PENGHITUNGAN SAMPEL DPD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
Advertisements

Sosialisasi Pelaksanaan Ujian CPNS 2005 Pemerintahan Provinsi Jatim Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
KONSULTASI Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
ISU-ISU STRATEGIS VERIFIKASI DI KPU PROVINSI & KPU KABUPATEN/KOTA
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH,
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PENCALONAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017
Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
KODIFIKASI PKPU TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
KEBIJAKAN KPU TENTANG PENDAFTARAN,
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
Tahap pendaftaran dan verifikasi sipol
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
ALUR KERJA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TERKAIT VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
Raker Pencalonan Pemilukada
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
HUBUNGAN PERJANJIAN BAKAL CALON LEGISLATIF DAN UU PEMILU
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PENGAWASAN PARTISIPATIF
SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
PENGISIAN FORMULIR DPD
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU KOTA SUNGAI PENUH TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERBAWASLU 8/2018.
“Menuju Pemilu Serentak 2019 Di Jawa Tengah yang aman dan damai”
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Oleh : Anggota KPU.
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.
Transcript presentasi:

PENGHITUNGAN SAMPEL DPD SIMULASI PENGHITUNGAN SAMPEL DPD

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL

Pembulatan Sampel & Angka Proyeksi Pembulatan Persebaran Dasar Penghitungan Sampel Pembulatan Sampel & Angka Proyeksi 10% x Jumlah Dukungan Jika angka pecahan lebih dari atau sama dengan 0,5 dibulatkan ke ATAS. Persebaran Jika angka pecahan kurang dari 0,5 dibulatkan ke BAWAH 50% x Jumlah Kabupaten/Kota Angka Proyeksi Pembulatan Persebaran Jumlah Dukungan : Jumlah Sample Pembulatan keatas Contoh Penghitungan klik

CONTOH SOAL 1

SYARAT MINIMAL DUKUNGAN KLIK SYARAT MINIMAL DUKUNGAN

PROVINSI BALI TENTUKAN : JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN Kabupaten/Kota Jumlah DPT/DP4 9 KABUPATEN/KOTA 3.025.066 TENTUKAN : JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN SYARAT MINIMAL PERSEBARAN

PROVINSI BALI KLIK EXCEL SOAL 1

CONTOH SOAL 2

PROVINSI JAWA TIMUR Kabupaten/Kota Jumlah DPT/DP4 38 Kabupaten/Kota 30.963.078 TENTUKAN : JUMLAH SYARAT MINIMMAL DUKUNGAN SYARAT MINIMAL PERSEBARAN

PROVINSI JAWA TIMUR KLIK EXCEL SOAL 2

PENENTUAN ANGKA AWAL SAMPEL

MEKANISME MENENTUKAN ANGKA AWAL SAMPEL Menyediakan Data Hasil Penelitian Administrasi & Penelitian Administrasi Perbaikan KPU PROVINSI/KIP ACEH Amplop menyediakan lembar absen untuk Bakal Calon sebagai acuan urutan pemanggilan dalam pengambilan angka awal sampel yang ada di dalam amplop Berisi nomor undian dengan isi angka yang paling besar adalah digit terakhir pada jumlah dukungan memenuhi syarat pada penelitian administrasi perbaikan

1 2 3 4 5 6 7 3 Amplop digit terakhir Ditunjukkan ke BAWASLU & MEDIA jumlah dukungan MS hasil penelitian administrasi & Hasil Penelitian Administrasi perbaikan di setiap Kabupaten/Kota Wilayah Persebaran Dukungan 1 2 3 4 5 6 7 digit terakhir Ditunjukkan ke BAWASLU & MEDIA 3 387

3 Diketahui oleh BAWASLU & Bakal Perseorangan Calon Peserta Pemilu KPU PROVINSI/KIP ACEH MENGINPUT ANGKA TERPILIH KE SIPPP 3 SAMPEL TERPILIH OTOMATIS DI SIPPP INTERVAL 10 SAMPEL DUKUNGAN YANG DIVERIFIKASI FAKTUAL 3,13,23,33,43, Dst

TERIMA KASIH