Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh : Tjahjanulin Domai
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pembiayaan Pembangunan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
Logical Framework Penyusunan RPJMD
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
PERJANJIAN KINERJA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 2017

Mengapa menyusun dokumen LAK? Manajemen kinerja Evaluasi Perencanaan Monitoring Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk : Berakuntabilitas Dasar pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja

Mengapa menyusun dokumen LAK? Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014) Rencana Strategis Pengukuran kinerja Pengelolaan data kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan evaluasi kinerja Perjanjian kinerja Perencanaan Monitoring Evaluasi SAKIP adalah aplikasi konsep manajemen kinerja

Mengapa menyusun dokumen LAK? Sistem Penilaian kinerja (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja)

Apa itu LAK? Prinsip dasar LAK adalah melaporkan seluruh hasil yang telah dicapai organisasi berdasarkan anggaran yang mereka belanjakan. Tolong jelaskan ke saya, apa yang Saudara hasilkan dari seluruh uang yang sudah habis Saudara belanjakan !!! Sumber: http://www.flpmalang.com/2014/11/das-editorial-dialog-pena-dan-sastra.html

Apa itu LAK ? APBD Dana Dekonsentrasi Dana Pembantuan Hasil yang dilaporkan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pembelanjaan anggaran yang bersumber dari . APBD Dana Dekonsentrasi Dana Pembantuan

Kapan penyampaian LAK? Triwulanan, disebut sebagai Laporan Kinerja Interim Disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan Tahunan, disebut sebagai Laporan Kinerja Tahunan Disampaikan Kepala SKPD kepada Bupati/Walikota paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir Disampaikan Bupati/walikota kepada Gubernur, Menteri PPN/Ka Bappenas, Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Kapan penyampaian LAK? Lak atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Triwulanan Tahunan Lak atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi: 1. Disampaikan kepala SKPD kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait 2. Lak gabungan disampaikan Gubernur kepada Menteri/pimpinan Lembaga terkait dan Presiden melalui Menteri Keuangan Lak atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan: 1. Disampaikan kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait 2. Lak gabungan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri/pimpinan Lembaga terkait dan Presiden melalui Menteri Keuangan

Apa isi LAK? Lak memuat RINGKASAN tentang KELUARAN KEGIATAN dan HASIL PROGRAM Penyajian Lak, paling sedikit memuat informasi tentang: 1. Pencapaian tujuan dan saran 2. Realisasi pencapaian target kinerja 3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja 4. pembandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis

Bagaimana format LAK? Bab I Pendahuluan Bab II Perencanaan Kinerja Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Bab II Perencanaan Kinerja Diuraikan ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan Bab III Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Bagaimana format LAK? Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasikinerja tahun ini Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka mennegah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Bagaimana format LAK? Bab IV Penutup Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Realisasi anggaran Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Bab IV Penutup Simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Lampiran, berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung)

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar BAB I PENDAHULUAN Memuat 1) latar belakang, 2) kondisi daerah, 3) Kedudukan, kewenangan, dan Tusi serta struktur organisasi, dan 4) Inovasi dalam SAKIP dan Pengelolaan kinerja Pemda

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat: 1) Rencana strategis, 2) Prioritas pembangunan tahun yang dilaporkan, 3) Kebijakan pembangunan tahun yang dilaporkan, 4) Indikator Kinerja Utama, 5) Perjanjian Kinerja Tahun yang dilaporkan, dan 6) Rencana Anggaran tahun yang dilaporkan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Memuat: 1) Capaian Indikator Kinerja Utama, 2) Pengkuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis, 3)Akuntabilitas Keuangan, dan 4) Prestasi dan Penghargaan BAB IV PENUTUP

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Ikhtisar eksekutif, memuat informasi tentang Arti penting LAK LAK ini merupakan LAK ke… dalam periode Renstra berjalan Gambaran kinerja Pemda sebagaimana dituangkan dalam penutup

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Latar Belakang, memuat uraian tentang: Dasar hukum penyusunan LAK: Perpres No. 29 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 12 tahun 2015 Keterkaitan LAK dengan dokumen RPJMD, Rencana Kinerja Tahunan Pemda, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah tahun yang dilaporkan. Isi LAK secara umum Kondisi Pemda, memuat informasi tentang: Letak wilayah geografis, luas wilayah, topografi, karakteristik wilayah, Aparat pemerintah, perekonomian, bidang keuangan daerah, dan sosial budaya Dilegkapi dengan table, gambar, dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Kedudukan, kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi Inovasi dalam SAKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemda, memuat informasi tentang Inovasi yang telah dilakukan pemda dalam rangka pengembangan SAKIP Didukung dengan gambar

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Rencana Strategis, memuat informasi tentang Uraian visi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Penjabarn Visi Indikator pencapaian visi Uraian Misi dan penjelasan tiap misi Keterkaitan visi dan Misi dengan janji-janji politik saat kampanye walikota dan wakil walikota Dilengkapi dengan table dan gambar

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Tujuan dan sasaran sebelum dan sesudah reviu, memuat informasi tentang: Tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD sebelum reviu Tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD setelah reviu Dilengkapi dengan table dan gambar Indikator Kinerja Utama, memuat informasi tentang: Keputusan walikota tentang IKU IKU, satuan, target tahun yang dilaporkan, target diakhir periode RPJMD Dilengkapi dengan tabel

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Perjanjian kinerja, memuat informasi tentang: Perjanjian kinerja perubahan pemda, yang berisikan sasaran strategis, indicator, satuan dan target Dilengkapi dengan table dan gambar Rencana Anggaran, memuat informasi tentang: Rencana belanja pemerintah daerah tahun anggaran yang dilaporkan Alokasi per sasaran strategis tahun yang dilaporkan Dilengkapi dengan tabel

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Akuntabilitas kinerja, memuat informasi tentang: Prosedur pengukuran Predikat nilai capaian kinerja Dilengkapi dengan table dan gambar Capaian IKU, memuat informasi tentang: Capaian setiap komponen IKU Analisis berdasarkan predikat nilai capaian kinerja Hubungan capaian dengan pemenuhan janji-janji politik Dilengkapi dengan table dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Pengukran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran strategis, memuat informasi tentang: Pengukuran indicator kinerja sasaran strategis Analisis kinerja indicator berdasarkan predikat nilai capaian kinerja Analisis kinerja setiap sasaran Analisis kinerja sasaran berdasarkan nilai rata-rata dari indicator pada sasaran terebut Perbandingan kinerja indicator sasaran, antara kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun sebelumnya serta dengan target akhir periode RPJMD Penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian indicator sasaran strategis, melalui uraian tentang kegiatan relevan yang telah dilaksanakan dan kinerja kegiatan tersebut Dilengkapi dengan data, gambar, table dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Akuntabilitas Keuangan, memuat informasi tentang: Komposisi belanja pemda (rencana, realisasi dan kinerja) Pagu dan realisasi anggaran pemda per sasaran strategis Analisis efektifitas anggaran, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Dilengkapi dengan data, gambar, table dan chart

Format LAK Pemerintah Daerah berdasarkan Best Practice (Kota Bandung) Penutup, memuat informasi tentang: Ringkasan hasil pengukuran setiap IKU beserta katagori capaiannya Ringkasan hasil pengukuran sasaran strategis beserta katagori capaiannya Ringkasan hasil pengukuran indicator sasaran strategis beserta katagori capainnya Penjelasan factor penyebab ketidakberhasilan pencapian indicator sasaran, dan upaya yang akan dilakukan pada masa datang untuk mengatasi ketidakberhasilan tersebut Kesimpulan kinerja anggaran

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung)

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Kata Pengantar Ikhtisar/Ringkasan Eksekutif Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Gambar BAB I PENDAHULUAN Memuat 1) Gambaran Umum SKPD, 2) Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 3) Isu Strategis, 4) Landasan Hukum dan 5) Ruang Lingkup dan Sistematika

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Memuat: 1) Indikator Kinerja Utama, 2) Rencana Strategis, 3) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, 4) Strategi dan Arah kebijakan, dan 5) Perjanjian Kinerja Tahun yang dilaporkan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Memuat: 1) Capaian Kinerja Organisasi, 2) Analisis Pencapaian Kinerja, 3)Akuntabilitas Keuangan dan 4) Prestasi dan Penghargaan BAB IV PENUTUP

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Ikhtisar eksekutif, memuat informasi tentang IkU dan capaian IKU sasaran strategis yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, dilengkapi dengan tabel IK dan capaian IK sasaran Strategis yang tidak dituangkan dalam perjanjian kinerja (Jika ada), dilengkapi dengan tabel Pencapaian kinerja sasaran Renstra Perbandingan kinerja Kabupaten/kota dengan kinerja provinsi, dengan menggunakan tolok ukur IKU yang sama

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Gambaran Umum SKPD, memuat uraian tentang: Dasar hukum penyusunan LAK: Perpres No. 29 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014, Permenpan dan RB No. 12 tahun 2015 Tujuan penyusunan LAK. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, memuat informasi tentang: Dasar hukum pembentukan dan susunan OPD Uraian Tusi Dilegkapi dengan gambar

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Isu Strategis, memuat informasi tentang: Permasalahan utama yang disepakatii sebagai prioritas untuk ditangani selama periode renstra. Dikaitkan dengan Isu strategis dalam RPJMD Landasan hukum, memuat informasi tentang Landasan hokum penyusunan LAK Ruang lingkup dan sistematika

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Indikator Kinerja Utama, memuat informasi tentang Dasar hokum penyusunan IKU IKU Pemerintah Daerah Keputusan kepala SKPD tentang IKU SKPD Uraian IKU Pemerintah Daerah Uraian IKU SKPD (sebelum dan sesudah reviu) Dilengkapi dengan table

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Renstra, memuat informasi tentang: Keputusan kepala SKPD tentang Renstra SKPD, dan keterkaitannya dengan RPJMD Uraian Visi dan Misi SKPD Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD, memuat informasi tentang: Tujuan, indicator tujuan, sasaran dan indicator kinerja sasaran Tujuan, indicator tujuan dan target kinerjanya selama periode renstra Tujuan, sasaran, indicator kinerja sasasaran dan taget kinerjanya selama periode renstra Dilengkapi dengan tabel

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Strategi dan arah kebijakan Dilengkapi dengan tabel Perjanjian kinerja, memuat informasi tentang: Perjanjian kinerja perubahan SKPD, yang berisikan sasaran strategis, indicator, satuan dan target Dilengkapi dengan table

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Capaian kinerja organisasi, memuat informasi tentang: Kerangka pengukuran kinerja, sesuai dengan ketentuan propinsi/kabupaten/kota dan permenpan RB Nomor 20/2013 Sasaran dan indikator kinerja SKPD Dilengkapi dengan table

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Capaian Indikator kinerja, memuat informasi tentang: Capaian IK Tujuan Capaian iKU Pemerintah daerah Capaian IKU Renstra SKPD Capaian IK Renstra SKPD Capaian kinerja sasaran sesuai Misi Rata-rata capaian misi Kinerja sasaran berdasarkan katagori Dilengkapi dengan table dan chart

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Analisis pencapaian Kinerja, memuat informasi tentang: Analisis kinerja tiap sasaran Realisasi kinerja Realisasi pencapaian indicator kinerja selama periode renstra, dari awal hingga tahun pengukuran Perbandingan kinerja dengan kinerja propinsi Perbandingan kinerja dengan daerah lain satu propinsi Perbandingan kinerja dengan kabupaten lain se-Indonesia Anaisa peningkatan/penurunan serta solusi yang dilakukan Dilengkapi dengan Chart, gambar dan tabel

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Akuntabilitas Keuangan, memuat informasi tentang: Pagu dan realisasi anggaran SKPD per Misi Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran Program kegiatan penujang pencapaian pernyataan kinerja Realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dilengkapi dengan data, gambar, table dan chart Prestasi dan penghargaan

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung)

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung)

Format LAK SKPD berdasarkan best practice (SKPD Kota Bandung) Penutup, memuat informasi tentang: Sasaran, indicator dan capaian Kinerja keuangan Efektivitas