Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Seminar Nasional: Pencegahan Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi Jakarta, 1 November 2007

Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Kelembagaan Manajemen SDM Ketatalaksanaan (Business Process) Peningkatan Kinerja Good Governance Pelayanan Publik

Departemen Keuangan RI Kelembagaan (Organization) Menekankan pada fungsi Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Orientasi kepada pemangku kepentingan Membentuk unit kepatuhan internal Membangun pusat pengaduan layanan (complaint center) Departemen Keuangan RI 3

Ketatalaksanaan (Business Process) Standard Operating Procedure: Sederhana Transparan Efisien dan cost effective Memuat janji layanan: persyaratan, biaya dan waktu Akuntabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Built in Control System Automatic and Integrated Reporting System Menuju ke Paperless Administration 4

Ketatalaksanaan (Business Process) -2 Mengurangi kontak langsung dengan pengguna jasa Menerapkan manajemen resiko Monitoring kinerja melalui indikator kinerja utama proses bisnis 5

Manajemen SDM Berbasis kompetensi Assessment Center Rekrutmen Penempatan pada jabatan Training Penerapan kode etik dan majelis kode etik Pengaturan pola karir (mutasi dan promosi) Penerapan individual key performance indicators

Implementasi Reformasi Birokrasi A. Aspek Kelembagaan DJP : KPP WP Besar : 3 Kantor KPP Madya : 28 Kantor KPP Pratama : 91 Kantor DJBC : KPU BC Tanjung Priok dan KPU BC Batam DJPb : KPPN Khusus Banda Aceh KPPN Percontohan : 18 Kantor

Implementasi Reformasi Birokrasi -2 B. Aspek Ketatalaksanaan 35 layanan unggulan yang memuat: Transparansi prosedur Kejelasan persyaratan Kepastian biaya dan waktu layanan Jenis layanan unggulan

Implementasi Reformasi Birokrasi - 3 C. Aspek Manajemen SDM Rekrutmen berdasarkan kompetensi melalui Assessment Center DJP (KPP Modern) : dari 32.000 pegawai direkrut 14.000. DJBC (KPU): dari 11.000 pegawai direkrut 1.788 dan sudah ditempatkan di KPU Tanjung Priok 852 dan KPU Batam 281 DJPb (KPPN Khusus dan Percontohan), dari 12.000 pegawai direkrut 703 dan sudah ditempatkan 610 pada KPPN Khusus dan 18 KPPN Percontohan

P E R P A J A K A N

Account Representative Layanan Informasi

Penyelesaian NPWP 3 Hari Kerja 1 hari Kerja

Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 7 Hari Kerja 3 Hari Kerja

Penyelesaian Restitusi PPN 2 - 12 Bulan

Penerbitan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) 1 Bulan 3 Minggu

Permohonan Keberatan Penetapan Pajak 12 Bulan 9 Bulan

Ijin Prinsip Pembebasan PPh pasal 22 Impor 1 Bulan 3 Minggu

SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor 5 Hari Kerja 1 Bulan

Permohonan Pengurangan PBB 3 Bulan 2 Bulan

Kepabeanan dan Cukai

Kualitas Kinerja Pelayanan Unit Kepatuhan internal Client Coordinator Asistensi Konsultasi Layanan Informasi

Pabean Jalur Prioritas 16 Menit - 3 jam 56 Menit 20 Menit Jika Tanpa Pemeriksaan Fisik

Pabean Jalur Hijau 4 Jam 30 Menit

Pabean Jalur Merah 48 Jam 12 Jam 30 Menit

Pelayanan Pabean Bidang Ekspor 9 Jam 7 Menit 1 - 4 Jam Kerja Tidak ada Pemeriksaan Fisik : 1 Jam Pemeriksaan Fisik standar : 3 Jam Pemeriksaan Fisik tidak standar : 4 Jam

Restitusi Bea Masuk dan Cukai Belum ada Kejelasan Maksimal 30 Hari Kerja

Rush Handling Belum ada Kejelasan 120 Menit

PIBT Jasa Titipan 1 Hari Kerja Belum ada Kejelasan (Pemberitahuan Impor Barang Tertentu) Belum ada Kejelasan 1 Hari Kerja

Perbendaharaan

Penelaahan & Pengesahan DIPA Pusat Akhir Bulan Maret 20 Hari Sejak Perpres Rincian ABPP diterima

Penerbitan SP2D pada KPPN Percontohan 1 Hari 1 Jam

Kinerja Kantor Modern DJP

Pertumbuhan Penerimaan Kantor Modern DJP Tahun Kanwil WP Besar Kanwil Jkt Khusus Kanwil Jkt I Nasional DJP 2003 23,02 % - 20,58 % 2004 37,64 % 12,16 % 2005 30,81 % 45,64 % 35,09 % 21,91 % 2006 15,60 % 25,81 % 20,13 % 16,14 % Keterangan: Tidak termasuk PPh Migas Kontribusi penerimaan dari 3 Kanwil di atas mencapai 65% dari penerimaan nasional

Survey Kepuasan Wajib Pajak by AC Nielsen Kantor EQ Index KPP Wajib Pajak Besar Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 81 KPP Madya : KPP Madya Jakarta Pusat dan KPP Madya Batam 78 KPP Pratama : 15 KPP Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat 74 Norms Indonesia 75 Australia overall and pub sector 66 / 74 Hong Kong overall and pub sector 75 / 71 India overall and pub sector 78 / 78 Singapore overall and pub sector 76 / 76 Survey kepuasan untuk Kanwil Khusus telah dilakukan pada tahun 2006 oleh AC Nielsen memakai metode kualitatif dengan hasil yang juga sangat memuaskan

Hasil Survey Transparency International Indonesia (Barometer Korupsi Global Indonesia)

Kinerja KPU DJBC

Kinerja KPU DJBC Pertumbuhan penerimaan; Peningkatan pelayanan; Telah dilakukan penindakan terhadap pegawai yang misconduct; Penindakan pelanggaran kepabeanan.

Tingkat Pencapaian Target BM - Tahun 2007 EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN KPU TANJUNG PRIOK Tingkat Pencapaian Target BM - Tahun 2007 BULANAN TAHUNAN BULAN REALISASI %TARGET REALISASI %TARGET Juni 698.985.179.302 107,74% 3.904.122.236.367 50,15% Juli 716.912.157.484 110,50% 4.762.861.329.444 61,18% Agustus 809.735.169.934 124,81% 5.572.596.499.378 71,58%

PENINGKATAN PELAYANAN PENYEMPURNAAN SISTEM PENJALURAN DENGAN PENGURANGAN JALUR MERAH HINGGA ± 15%, MELALUI: PENINGKATAN JUMLAH IMPORTIR JALUR PRIORITAS; PEMBENTUKAN IMPORTIR SEBAGAI MITRA UTAMA; PEMBENTUKAN JALUR KUNING. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN IMPOR: TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR (P-21/BC/2007 & P-25/BC/2007); PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK BARANG (P-07/BC/2007). PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PABEAN & TPS (PMK NO.70/PMK.04/2007 & P-20/BC/2007).

Kinerja KPPN Khusus dan KPPN Percontohan DJPb

Kinerja KPPN Khusus dan KPPN Percontohan DJPb Waktu pelayanan lebih singkat Peningkatan integritas pegawai Peningkatan kepatuhan pengguna jasa Penghargaan pelayanan prima tingkat nasional Penghargaan Service Excellent dari ADB

Terima Kasih