LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SOSIALISASI PMK. NOMOR:162/PMK.05/2013 TENTANG KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN 10 APRIL 2014 DISAMPAIKAN DALAM ACARA.

Advertisements

Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)

Pembukuan & LPJ Bendahara

PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG

PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.

PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PEMBINAAN SATKER BLU Oleh Kanwil DJPBN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN

AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013

MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Matriks BHMN, BLU, PTN.

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU

LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.

PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.

DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.

Penatausahaan Keuangan Daerah

PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN

MEKANISME PENYALURAN DANA BOS MADRASAH SWASTA (Mengacu Surat Dirjen Pendis No. DJ.I/PP.04/1374/2015 Tanggal , 08 Mei 2015 Tentang Revisi Petunjuk Teknis.

Pembiayaan Pembangunan

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

PENATAUSAHAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN

Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.

Peningkatan Kemampuan Bidang Perbendaharaan Kementerian Kesehatan

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN

OLEH : RADEN SUHARTIYANA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK

Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)

Inspektorat Kabupaten Sleman

Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.

SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.

Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP.

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016

Perbendaharaan Negara

Pembiayaan Pembangunan

REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.

Chapter 3 Perbendaharaan Negara

SISDUR AKUNTANSI BELANJA SKPD

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK

SISTEM DAN OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN BLU-UNDIP

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntuntan Ganti Rugi Acep Mulyadi 2006.

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM

Transcript presentasi:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM Bandung, 17 Juli 2019

Dasar Hukum PER-47/PB/2014 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN, PEMBUKUAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN UMUM SERTA VERIFIKASI DAN MONITORING LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN UMUM

BENDAHARA BLU Dana Pengelolaan Kas Penerimaan Bendahara Penerimaan Dana Pengelolaan Kas Menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU Dana Operasional Penerimaan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Menatausahakan seluruh uang/surat berharga dalam rangka keperluan belanja BLU Dana Kelolaan Mengelola uang yang tidak tercakup di atas Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu

Perintah deposito/investasi Jk Pendek Bendahara Penerimaan Pengeluaran Pemimpin BLU/Pejabat yg ditunjuk Perintah deposito/investasi Jk Pendek Bank Melakukan deposito/investasi Jk Pendek Perintah Penyaluran uang berdasarkan rencana dan atau permintaan dana Catatan Jenis dan besar uang Menyalurkan uang Format dan bentuk dokumen ditentukan oleh masing2 BLU BLU yang masih menyetorkan ke Kas Negara, penyetoran dilakukan oleh Bendahara Penerimaan

Pemimpin BLU/Pejabat yg ditunjuk Format dan bentuk dokumen ditentukan oleh masing2 BLU Rupiah Murni APBN Perintah Pembayaran 3 Bendahara Pengeluaran Rekanan/pihak ke3 1 Bendahara Penerimaan Melakukan Pembayaran 2 4 Menyalurkan dana 5 Menerima dan Mengelola uang RM: Peraturan yg berlaku PNBP : SOP BLU Bendahara Pengeluaran Pembantu Pertanggungjawaban Melakukan Pembayaran

Pembukuan Bendahara Jenis Pembukuan Bendahara Buku Kas Umum Buku Pembantu Buku Pengawasan Anggaran Bendahara yg mengelola >1 DIPA, pembukuan terpisah sesuai DIPA Pembukuan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terpisah sesuai tanggung jawab masing2

Pemimpin BLU/Pejabat yg ditunjuk Pemeriksaan Kas Pemimpin BLU/Pejabat yg ditunjuk Kapan? Pergantian Bendahara Rekonsiliasi Sewaktu-waktu Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sesuai format Perdirjen 47 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

Penyampaian LPJ Bendahara KPPN Hasil Verifikasi Mengembalikan : ada ditemukan kesalahan Surat teguran ketidakpatuhan penyetoran Meneliti kesesuaian Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di satker BLU Investasi Jangka Pendek Saldo Kas Lainnya Bendahara Penerimaan Pengeluaran rekonsiliasi Pembantu SPJ Bendahara Tanggal 10 bulan berikutnya dan saat pengesahan Verifikasi LPJ Bendahara, menguji Kesesuaian Saldo Awal, saldo rekening bank, jumlah uang di brangkas. Kebenaran perhitungan Kesesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo kas di satker BLU, saldo investasi jangka pendek, penyetoran ke kas negara Kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak Meneliti ijin rekening bendahara Saldo Rekening Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, dan BPP; R/K Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran; BA Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi; Konfirmasi penerimaan negara dari KPPN (bila ada)

TERIMA KASIH