PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Pembukuan & LPJ Bendahara
PELAPORAN KEUANGAN BLU UNPAD
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BMN SEMESTER I TA 2016 Jakarta, 20 Juni 2016 Biro Umum.
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
REVIU LK PTN SUHARTONO.
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
akuntansi PENGELOLAAN DANA BERGULIR MELALUI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PAPARAN PENGELOLAAN BMN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Pembiayaan Pembangunan
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Pembiayaan dan Pengendalian Bahan Baku
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
PENGENDALIAN : BIAYA MATERIAL (Meterials Controlling)
DESK DATA TINDAK LANJUT LHP
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Transcript presentasi:

PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN PPPTMGB “LEMIGAS” TA 2019 PENGELOLAAN PERSEDIAAN PPPTMGB “LEMIGAS” TA 2019 Jakarta, 14 Juni 2019 Ruang Rapat 109, Gedung Utama KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DASAR HUKUM 1.Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.Undang-undang N0.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3.Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah; 4.PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 tentang Persediaan 5.PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat; 8.PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU; 9.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER -40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 10.Surat Keputusan Kepala PPPTMGB Nomor: 05.K/73/BLM.U/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Penugasan Koordinator dan Penanggungjawab Pengelola Persediaan (P3) serta Penetapan Gudang/Ruang Persediaan di Lingkungan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi “LEMIGAS”

SOP Pengelolaan Persediaan

APLIKASI PERSEDIAAN ver.19 Tahun 2019

Mutasi Persediaan TA 2018

TINJAUAN UNIT KERJA Keadaan Sekarang Keadaan yang diinginkanTantangan dan Kendala Tersedianya Aplikasi Persediaan Laporan Persediaan mendukung opini WTP berdasarkan aplikasi Update aplikasi terkendala jaringan Laporan Persediaan tepat waktu Pengelolaan Persediaan terintegrasi (satu pintu) Penerimaan barang persediaan belum satu pintu Alur Pengelolaan Barang Persediaan perlu direvisi Revisi SOP dalam prosesDalam proses reviu dengan SPI BLU Kartu Persediaan dikelola P3 yang menangani Persediaan Tertib dalam mengisi kartu persediaan Penetapan harga satuan tidak seragam untuk barang yang sama Mutasi Barang Persediaan 90% dapat ditelusur Kontrol pada saat transaksi mutasi tiap bulan Koordinasi dengan P3 Bagian/Bidang/KP3T Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Fisik tepat waktu Komunikasi Internal ditingkatkan Koordinasi dengan P3 Bagian/Bidang/KP3T Implementasi SOP Pengelolaan Persediaan Komunikasi Eksternal dengan unit terkait Sosialisasi tentang pengelolaan persediaan

KEGIATAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN s.d. 14 Juni Koordinator, Staf dan Penanggungjawab Pengelola Persediaan (P3) serta penetapan Ruang/Gudang Persediaan di masing-masing KPPPT/Bag/Bid sudah diterbitkan SK Pemimpin BLU 2.SOP Pengelolaan Persediaan terperinci dan dimengerti/dipahami secara umum sudah ditandatangani Pemimpin BLU, dan akan direvisi/diperbaiki sesuai saran BPK 3.Barang yang telah dibeli dapat ditelusur keberadaannya 4.Telusur belanja persediaan pada aplikasi SIBOTRI 5.Duplikasi Kartu Kuning untuk belanja Barang Persediaan 6.Perubahan form Stock Opname Fisik sesuai dengan Format BPK RI, dengan melibatkan Koordinator, Staf dan P3 dilaksanakan setiap bulan 7.Cut Off pemakaian Barang Persediaan per bulan 8.Identifikasi kebutuhan Belanja Bahan Baku yang kaitannya dengan perolehan pendapatan dan perubahan peruntukkannya, dengan klasifikasi akun Bahan Baku, Barang Dalam Proses dan Barang Jadi 9.Pemasangan plang nama sederhana yang menunjukkan lokasi Ruang Persediaan di masing masing user terhadap sisa barang persediaan 10.Dalam proses pelaksanaan pemeriksaan fisik untuk periode per 30 Juni Mengoptimalkan fungsi Gudang menerima barang persediaan dan barang modal untuk keperluan pencatatan dan pelabelan barang 12.Menginformasikan kepada SPI BLU tentang Stock Opname Fisik untuk pendampingan