Paparan ppkb kabupaten jembrana

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
Advertisements

RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERFILMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
SEMINAR INTERNASIONAL TEMU ILMIAH NASIONAL XV FOSSEI
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
PERUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI III (Fasilitasi Bidang Kebudayaan)
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PAPARAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIY DI ERA KEISTIMEWAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
Peningkatan Layanan Pendidikan
PAPARAN KOMISI 6 REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
VISI,MISI,DAN TUJUAN SEKOLAH/MADRASAH
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERAN PELAKU PEMBERDAYAAN BAGI PERCEPATAN KEMANDIRIAN DESA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG
STRATEGI PENYUSUNAN POLA DASAR KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN BALI
KAJIAN EVALUASI KEBIJAKAN TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL 2019 PROVINSI MALUKU.
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
PERMASALAHAN – INISIATIF - REKOMENDASI
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
PPKD KABUPATEN TABANAN
RAGAM JENIS CAGAR BUDAYA DAN PERMASALAHANNYA
PENGHAPUSAN DAN PENCATATAN KEMBALI CAGAR BUDAYA
Petunjuk Pengelolaan PATBM
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Disampaikan oleh : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali Ir. KETUT.
PELAKSANAAN PROGRAM KLASTER II DALAM KONVENSI HAK ANAK (KHA) LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN BERBASIS ALTERNATIF KADIS DP3AP2KB PROVINSI NTB DRS. H.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Paparan ppkb kabupaten jembrana

Jembrana selayang pandang Kabupaten Jembrana adalah satu dari sembilan Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, terletak di belahan barat pulau Bali. Hari jadi Kota Negara 15 Agustus 1950 Secara Administratif Kabupaten Jembrana terbagi menjadi 5 Kecamatan, 41 Desa, dan 10 kelurahan

Jumlah Objek Pemajuan kebudayan Objek Kebudayaan Jumlah Tradisi lisan 19 Objek Manuskrip 21 Objek Adat - istiadat 8 Objek Ritus 17 Objek Pengetahuan Tradisional Teknologi Tradisional Seni 20 Objek 57 Objek Bahasa Permainan rakyat Olahraga traditional Cagar budaya 3 Objek 14 Objek 5 Objek 34 Objek

Tradisi lisan Permasalahan Kelembagaan Listibiya dan Widya Sabha Sekaa Santhi Sekaa Kesenian/Seni Pertunjukan ( Wayang, Topeng, Drama dll) Program Kegiatan Utsawa Darma Gita Kabupaten, Provinsi, Nasional Pendanaan APBD Kabupaten dan Provinsi Regulasi/Aturan Belum ada Jejaring Kerjasama terjalin dalam event-event tertentu seperti Pelaksanaan Utsawa Dharma gita, Pesta Kesenian Bali dan Kegiatan Keagaan Lainnya.

Inisiatif yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah telah menyediakan ruang, fasilitasi anggaran dan kegiatan melalui pementasan kesenian Rekomendasi Mendorong kembalinya tradisi mesatua di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat

manuskrip Permasalahan Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Kegiatan Belum ada Pendanaan APBD Kabupaten dan Provinsi Regulasi/Aturan Jejaring Kondisi/Pola Kerjasama Kelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan. Kerjasama yang terselenggara sementara ini hanya Antara Dinas yang membidangi baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi dan para Penyuluh Bahasa Bali dengan Pemilik Manuskrip yang ada.

Inisiatif yang sudah dilakukan Pendataan/Perawatan Manuskrip yang ada Rekomendasi Melaksanakan sosialisasi Keberadaan Manuskrip perlu dijadikan sumber pengetahuan dan Melaksanakan alih aksara dan alih bahasa

Adat - istiadat Permasalahan Kelembagaan MAJELIS MADYA MAJELIS ALIT DESA PAKRAMAN BANJAR PAKRAMAN Program Kegiatan ada Pendanaan Swadana APBD Kabupaten APBD Provinsi Regulasi/Aturan ada Jejaring/kerjasama Kerjasama secara Vertical dan Horizontal

Inisiatif yang sudah dilakukan Penguatan Kelembagaaan Melalui Pembinaan secara berkelanjutan Rekomendasi Konsistensi penerapan awig-awig

Ritus Permasalahan Kelembagaan Desa Adat Banjar Adat Program Kegiatan Sudah ada Pendanaan APBD Kabupaten dan Provinsi Regulasi/Aturan Sudah ada berupa Prarem, Awig dan Lontar. Jejaring Sudah ada kerjasama yang terjalin secara vertical dan horizontal

Inisiatif yang sudah dilakukan Fasilitasi Pelaksanaan Ritual Rekomendasi Mempublikasikan makna filosofi

Pengetahuan TRADISIONAL Permasalahan Kelembagaan Belum ada Program Kegiatan Pendanaan Regulasi/Aturan Jejaring

Inisiatif yang sudah dilakukan Melaksanakan workshop, FGD, pelatihan Rekomendasi Fasilitasi Anggaran untuk pembentukan lembaga dan Program terkait Pengetahuan Tradisional

Teknologi TRADISIONAL Permasalahan Kelembagaan PU Subak Koperindag Pokmas Program Kegiatan ada Pendanaan Regulasi/Aturan Belum ada Jejaring Kondisi/PolaKerjasamaKelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan: KERJASAMA TERJALIN SECARA VERTIKAL HORISONTAL

Inisiatif yang sudah dilakukan pemanfaatan teknologi tradisional Rekomendasi Mengangkat kekhasan hasil dan meningkatkan daya saing

Seni Permasalahan Kelembagaan Sekaa Sanggar Kelompok/Komunitas Seni dan Lembaga Pemerintah Program Kegiatan Ada Pendanaan Regulasi/Aturan Jejaring Kondisi/PolaKerjasamaKelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan: KERJASAMA TERJALIN SECARA VERTIKAL HORISONTAL

Inisiatif yang sudah dilakukan pengkaderan khususnya pada seni tradisional Rekomendasi Membangun pusat kesenian terfokus

Bahasa Permasalahan Kelembagaan Ada Program Kegiatan Pendanaan Regulasi/Aturan Jejaring Kondisi/PolaKerjasamaKelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan: KERJASAMA TERJALIN SECARA VERTIKAL HORISONTAL

Inisiatif yang sudah dilakukan Pemakaian Bahasa Bali serta etika berbahasa yang jarang diketahui Rekomendasi Pembinaan dan peningkatan penggunaan Bahasa Bali dimulai dari tingkat keluarga

Permainan rakyat Permasalahan Kelembagaan Ada Program Kegiatan Tidak Ada ( bersifat eventual contoh hanya dalam perayaan HUT Kota) Pendanaan Regulasi/Aturan Belum ada Jejaring Kondisi/PolaKerjasamaKelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan: KERJASAMA TERJALIN SECARA VERTIKAL HORISONTAL

Inisiatif yang sudah dilakukan Memperbanyak event permainan rakyat dan Kembali menggalakkan permainan rakyat Rekomendasi Memperkuat Pelembagaan dan ketersediaan dana

Olahraga traditional Permasalahan Kelembagaan Ada Program Kegiatan Ada seperti makepung Pendanaan Regulasi/Aturan Belum ada Jejaring Kondisi/PolaKerjasamaKelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan: KERJASAMA TERJALIN SECARA VERTIKAL HORISONTAL

Inisiatif yang sudah dilakukan Memperbanyak event permainan rakyat dan Kembali menggalakkan permainan rakyat Rekomendasi Memperkuat Pelembagaan dan ketersediaan dana

Cagar budaya Permasalahan Kelembagaan Ada Program Kegiatan Ada seperti makepung Pendanaan Regulasi/Aturan Ada (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya ) Jejaring Kondisi/PolaKerjasamaKelembagaan/ SDM antar Objek Kebudayaan: KERJASAMA TERJALIN SECARA VERTIKAL HORISONTAL

Inisiatif yang sudah dilakukan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Cagar Budaya Rekomendasi Melaksanakan sosialisasi dan Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya untuk merekomendasikan penetapan CB

Om santhi santhi santhi Om Matur Suksma