privat. 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

DISPENSASI, VERGUNNING, LISENSI DAN KONSESI. Dispensasi (Bebas Bersyarat), yaitu perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi suatu hal yng istimewa. Contoh : tentang umur pernikahan yaitu laki-laki 25 thn dan perempuan 20 tahun. Vergunning, yaitu bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan unnntuk masing-masing hal yang konkret. Contoh : ijin bangunan 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP. LANJUTAN Lisensi, yaitu ijin tetapi dalam suatu menjalankan perusahaan tertentu agar perusahaan tersebut dapat menjalankan dengan leluasa. Contoh : - Lisensi untuk melindungi hewan-hewan langka, - Lisensi untuk pemotongan hewan Konsesi, yaitu ada pihak swasta berdasarkan perjanjian mendapat pekerjaan dari pemerintah. Contoh : Pembuat jalan laying, BOT (Built Operent Transfer) yaitu bangun guna serah. 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

PERINTAH, PANGGILAN DAN UNDANGAN PERINTAH, yaitu pernyataan kehendak pemerintah yang ditujukan kepada seseorang/ lebih dan kewajiban orang yang bersangkutan. Contoh : Polisi akan memperingati seseorang selama 3x PANGGILAN, yaitu memberikan kesan adanya kewajiban, kalau diabaikan akan ada sangsi. Somasi : teguran Animasi : panggilan selama 3x UNDANGAN, yaitu memberikan kesan tidak adanya kewajiban. Contoh ; resepsi, Dies Natalis. 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.

Alhamdulillah…. Terima Kasih SEMOGA BERMANFAAT 9/13/2018 HandOut Hukum Tata Pemerintahan, By : Tatik Rohmawati, S.IP.