Laras asri salatiga 2-4 Maret 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
Advertisements

BINTEK KAMPANYE, PEMBENTUKAN KPPS DAN TUNGRA PEMILIHAN BUPATI GARUT TAHUN 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
SAKSI &PENGAMANAN SUARA TIM ADVOKASI & PENGAMANAN SUARA
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILUKADA
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Pembelajaran PengabdianPenelitian. Kegiatan Bersama Masyarakat Siapa saja yang terlibat Kegiatannya apa Manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat (siapa menerima,
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS
Sosialisasi Standard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Oleh : Nur Syarifah, SH, LLM Kepala Biro Sekretariat.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
PERATURAN KPU TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PKPU Nomor 11 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 15 Tahun 2016.
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
REKRUTMENT KPPS Oleh KPU Kota Semarang.
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
COKLIT & PEMUTAKHIRAN DATA & DAFTAR PEMILIH Bimtek Mutarlih PPK & PPS
MASUKAN/TANGGAPAN ATAS
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
ADMINISTRASI KEUANGAN
Pembinaan Peran Serta Masyarakat
B A P P E D A Provinsi Jawa Barat PENJELASAN TEKNIS
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU.
PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
KODIFIKASI PERATURAN KPU TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN/PPK
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
BIMTEK MUTARLIH (PELAKSANAAN COKLIT) PILGUB JATENG 2013 BAGI PPS
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
PELATIHAN SAKSI TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN.
Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Administrasi setelah Perubahan APBD 2016
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP., MBA.
PEMOHON MENGEMBALIKAN PEMOHON DOKUMEN PEMOHON
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
Raker Pencalonan Pemilukada
PERAN DAN FUNGSI KADER KESEHATAN
Penyelengaraan koperasi sekolah Membentuk kepanitian koperasi sekolah
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
RAKOR DENGAN ISTANSI PERSIAPAN DAFTAR PEMILIH PILGUB JATENG 2018
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
PENDIDIKAN LATIHAN DAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENGISIAN FORMULIR DPD
PENGADAAN , PENCETAKAN DAN DISTRIBUSI
Petunjuk Teknis Monitoring dan Pemeriksaan Kerja PPDP
logistik PEMILIHAN 2017 Pemetaan Masalah Logistik
POTENSI MASALAH PEMUNGUTAN & REKAPITULASI SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU DALAM PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2017 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN.
Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon hadir tepat pada waktunya. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pembinaan Peran Serta Masyarakat
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Aa.
Transcript presentasi:

Laras asri salatiga 2-4 Maret 2018 Uji publik DPS Laras asri salatiga 2-4 Maret 2018

Mekanisme uji publik (1) Uji publik dilakukan ditiap TPS dengan melibatkan pengurus RT/RW. Uji publik menggunakan Salinan DPS. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

Mekanisme uji publik (2) Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis Kepala Keluarga, pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL di TPS tersebut. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A- KWK sesuai kebutuhan.

Mekanisme uji publik (3) PPS menerima dan mencatat tanggapan/masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK. PPS membuat berita acara uji publik dan disampaikan kepada PPK dan PPL Hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan.

Format Uji Publik : Dilakukan di Hari kedua pengumuman DPS (25 Maret) secara serentak, setelahnya dilakukan dengan forum RT/RW atau forum warga yang ada Mendirikan stand uji publik (spanduk, meja, salinan DPS, masyarakat datang, memeriksa namanya dalam DPS, mengisi daftar hadir, jika ada perubahan mengisi form perbaikan DPS, PPS buat berita acara pelaksanaan uji publik) PPL dilibatkan untuk memberi masukan/tanggapan terhadap pemilih di DPS

Anggaran : 250 per TPS , berupa paket Digunakan untuk : Banner/spanduk uji publik Snack/konsumsi Dapat dibantu dengan anggaran ATK PPS