PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Advertisements

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM

MEKANISME PENGHITUNGAN PPN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) DASAR HUKUM  UNDANG2 NO. 8 TAHUN 1983 & 18 TAHUN 2000 PENGERTIAN-PENGERTIAN.

Pengenalan Pajak Surakarta, 6 Januari 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.

PERTEMUAN #8 PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN

PAJAK KONSUMSI DALAM NEGERI

Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Penyerahan BKP – Pasal 1A

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai (Sesi 2)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERTEMUAN #1 PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PPN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM

PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM

PPN DAN PPnBM Aris Munandar, SE, M.Si.

PPN & PPn BM - Mekanisme PPN.

Program Brevet A-B Terpadu

PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu

AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.

AKUNTANSI PERPAJAKAN (AKUNTANSI PPN) MODUL 12 Dr.Harnovinsah

SAAT TERUTANG PPN dan CARA MENGHITUNG PPN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PPN DAN PPnBM Aris Munandar, SE, M.Si.

PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN

KELOMPOK 9 TENTANG PPN dan PPnBM

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Saat dan tempat pajak terutang

MATERI KULIAH PENGERTIAN PPN HISTORY PPN DAN PPn BM DI INDONESIA

Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.

Oleh Tunas Hariyulianto, SE., MSi.

MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK

Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak

ANALISIS RESIKO KUALITATIF

ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.

MANAJEMEN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ix TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN

“TATA CARA PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ASSALAMU’ALAIKUM Wr.Wb.

PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..

MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn- BM)

DASAR PENGENAAN PPN DAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Undang-undang no.42/2009 EDWIN HADIYAN 1 1.

i ABSTRAK SISTEM PENERIMAAN JAMINAN SEWA KIOS

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

Transcript presentasi:

PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG ABSTRAK SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG Oleh ADI INDRA JAYA Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan dan/atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terletak di Teluk Betung Bandar Lampung. PT Jasa Raharja (Persero) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) sehingga PT Jasa Raharja (Persero) melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) yang dibeli. Dalam Laporan Akhir ini, penulis mengangkat masalah mengenai bagaimana prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) untuk menjadikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak Masukan (PM) maupun Pajak Keluaran (PK). Pembahasan dalam Laporan Akhir ini adalah analisis mekanisme tata pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), analisis lebih bayar atau kurang bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP), serta prosedur dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja (Persero) sehingga dapat dijadikan Pajak Keluaran (PK) maupun Pajak Masukan (PM).