UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P. 27241012049.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.

Advertisements

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010

Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM

Peraturan Perundang-undangan dalam negara hukum

SELAMAT DATANG.

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi

MATERI IX: KODE ETIK ADVOKAT

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN REPRODUKSI

Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai : lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan.

IMPLEMENTASI PERMENKES NO. 1109/2007

Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.

ATURAN PASAR MODAL PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DISUSUN OLEH:

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

SIFAT MELAWAN HUKUM Penilaian Objektif terhadap perbuatan

Privasi dan Kebebasan Informasi

Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Persyaratan dalam perencanaan perumahan

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014

KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR

PRINSIP - PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at

PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Universitas Indo Global Mandiri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN

Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME

TENAGA KESEHATAN DIATUR DALAM  UU. NO. 23 TAHUN 1992

PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER

BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VIII) PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA copyright by Elok Hikmawati.

LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

HAK PENGUASAAN ATAS TANAH

OTONOMI BIDANG PERTANAHAN

Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

Materi E-Learning Senin, 4 Nov 2013 PENGATURAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN HUKUM PERUSAHAAN (7)

LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM

Matakuliah : F Aturan Pasar Modal

XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI

Yuliani Rahmatillah ( )

Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd

PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN

Kode Etik Jurnalistik.

Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

Program Penyehatan Makanan

PENGOBATAN TRADISIONAL DAN PENGOBATAN KOMPLEMENTER DALAM KEPERAWATAN

Aspek Etik dan Hukum Kesehatan

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Pengobatan tradisional  salah satu upaya pengobatan, perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, banyak dimanfaatkan masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan Desa

DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.

UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996

PENGENALAN CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB)

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH

REGULASI OBAT TRADISIONAL. Obat Tradisional merupakan salah satu produk budaya bangsa Indonesia. Kecendrungan penggunaan obat bahan alam oleh masyarakat.

Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.

HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN.

Pasal 1 Ayat 9 Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau.

PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.

MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun

Transcript presentasi:

UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P. 27241012049

Pasal 59 (1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. (2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Pasal 61 (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. (2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.