TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Penyusunan Renja Perubahan
Perencanaan Pembangunan
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBERLANJUTAN PROGRAM AMPL
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Universitas Negeri Semarang
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
Keterkaitan RenStra OPD
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Logical Framework Penyusunan RPJMD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah Partisipatif: pelibatan berbagai pemangku kepentingan Politis: Penerjemahan visi misi kepala daerah kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up): selaras antar musrenbang desa-kecamatan-kabupaten/kota-provinsi-nasional; Selaras antar dokumen perencanaan

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Urusan Pilihan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 6 URUSAN: Pendidikan Kesehatan Pekerjaan umum dan penataan ruang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat Sosial. 18 URUSAN Tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak pangan pertanahan Lingkungan hidup Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pemberdayaan masyarakat dan Desa Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Perhubungan Komunikasi & informatika Koperasi, usaha kecil, dan menengah Penanaman modal Kepemudaan dan olah raga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan. 8 URUSAN: Kelautan dan perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan Energi dan sumber daya mineral Perdagangan Perindustrian Transmigrasi. Perencanaan Keuangan Kepegawaian & pendidikan dan pelatihan Penelitian dan pengembangan Pengawasan Kesekretariatan

PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Renstra perangkat daerah: dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Renstra disusun dengan berpedoman dengan RPJMD

DASAR HUKUM PENYUSUNAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Persiapan penyusunan Penyusunan rencangan awal Penyusunan rancangan Forum perangkat daerah Perumusan rancangan akhir Penetapan

Proses Penyusunan RENSTRA-PD PP No. 8 Th. 2008 Pasal 11, Pasal 12 BAPPEDA MENYUSUN RANCANGAN AWAL RPJMD (dengan menggunakan Visi-Misi KD terpilih sebagai “feeding”) KEPALA PD MENYUSUN RANCANGAN RENSTRA-PD SESUAI DENGAN RANCANGAN AWAL RPJMD RANCANGAN RENSTRA-PD DISAMPAIKAN OLEH KEPALA PD KEPADA BAPPEDA BAPPEDA MENYEMPURNAKAN RANCANGAN AWAL RPJMD MENJADI RANCANGAN RPJMD DENGAN MENGGUNAKAN RANCANGAN RENSTRA-PD SEBAGAI MASUKAN RENSTRA-PD DISESUAIKAN DENGAN RPJMD DAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA PD RPJMD DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH SETELAH BERKONSULTASI DENGAN MENTERI RANCANGAN AKHIR RPJMD DIRUMUSKAN OLEH BAPPEDA BERDASARKAN HASIL MUSRENBANG BAPPEDA MENYELENGGARA-KAN MUSRENBANG RPJMD

Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA-PD

HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KEPALA DAERAH KEPALA PD Visi/Misi Tujuan & Sasaran Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Daerah Program Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pem. Daerah Program Prioritas RPJMD Renstra-PD

PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA (LOGIC MODEL) PROGRAM DENGAN BASIS PADA OUTCOME Visi/Misi Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome “Apa yang ingin diubah” Dampak (Impact) Tujuan dan Sasaran merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu Hasil (Outcome) “Apa yang ingin dicapai” Program produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” Keluaran (Output) Kegiatan Aktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan output mekanisme mengkonversi input menjadi output sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men-deliver output Masukan (Input) “Apa yang digunakan dalam bekerja”

Frame Work PENYUSUNAN RENSTRA-PD PENYAJIAN PERUMUSAN Bab 1 Pendahuluan Gambaran pelayanan PD Pengolahan data & informasi; Analisis Gambaran Pelayanan PD; Analisis Renstra K/L dan RENSTRA-PD prov; Telaahan RTRW; Telaahan KLHS; Perumusan isu-isu strategis; Perumusan tujuan dan Sasaran; Perumusan strategi dan kebijakan; Perumusan rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif; Bab 2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Bab 3 Tujuan dan Sasaran Bab 4 Strategi dan Arah Kebijakan Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Bab 6 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan “Working Paper” Perumusan RENSTRA-PD Bab 7 Bab 8 Penutup Renstra PD

Sistematika RENSTRA-PD (Permendagri 86 tahun 2017) Pendahuluan; Gambaran pelayanan PD; Permasalahan dan Isu-isu strategis PD; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup.

SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENSTRA-PD 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD SISTEMATIKA BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

SISTEMATIKA BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme). Sumber Daya PD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Kinerja Pelayanan PD Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan RENSTRA-PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

SISTEMATIKA Pencapaian Kinerja Pelayanan PD *) ................. Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target RENSTRA-PD Tahun ke- Realisasi Capaian T ahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SISTEMATIKA Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD* ... .. Provinsi/Kabupaten/Kota**).. ……………… Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) *) diisikan dengan nama PD **) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota ***) disesuaikan dengan kewenangan PD ............, 20.... Kepala PD .. ....................

SISTEMATIKA BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD provinsi/kabupaten/kota Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

SISTEMATIKA BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD Penentuan isu-isu strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

SISTEMATIKA BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD sebagaimana

SISTEMATIKA BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

SISTEMATIKA BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

SISTEMATIKA BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

SISTEMATIKA BAB VII PENUTUP Berisi tentang penutup Renstra

Terima Kasih