DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 6 – 7 Maret 2013.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN
PENERAPAN e-PROCUREMENT
HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
E-KATALOG E-PURCHASING.
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PENERAPAN E-CATALOGUE
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang,
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
INFORMASI PELATIHAN SMP
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
KEBIJAKAN OBAT  .
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013 IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013 Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

SISTEMATIKA A. PENDAHULUAN B. PROGRAM PRIORITAS C. PENUTUP

A. PENDAHULUAN Obat merupakan komponen tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan Akses terhadap obat esensial merupakan hak azasi manusia Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah Jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan perbekalan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

TUJUAN Terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam jumlah dan jenis yang cukup, berkhasiat, aman, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan.

AKSESIBILITAS (Ketersediaan dan Pemerataan) TANTANGAN/PELUANG AKSESIBILITAS (Ketersediaan dan Pemerataan) KETERJANGKAUAN SJSN

Disusun untuk mendukung B. PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013 Road map SJSN 2013 Keterjangkauan: Penetapan harga obat (e-catalog) Ketersediaan dan Pemerataan Instalasi Farmasi Nasional sebagai Centre of Excellent E-informasi obat dan perbekalan kesehatan Disusun untuk mendukung 6

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2013 Penetapan Harga Obat (e-catalog) Keterjangkauan Penge lolaan Obat di IFN Penyediaan Obat Penyediaan Dana E-Logistic Rakontek Monev Ketersediaan dan Pemerataan

1. E-katalog Harga obat untuk pengadaan pemerintah Penetapan harga obat melalui lelang harga satuan Dilkukan di pusat antara LKPP dan Kemenkes Daftar obat yang tercantum dalam e-katalog adalah obat generik berdasarkan DOEN Rencana Kebutuhan Obat Nasional adalah kebutuhan Dinkes Provinsi, Kab/Kota dan RS Pemerintah Harga Jual Obat Generik dalam e-katalog adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (franco kab/kota) b. Harga Eceran Terrtinggi Obat Generik

RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL (RKO) E-CATALOGUE PUSAT (BINFAR) RKO NAS DINKES (PROVINSI) RS PEMERINTAH RS PEMERINTAH PUSKESMAS DINKES (KAB/KOTA)

Mekanisme Lelang Harga Satuan Obat Tahun 2013 DINAS/RS/ PUSKESMAS PRODUSEN OBAT & EKSPEDISI LKPP KEMENKES RENCANA KEBUTUHAN OBAT (NASIONAL) RENCANA KEBUTUHAN OBAT BREAKDOWN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PER PROVINSI & KABUPATEN PER JENIS OBAT HPS OBAT PER ITEM PER PROVINSI PENAWARAN HARGA OBAT LELANG HARGA OBAT KONTRAK PAYUNG E-Catalog SK KEMENKES PENETAPAN HARGA OBAT E- PURCHASING

Mekanisme Pengadaan Obat Tahun 2013 PPK POKJA/PP/SATKER PENYEDIA E-CATALOG TANGGAPAN PEMESANAN / PEMBELIAN PERTEMUAN PPK, SATKER, PP KLARIFIKASI - ED - WAKTU DISTRIBUSI - DRAFT KONTRAK Kontrak BENDAHARA KPKN e-mail e-mail PELAKSANAAN Proses pencairan

2. Pengelolaan obat di IFN a. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional b. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat Haji c. Pemilihan pengelola obat berprestasi di provinsi, kabupaten/kota Variabel penilaian: individu, aspek pengelolaan, sarana Tahun 2013 direncanakan: provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit

3. Penyediaan obat Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Nasional Pengadaan obat program dan vaksin di pusat: P2PL: TB Paru, HIV/AIDS, Malaria, Filaria, P2M, Flu Burung, Vaksin reguler BGKIA: Kes Ibu, Kes Anak, Gizi BUK: Reagen screaning darah Sekjen: Vaksin Meningitis dan Vaksin Influenza haji, vaksin meningitis umrah, obat haji Binfar dan Alkes: Buffer stock pusat dan propinsi

Lanjutan c. Franco Pengadaan - Vaksin Meningitis Haji dan Vaksin Influensa : Propinsi - Vaksin Meningitis Umrah : KKP - Reagen Screning Darah : PMI dan UPTD RS - Obat Haji : Arab Saudi dan Embarkasi

Lanjutan d. Proses Pengadaan - Secara umum : LPSE - Perkiraan Barang diterima : mulai Agustus 2013 , kecuali vaksin - Bukti Tanda Terima => Pada saat diterima => Pada saat digunakan - Berita Acara Serah Terima : => Dikaitkan BMN => Perkiraan Waktu : Triwulan 4

4. Penyediaan dana Dana disediakan untuk mendukung: a. Dana DAK : disediakan untuk mendukung ketersediaan obat dan peningkatan sarana penyimpanan b. Dana Dekonsentrasi : - Biaya Operasional IF disediakan untuk mendukung pengelolaan obat: kartu stok, administrasi dan repacking serta biaya distribusi Kab/Kota ke Puskesmas - Dukungan kegiatan harmonisasi - Biaya distribusi dari Propinsi ke Kab/Kota

5. E-logistik b. Bimbingan teknis pemanfaatan software Agar: a. Pengembangan dan sosialisasi b. Bimbingan teknis pemanfaatan software Agar: - informasi ketersediaan obat dapat disediakan secara real time - sebagai early warning untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut. - dilaksanakan di pusat, provinsi dan kab/kota

6. Rakontek Dit Oblik dan Perbekes a. Meningkatkan harmonisasi antar pengelola program b. Komunikasi dan langkah-langkah perbaikan

7. Monitoring dan evaluasi a. Monitoring Ketersedaan Obat dan vaksin b. Monitoring Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah c. Monitoring Harga Obat Generik, Nama Dagang dan Perbekes di Apotik

CAPAIAN 2012 & TARGET 2013 Lanjutan NO INDIKATOR 2012 2013 T R 1 Persentase Ketersediaan Obat & Vaksin 90% 92,85% 95% - 2 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan 70% 82,80% 75% 3 Persentase instalasi farmasi Kab/ Kota sesuai standar 71,63%

DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN Dir.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Lanjutan DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN 135 item obat 9 item vaksin PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS YANKES PUSKESMAS RUMAH SAKIT PROFIL INSTALASI FARMASI KAB/ KOTA SDM & SARANA PENDUKUNG LAINNYA

C. PENUTUP Keterjangkauan, ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam era SJSN. Meskipun terdapat berbagai tantangan, setiap peluang yang ada sekecil apapun akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Dukungan dan peran serta semua stakeholder, baik di pusat, provinsi dan kab/kota sangat diharapkan, agar tujuan kita bersama dapat menjadi kenyataan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) OBAT , VAKSIN DAN REAGENSIA Bagi Provinsi yang belum mengirim BAST mohon dikirim ke Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan via: Fax : 021 5214872 Email : obatpublik@yahoo.com

TERIMA KASIH