LAPORAN PER NEGARA (Country-by-Country Report/CBCR) PER DIRJEN 29/PJ/2017 TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA DAN APLIKASI E-CBCR.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Audit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013
Advertisements

Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing
Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Panduan Pengisian SPT (e-SPT) PPN 1111 dan 1111DM
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing
DEFINISI SPT adalah SPT Masa/Tahunan berbentuk Formulir Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
Proses Bisnis dan Aspek Perpajakan Transaksi e-Commerce
Kredit Pajak Luar Negeri Pertemuan 5
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Kredit Pajak LN)
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
Membuat Toko Online BLOGspot secara INstant By : Ummi
ADVANCE PRICING AGREEMENT
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
REGISTRASI KEPABEANAN
JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
AKREDITASI JURNAL NASIONAL DAN PROSES INDEKSING JURNAL
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Electronic Filing Identification Number
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
Penerapan Ketentuan Tax Treaty
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
Materi 7 Pengertian PPh Ps 24 Penghitungan PPh Ps 24
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
APLIKASI PENGOLAH DATA TAK TERSTRUKTUR
Aplikasi e-Filing 2017 CEPAT MUDAH AMAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
ANALISIS RESIKO KUALITATIF
CASE STUDY - PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA
PPh PASAL 25.
International Tax Law Principles
Pelaporan SPT melalui e-Filing
Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
Soal Pertemuan 5 Mata kuliah : F Perpajakan Internasional
Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
Panduan Web Site Program Retooling
Simulasi Pengisian e-Filing
Tax Havens Christine, M.Int.Tax.
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
PPH PASAL 24.
Direktorat Sistem Informasi Statistik
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
L E T ’ S G O !.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
REKONSILIASI FISKAL & SPT Tahunan PPh
MATA KULIAH : TRANSFER PRICING KELOMPOK 1 SUPARNO SITI SETYAWATI KARTIKA SARI
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
PAJAK BADAN. PPh Final PPh Pasal 4 ayat 2  PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak.
SINERGI BPJS KESEHATAN DENGAN FASKES TINGKAT PERTAMA
Transcript presentasi:

LAPORAN PER NEGARA (Country-by-Country Report/CBCR) PER DIRJEN 29/PJ/2017 TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA DAN APLIKASI E-CBCR

1 2 3 LATAR BELAKANG BEPS Action 13 minimum standard Kerjasama G20, OECD, dan Inclusive Framework untuk menangani BEPS secara sistematis dan berkelanjutan (komitmen lebih dari 100 ngara) 1 BEPS Action 13 minimum standard 2 Perlunya suatu tools untuk mengidentifikasi risiko BEPS sekaligus mendorong transparansi perpajakan internasional 3

Deliverables 2015 2014 Action 1 Action 2 Action 5 Action 6 Action 8 Action 13 Action 15 Action 3 Action 4 Action 7 Action 9 Action 10 Action 11 Action 12 Action 14

BEPS Minimum Standards Implemented BEPS 5 Harmfull Tax Practice BEPS 6 Treaty Shoping BEPS 13 CBCR BEPS 14 Dispute Resolution Member of FHTP Sign MLI on 7th June 2017 Sign CbC MCAA on 26th January 2017 Member of FTA MAP Enacted Law: DGR 10/2017 Adoption PPT and Simplified LoB Enacted Law: MOFR 213/2016 Adoption full Set of TP Docs: MF, LF & CbCR. Ready to Exchange the CbCR 2016 in May 2018. Enacted Law: MAP: MOFR 240/2014 APA: MOFR 7/2015 Adoption MLI Minimum Standard on Dispute Resolution Amendment The Existing Law for Adoption the New Standard Peer Review on MAP will be in Dec 2018 Indonesia is a member of FHTP Indonesia Tax Regime is Under review of FHTP Ready to Exchange UAPA & Tax Ruling.

KEWAJIBAN TP DOC : PMK 213/PMK.03/2016 CbCR (Laporan per Negara) Master File (Dokumen Induk) Local File (Dokumen Lokal)

Overview of MNE group business MEKANISME TP DOC Master file Local File CbC Report cbc cbc cbc UPE LF MF COUNTRY A LF CE1 CE2 MF COUNTRY B LF MF CE3 COUNTRY C More detailed information on intercompany transactions affecting local jurisdiction Aggregate tax jurisdiction wide information for MNE groups Turnover > IDR 11T /Euro 750 M MNE Group Overview of MNE group business

CONTENT CBCR Alokasi Penghasilan, Pajak Dibayar, dan Aktivitas Usaha per Negara atau Yurisdiksi 1 Daftar Anggota Grup Usaha dan Kegiatan Usaha Utama per Negara atau Yurisdiksi 2 Informasi Tambahan 3

LAPORAN PER NEGARA (TABEL 1)

LAPORAN PER NEGARA (TABEL 2)

LAPORAN PER NEGARA (TABEL 3)

LAPORAN PER NEGARA (KERTAS KERJA)

Kewajiban Terkait CbCR Semua WP Badan yang melakukan transaksi afiliasi atau Anggota Grup 1 Notifikasi Primary Filing Local Filing 2 CbCR

ENTITAS KONSTITUEN Constituent Entity Entitas Induk Anggota Grup Usaha PT A, Tbk Anggota Grup Usaha PT B PT C PT F PT D PT E Constituent Entity Entitas Konstituen adalah Entitas Induk dan anggota dari Grup Usaha yang tercakup dalam Laporan per Negara, termasuk: a. Anggota grup usaha yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk; b. Anggota grup usaha yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas; dan/atau c. setiap BUT dari entitas usaha

TANDA TERIMA notifikasi Kewajiban Notifikasi Berlaku untuk semua wp badan yang memiliki transaksi afiliasi atau anggota grup usaha TANDA TERIMA notifikasi DILAMPIRKAN SPT TAHUNAN BPE NOTIFIKASI ONLINE Notifikasi Wajib CbCR + Penyampaian CbCR Notifikasi Tidak Wajib CbCR 14

PENYAMPAIAN CBCR : PRIMARY FILING Berlaku untuk Entitas Induk (Ultimate Parent Entity/UPE) yang berdomisili di Indonesia UPE INDONESIA Menguasai entitas lain Wajib konsolidasi Tidak dikonsolidasi entitas lain Omzet Konsolidasi Grup ≥ Rp11 T WAJIB MENYAMPAIKAN SECARA ONLINE NOTIFIKASI CBCR KERTAS KERJA

PENYAMPAIAN CBCR : LOCAL FILING Dilakukan oleh Anggota Grup (Induk berdomisili di LN) ANGGOTA GRUP WP Badan yang dimiliki oleh WP LN (termasuk BUT) UPE berada di negara: Tidak mewajibkan CbCR; Tidak memiliki perjanjian pertukaran CbCR (QCAA); atau Memiliki QCAA tetapi terjadi Systemic Failure dalam AEOI on CbCR WAJIB MENYAMPAIKAN SECARA ONLINE NOTIFIKASI CBCR

HOMEPAGE CBCR http://pajak.go.id/cbcr

ALUR NOTIFIKASI

Place your screenshot here

Place your screenshot here

Place your screenshot here

Place your screenshot here PASTIKAN DIISI 2016

Place your screenshot here

FORMAT FILE CBCR DAN KERTAS KERJA Disampaikan SECARA ONLINE DENGAN MENGUPLOAD FILE dalam format XML (BUKAN MS EXCEL/CSV) 2. TEMPLATE XML MENGIKUTI PETUNJUK DI http://pajak.go.id/cbcr

Place your screenshot here

TATA CARA PENGISIAN XML

SKEMA XML CBCR XML SCHEMA MESSAGESPEC CBC BODY Reporting Entity (Identitas Entitas Pelapor) XML SCHEMA CBC BODY CbC Report (Tabel 1 dan 2 CbCR sesuai PMK 213) Additional Info (Tabel 3 CbCR sesuai PMK 213)

TAHAPAN PEMBUATAN FILE XML Buka laman www://pajak.go.id/cbcr dan ikuti petunjuk yang diberikan. Unduh file XSD CbC di laman www://pajak.go.id/cbcr, terdiri dari: a. File XSD untuk CbCR (CbcXML_v1.0.1) b. File XSD untuk kertas kerja CbCR (KertasKerja_v1.2) Gunakan XML editor (antara lain Altova atau Oxygen) untuk memproduksi file XML yang siap untuk diisi Isi file XML yang dihasilkan oleh XML editor sesuai dengan petunjuk pengisian CbCR Validasi pengisian XML dengan XSD CbCR. File XML harus ditempatkan bersama dengan XSD CbCR yang sudah diekstraksi pada satu folder Beri nama file XML yang telah divalidasi sesuai petunjuk penamaan file XML CbCR. Unggah file XML ke DJP Online: a. Primary filing => unggah file XML CBCR + Kertas Kerja b. Local filing => unggah file XML CBCR

FILE XML UNTUK LOCAL FILING (DALAM HAL UPE TELAH MEMBUAT XML CBCR) Buka laman www://pajak.go.id/cbcr dan ikuti petunjuk yang diberikan Dapatkan copy file XML CbCR dari UPE di Luar Negeri Sesuaikan elemen berikut: Elemen Messagespec: Transmitingcountry dan Receivingcountry harus diisi dengan “ID” Messagetypeindic diisi dengan kode “CBC401” Elemen ReportingEntity: ReportingRole diisi dengan kode “CBC703” DocTypeIndic diisi dengan kode “OECD1” Elemen CbCReports: - DocTypeIndic diisi dengan kode “OECD1”

TAMPILAN XML

TAMPILAN XML_MESSAGESPEC

TAMPILAN XML_CBCBODY Dpt diulang sesuai dengan kebutuhan Grup Usaha

TAMPILAN XML_CBCREPORTS(1)

TAMPILAN XML_CBCREPORTS(2)

Thank you