TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
POTENSI KERAWANAN PEMILU
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
KPU PROVINSI JAWA TENGAH
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN MANAMA-BAHRAIN)
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
SESI 6 MENGAMANKAN SUARA CALEG PEREMPUAN
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
IDA BUDHIATI, SH, MH Anggota KPU 2012 – 2017 Divisi Hukum & Pengawasan.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
Pelatihan Saksi Peserta Pemilukada
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
KESIAPAN KPU KAB. PURWOREJO dalam MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2010 Oleh: KPU Kab Purworejo.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
PERSIAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
HABIB M. ROHAN KPU KAB. JEMBER
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI HAL-HAL PENTING TERKAIT PEMILU 2014
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
KPU KAB. KARANGANYAR DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN PEMILU
OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
PENGAWASAN PARTISIPATIF
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Transcript presentasi:

TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL Provinsi Jawa Timur TAHAPAN, PROGRAM, & JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 Disampaikan Oleh : Drs. EC. H. Jonathan Judianto, MMT (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur)

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi : a. Tahapan persiapan; b. Tahapan penyelenggaraan; c. Tahapan penyelesaian.

Tahapan Persiapan a. Penataan organisasi; b. Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan; c. Pembentukan Badan Penyelenggara d. Seleksi Anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; e. Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di setiap tingkatan; f. Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih g. Pengelolaan data dan informasi h. Logistik

TAHAPAN PERSIAPAN NO. KEGIATAN JADWAL 1 Penataan organisasi 9 Juni s/d 9 Des 2012 2 Pendaftaran pemantau Agust 2012 s/d Maret 2014 3 Pembentukan Badan Penyelenggara   a. PPK dan PPS/PPLN Nov 2012 s/d Jan 2013 b. KPPS/KPPSLN 9 Feb s/d 9 Maret 2014 c. Pantarlih Feb 2013 4 Seleksi Anggota KPU Prov & KPU Kab/Kota Jan s/d Des 2013 5 Pengadaan & distribusi logistik 9 Juni 2013 s/d 8 April 2014

Tahapan Penyelenggaraan Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan Peraturan KPU Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Kampanye Masa Tenang Pemungutan dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional Penetapan partai politik memenuhi ambang batas Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Peresmian keanggotaan Pengucapan sumpah/janji anggota

TAHAPAN PENYELENGGARAAN NO. KEGIATAN JADWAL 1 Perencanaan program & anggaran 9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013 2 Penyusunan peraturan KPU 9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013 3 Pendaftaran , verifikasi & penetapan Peserta Pemilu 9 Agust/d 15 Des 2012   a. Pengundian & penetapan nomor urut 16 s/d 18 Des 2012 b. Penyelesaian sengketa TUN 17 Des 2012 s/d 21 Feb 2013 4 Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih 9 Nov 2012 s/d 23 Okt 2013 5 Penataan & penetapan daerah pemilihan 10 Des 2012 s/d 9 Maret 2013 6 Pencalonan anggota DPR, DPD & DPRD 6 April s/d 4 Agust 2013 7 Kampanye Pemilu 17 Des 2012 s/d 5 April 2014 8 Masa Tenang 6 s/d 8 April 2014 9 Pemungutan & penghitungan suara 9 April 2014 10 Rekapitulasi penghitungan suara a. PPS/PPLN 10 s/d 15 April 2014 b. PPK 13 s/d 17 April 2014 c. KPU Kabupaten/Kota 19 s/d 21 April 2012 d. KPU Provinsi 22 s/d 24 April 2014 e. KPU 26 April s/d 6 Mei 2014 11 Penetapan hasil Pemilu secara nasional 7 s/d 9 Mei 2014 12 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, & DPRD a. DPRD Kabupaten/Kota Juli s/d Agust 2014 b. DPRD Provinsi Agust s/d Sept 2014 c. DPR & DPD 1 Oktober 2014

Tahapan Penyelesaian a. Perselisihan Hasil Pemilu Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu KPU kabupaten/kota; KPU provinsi. c. Penyusunan Dokumentasi d. Pengelolaan Arsip e. Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc f. Penyusunan Laporan Keuangan

TAHAPAN PENYELESAIAN NO. KEGIATAN JADWAL 1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 12 s/d 14 Mei 2014 2 Penyusunan laporan penyelenggaraan Okt s/d Nov 2014 3 Penyusunan dokumentasi 9 April s/d 31 Agust 2014 4 Pengelolaan arsip 1 Sept 2014 s/d 1 Okt 2019 5 Pembubaran Badan Penyelenggara Adhoc 9 Juni 2014 6 Penyusunan laporan keuangan 1 Juli s/d 31 Des 2014

DEMIKIAN PRESENTASI YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH