Sekitar UU Kepemiluan 17 Pebruari 2013 Fakultas Hukum, UI Kevin Evans

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

VARIAN SUARA SAH pada Revisi Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
POTENSI KERAWANAN PEMILU
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
+ Setiap pemilu, sekitar 30% dari total pemilih adalah pemilih muda (17-30 tahun) Tahun depan, jumlah pemilih muda diperkirakan sebesar 55 juta orang Kenapa.
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Disampaikan pada PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK (PPA) 2013
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
PARTISIPASI PEMILIH MUDA dalam PEMILUKADA
SALAM ADHYAKSA.
Hak atas Kebebasan Pribadi
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
EVALUASI PILKADA 2015 R E K O M E N D A S I REVISI UNDANG-UNDANG
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
STANDAR NASIONAL INDONESIA
PEMILU 2009 di JATENG : PROBLEM DAN PROSPEK
Pemilu dan Partai Politik
ANEKA RAGAM SISTEM PEMILU
Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Orientasi dan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Mahasiswa dan Pemilihan umum
KOPERASI.
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF HARUS DARI
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA PELAKSANAAN GCG DUTY OF BOARD TUTI RASTUTI, S.H.,M.H.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Sistem Pemilu Mayoritas/Pluralitas Mixed/ Campuran Proporsianal
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
ELECTORAL FORMULA.
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
Transcript presentasi:

Pendiri: www.pemilu.asia Sekitar UU Kepemiluan 17 Pebruari 2013 Fakultas Hukum, UI Kevin Evans Pendiri: www.pemilu.asia

Apa yang diatur UU Kepemiluan? Mengatur hak dan tanggung jawab peserta Mengatur penyelenggaraan pemilu Mengatur sistem pemilu

Hak dan tanggung jawab peserta Siapa peserta? Organisasi politik yang mengajukan calon termasuk partai Calon Pemilih dan organsiasi pemilih (pemantau) Simpartisan peserta Tim kampanye termasuk polling Pendana kampanye/calon Media

Hak dan tanggung jawab peserta Siapa/apa boleh/berhak ikut mengajukan calon Siapa boleh/berhak “nyaleg” Siapa boleh/berhak/wajib menjadi pemilih Apa hak dan tanggung jawab organisasi pemilih Apa aturan perihal kampanye (definisi) Apa aturan ttg penyaksian Apa aturan keuangan/pendanaan kepemiluan Apa aturan peran media

Penyelenggaraan pemilu Apa yang dimaksud penyelenggaraan pemilu Mengelola logistik kepemiluan Menegakkan peraturan penyelenggaraan Mengukuhkan prinsip2 kepemiluan Menyelesaikan perselisihan Kelembagaan penyelenggaraan pemilu Komisi, Kemdagri, pengawas, mediasi, pengadilan Nasional s/d daerah s/d TPS Hirarkis atau terdesentralisir atau campuran

Sistem pemilu Apa fungsi sistem pemilu? Paling mendasar fungsi sistem pemilu adalah mengalihkan suara menjadi kursi/jabatan Namun demikian proses “matematika” tersebut sangat erat kaitan dengan beberapa hal paling inti pada kehidupan bernegara Sistem pemilu mempengaruhi hubungan antara partai, calon dan pemilih:

Sistem pemilu Apa fungsi sistem pemilu? Paling mendasar fungsi sistem pemilu adalah mengalihkan suara menjadi kursi/jabatan Namun demikian proses “matematika” tersebut sangat erat kaitan dengan beberapa hal paling inti pada kehidupan bernegara Sistem pemilu mempengaruhi hubungan antara partai, calon dan pemilih: Pemilih Partai Calon

Sistem pemilu adalah hal penting termasuk untuk partai dan calon

Hasil pemilu akan berbeda berdasarkan sistem pemilu

Hasil Pemilu 1999 jika digunakan Sistem Pemilu seperti di Amerika atau India (Menang dewe – First Past the Post, pluarlity)  

Hasil Pemilu 1999 jika digunakan Sistem Pemilu seperti di Australia (Sistem Ranking – Alternative Vote, majoritarian)  

Isu teknis yang berkaitan dengan sistem pemilu Tata cara menghitung hitung suara sah Prinsip penting adalah niat seleksi dan rahasia pemilih Daftar terbuka/terturup dan daftar urut Apa yang mau dicapai? Apa sarana dan tujuan serjalan? Multi-partai Secara pasal atau pasar?

Isu teknis yang berkaitan dengan sistem pemilu Keserentakan Mempererat hubungan hasil Pemilu Legislatif/Eksekutif Serentak horizontal dan vertikal:kehabisan oksigen? Ongkos murah atau false economy Apakah menjamin keserasian Eksekukif dan Parlemen