KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Advertisements

Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PERMENPAN & RB NO. 9 TAHUN 2014 TENTANG JAFUNG PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
Cara Memecah Paket menjadi Angka Kredit (Permenpan 16 tahun 2009)
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Sistem Online Kepegawaian
PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN DUPAK
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
PEMBAHASAN JAFUNG ARSIPARIS ANTARA LAIN MELIPUTI:
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
Pranata Laboratorium Pendidikan
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN PERAWAT
Definisi Jalur Masuk Pemberhentian sementara Pemberhentian tetap
DAN JABATAN FUNGSIONAL
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
100.
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU)
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PERAWAT) Erni Kurniati
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENYUSUNAN DUPAK PUSTAKAWAN SESUAI perMenpanrb dan perka perpusnansri no. 11 tahun 2015 Disampaikan oleh Sri Rahayu (Pustakawan Madya)
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
PAPARAN RAPAT KOORDINASI DIREKTORAT 2018 DITJEN BINALATTAS
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya 6/4/2018Pusbin JFA BPKP1 Satuan Audit Internal UGM Oktober 2012 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Surabaya, 21 Maret 2018 Oleh : Budi Setiawan
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
oleh KENAIKAN PANGKAT/JABATAN ARSIPARIS
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
WORKSHOP Penyusunan Formasi dalam rangka Inpassing
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
Biro Sumber Daya Manusia 2019
Pelatihan di Kantor Sendiri BAGI P2UPD DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA JAYAPURA Jayapura, 17 Mei 2019 RINCIAN BUTIR KEGIATAN, SATUAN ANGKA KREDIT DAN BUKTI.
PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA.
? Siapa? Penyesuaian/Inpassing 1 3 4
TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN DAN TMT KENAIKAN JABATAN 4 Tahun 4 Tahun
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
KENAIKAN PANGKAT PNS FUNGSIONAL TERTENTU (GURU). Kenaikan Pangkat DASAR yang LAMA : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2019 Oleh : Dr. DJASWADIN, SH. Msi Kepala Bagian Hukum dan Umum

VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 2016 - 2019 TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK MENDORONG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU DAN BERDAYA SAING 1. Mewujudkan Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Bernilai Tambah; 2. Mewujudkan SDM Pengawasan Internal Yang Profesional; 3. Mewujudkan Manajemen Pengawasan Internal Yang Berakuntabilitas. 2

TUJUAN STRATEGIS Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah NO TUJUAN STRATEGIS PENANGGUNG JAWAB 1. Meningkatkan Kualitas dan Nilai Tambah Pengawasan Internal Inspektorat I-III 2. Meningkatkan Kualitas dan Integritas SDM Pengawasan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal 3. Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Dukungan Manajemen Pengawasan Internal Sekretariat Inspektorat Jenderal 3

SASARAN Pengelolaan Keuangan Kemristekdikti NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 1.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kemristekdikti Jumlah unit organisasi yang bersih dari penyimpangan material 1.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Kemristekdikti Jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 2.1.1 Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Internal. % SDM yang berkompeten 2.1.2 Meningkatnya kualitas layanan pengawasan Internal. Nilai kepuasan pelayanan Itjen NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 3.1.1 Meningkatnya Kapabilitas Manajemen Pengawasan Internal Level IACM 4

Indikator Kinerja Utama PROGRAM Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi TUJUAN STRATEGIS 1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas dukungan manajemen pengawasan internal 3. Peningkatan kualitas dan integritas SDM Pengawasan internal 2. Peningkatan kualitas dan nilai tambah pengawasan internal INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 IKP 1 Jumlah unit organisasi yang bersih dari penyimpangan material 40 50 60 70 80 IKP 2 Jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) 5 6 7 7 7 IKP 3 Prosentase SDM Itjen Kemenristekdikti yang memiliki kompetensi seusai keahlian yang diperlukan 50 60 65 70 80 IKP 4 Prosentase kepuasan pelayanan pengawasan Internal Itjen Kemennristekdikti 60 65 70 75 80 IKP 5 Tingkat levelling Kapabilitas Itjen Kemenristekdikti 1 2 3 3 3 5

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Peta Jabatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat I

Inspektorat II

Inspektorat III

Jumlah Sumber Daya Manusia PNS Inspektorat Jenderal No Wilayah Jumlah 1 Sekretariat 29 2 Inspektorat I 3 Inspektorat II 30 4 Inspektorat III 33 Jumlah Total 121

Jumlah Auditor Berdasarkan Jabatan No Jabatan Jumlah 1 Auditor Ahli Utama 2 Auditor Ahli Madya 9 3 Auditor Ahli Muda 17 4 Auditor Ahli Pertama dan Calon Auditor Ahli Pertama 45 5 Auditor Penyelia 6 Auditor Terampil dan calon Auditor Terampil 10 Jumlah Total 84

Jumlah Auditor Inspektorat Kondisi yang Ada Inspektorat II Jumlah Auditor Inspektorat Kondisi yang Ada No Jabatan Jumlah 1 Auditor Ahli Utama 2 Auditor Ahli Madya 3 Auditor Ahli Muda 7 4 Auditor Ahli Pertama 5 Auditor Penyelia 6. Auditor Terampil Jumlah Total 14 Inspektorat I No Jabatan Jumlah 1 Auditor Ahli Utama 2 Auditor Ahli Madya 3 Auditor Ahli Muda 5 4 Auditor Ahli Pertama Auditor Terampil Jumlah total 14 Inspektorat III No Jabatan Jumlah 1 Auditor Ahli Utama 2 Auditor Ahli Madya 4 3 Auditor Ahli Muda 6 Auditor Ahli Pertama 5 Auditor Terampil Jumlah Total 15

Jumlah Calon Auditor Inspektorat Kondisi yang Ada Inspektorat II Jumlah Calon Auditor Inspektorat Kondisi yang Ada No Jabatan Jumlah 1. Calon Auditor Ahli Pertama 11 3. Calon Auditor Terampil 3 Jumlah Total 14 Inspektorat I No Jabatan Jumlah 1 Calon Auditor Ahli Pertama 12 2 Calon Auditor Terampil Jumlah total 14 Inspektorat III No Jabatan Jumlah 1. Calon Auditor Ahli Pertama 11 2. Calon Auditor Terampil 3 Jumlah Total 14

Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Perbandingan Kondisi yang Ada dan Kondisi yang Diharapkan Inspektorat I No Jabatan Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Jumlah Kekurangan 1 Auditor Ahli Utama 3 2 Auditor Ahli Madya 8 5 Auditor Ahli Muda 4 24 20 Auditor Ahli Pertama/Calon Auditor Ahli 17 48 31 Auditor Terampil /Calon Auditor Terampil 22 Jumlah Total 27 107 80

Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Perbandingan Kondisi yang Ada dan Kondisi yang Diharapkan Inspektorat II No Jabatan Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Jumlah Kekurangan 1 Auditor Ahli Utama 3 2 Auditor Ahli Madya 8 6 Auditor Ahli Muda 7 24 17 4 Auditor Ahli Pertama 13 48 35 5 Auditor Terampil 18 Jumlah Total 28 107 79

Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Perbandingan Kondisi yang Ada dan Kondisi yang Diharapkan Inspektorat III No Jabatan Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Jumlah Kekurangan 1 Auditor Ahli Utama 3 2 Auditor Ahli Madya 4 8 Auditor Ahli Muda 6 24 18 Auditor Ahli Pertama dan Calon Auditor Ahli Pertama 15 48 33 5 Auditor Terampil dan Calon Auditor Terampil 21 Jumlah Total 29 107 78

Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Perbandingan Kondisi yang Ada dan yang Diharapkan pada Sekretariat No Jabatan Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Jumlah Kekurangan 1 Bagian Bagian Evaluasi dan Pelaporan 4 11 7 2 Bagian Hukum Dan Umum 5 27 22 3 Bagian Keuangan dan Sistem Informasi 17 13 Jumlah Total 55 42

Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Perbandingan Kondisi yang Ada dan Kondisi yang Diharapkan, PNS di Set ITJEN Kemenristekdikti No Jabatan Jumlah Kondisi yang ada Jumlah Kondisi yang Diharapkan Jumlah Kekurangan 1 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2 6 4 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 5 3 Sub Bagian Keuangan 10 7 Sub Bagian Sistem Informasi dan Pengawasan Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian Sub Bagian Rumah Tangga 17 15 Jumlah Total 13 55 42

Jumlah PPN-PN di lingkungan ITJEN KEMENRISTEKDIKTI No Jabatan Jumlah Kekurangan 1 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 4 2 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 3 Sub Bagian Keuangan 5 Sub Bagian Sistem Informasi dan Pengawasan Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian 7 6 Sub Bagian Rumah Tangga 47 Sub Bagian TU Insp I 8 Sub Bagian TU Insp II 9 Sub Bagian TU Insp III Jumlah Total 76

1. Diklat Fungsional Auditor Pengiriman Peserta Diklat Pembentukan Auditor Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta Pembentukan Auditor Ahli CPNS Tahun 2018 Pembentukan Auditor Terampil CPNS Tahun 2018 Pembentukan Auditor Ahli CPNS tahun 2019 d. Pembentukan Auditor Ahli bagi PNS 7 Jan s.d. 14 Feb 2019 Feb s,d Nov 2019 (disesuaikan kalender Kalender Diklat BPKP) 42 orang 8 orang 10 orang 2. Pengiriman Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta a. Penjenjangan Auditor Muda Penjenjangan Auditor Madya Februari – November (disesuaikan Kalender Diklat BPKP) 5 orang 2 orang

Lampiran I, Persyaratan Peserta Diklat Fungsional Auditor Perka BPKP No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perka BPKP Nomor 1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor APIP Lampiran I, Persyaratan Peserta Diklat Fungsional Auditor 1. Bagi Auditor yang menduduki jabatan No Jenis Diklat Jabatan yang sedang diduduki Persyaratan Sertifikat yang dimiliki Persyaratan Golongan Ruang dan Angka Kredit minimal 1 Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli a. Auditor Pelaksana b. Auditor Pelakasana Lanjutan c. Auditor Penyelia Golongan Ruang II/c dan Angka Kredit 90 2 Diklat Penjenjangan Auditor Muda a. Auditor Penyelia b. Auditor Pertama Golongan Ruang III/b dan Angka Kredit 175 3 Diklat Penjenjangan Auditor Madya Auditor Muda Golongan Ruang III/d dan Angka Kredit 350 4 Diklat Penjenjangan Auditor Utama Auditor Madya Golongan Ruang IV/c dan Angka Kredit 775

DAFTAR USULAN DIKLAT PENJENJANGAN BAGI AUDITOR NO DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR ANGKA KREDIT SEKARANG ANGKA KREDIT YANG DIWAJIBKAN PERIODE JUMLAH AUDITOR YANG AKAN DIUSULKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AUDITOR MUDA AUDITOR MADYA 171,098 173,025 173,897 174,664 173,089 343,980 340,075 175,000 350,000 Feb s.d. Nov 2018 Disesuaikan dengan kalender Diklat 7 Orang

2. Diklat Teknis Substansi NO NAMA KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA 1. PENINGKATAN KAPASITAS SDM Diklat/ Workshop, Pengadaan Barang dan Jasa Workshop Penyusunan Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK) Diklat/ Workshop, Audit Kinerja Diklat/ Workshop, Manajemen Pengawasan Diklat/ Workshop, Analis Pemecahan Masalah Diklat/ Workshop, Penyusunan Kertas Kerja Audit 27 s.d. 28 Februari 2019 17 Juni 2019 24 s.d. 26 Juli 2019 25 s.d. 27 September 2019 23 s.d. 25 Oktober 2019 27 s.d. 29 November 2019 80 orang 100 orang

Diklat Teknis Substansi 2. PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI TANGGAL PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA Diklat Penilaian Angka Kredit 2. Bendahara pengeluaran 3. Pengelola keuangan BLU Pengelolaan BMN Spending Revieu Maret – Nov 2019 (Disesuaikan dengan kalender Diklat BPKP) 5 orang 6 0rang 8 0rang 6 orang

DISESUAIKAN DENGAN JADWAL 3. Diklat kedinasan 3. PENGIRIMAN KEDINASAN Tanggal Pelaksanaan Jumlah Peserta Diklat PIM III Diklat PIM IV Pendidikan Pelatihan Dasar DISESUAIKAN DENGAN JADWAL PUSDIKLAT 1 orang 6 orang

DAFTAR USULAN KENAIKAN PANGKAT BAGI AUDITOR PERIODE APRIL 2019 NO JABATAN ANGKA KREDIT SEKARANG ANGKA KREDIT YANG DIWAJIBKAN PERIODE JUMLAH AUDITOR YANG AKAN DIUSULKAN 1. 2. AUDITOR MUDA AUDITOR PELAKSANA 300,519 78, 948 300,000 80,000 APRIL 2 ORANG

JADWAL KEGIATAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN AUDITOR NO KEGIATAN 1 2 3 4 FEBRUARI EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN AUDITOR DALAM PENINGKATAN KEPUASAN AUDITEE JANUARI MARET MARET APRIL 1 2 3 4 APRIL 1 2 3 4 MEI JUNI JULI SEPTEMBER JULI AGUSTUS OKTOBER MEI JUNI JULI 1 2 3 4 NOVEMBER DESEMBER JADWAL KEGIATAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN AUDITOR

PEMANTAUAN IMPLEMENTASI PARADIGMA BARU PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN NO PERNYATAAN KINERJA HARAPAN 1. 2. 3. 4. 5. Peran Auditor, Cara penanganan, Cara memberikan Pendapat Cara Memecahkan Masalah Menggunakan cara pemeriksaan atau berdasarkan berpikir negatif SB B KB TB SP P KP TP

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi