OLEH HERNAWAN HADI,SH MH

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

Advertisements

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.

BAB 7 Otonomi Daerah.

P ERIZINAN DALAM PENGANGKUTAN UDARA By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 22 Oktober /30/

Hubungan Antar Pemerintahan

OTONOMI DAERAH BAB 10.

Hernawan Hadi/doc. Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No.6 Th.1968 diubah dg UU No.12 Th.1970) Oleh Hernawan Hadi,SH MH.

Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

PENANAMAN MODAL (UU No.25 Th.2007)

KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009

Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.

ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Department of Business Adminstration Brawijaya University

ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Menurut Undang-Undang Terkait 1.Lama : PMA  UU No. 1/1967 PMDN  UU No. 6/ Revisi : PMA  UU No. 11/1970.

PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

TEORI INVESTASI.

PENANAMAN MODAL 1. (UU No.25 Th.2007) Penanaman Modal  Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dlm negeri maupun penanam modal.

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP

KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI

Dr.Dra.Rochayati Basra,M.Pd

HUKUM INVESTASI dan PENANAMAN MODAL

EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA

1 BAB. VII OTONOMI DAERAH 1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4

Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar

KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah

Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta

SISTEMEKONOMI INDONESIA

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pertemuan 13 Otonomi Desa.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

PELAKU KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA

HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

PELAKU – PELAKU EKONOMI

LEMBAGA PEMERINTAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945 DR Fitriani A Sjarif, SH, MH 2008.

Pertemuan 13 Otonomi Desa.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.

PELAKU – PELAKU EKONOMI

OTONOMI BIDANG PERTANAHAN

Badan Usaha Milik Negara / Daerah.

HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH

PEMERINTAH DAERAH.

PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL

Bentuk-bentuk kerja sama dalam kegiatan bisnis

DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA

Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd

KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.

DR.Suharto,SH.,M.Hum.

Universitas Muhammadiyah Surakata

PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016

Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Transcript presentasi:

OLEH HERNAWAN HADI,SH MH HUKUM INVESTASI OLEH HERNAWAN HADI,SH MH Hernawan Hadi.doc.

POLITIK HUKUM INVESTASI Pasal 33 UUD 1945 1. Azas kekeluargaan. 2. Cabang produksi yg penting dikuasai negara. 3. Penguasaan tsb utk kemakmuran rakyat. 4. Dihindari Free Fight Liberalisme. 5. pelaku usaha : Koperasi,Swasta,BUMN. Hernawan Hadi.doc.

POLITIK PINTU TERBUKA Membuka perdagangan bebas dg negara maju Mengundang modal asing. Meminta bantuan tehnis dibidang teknologi dan birokrasi. Hutang luar negeri. Membuka komunikasi kultural dg dunia luar. Hernawan Hadi.doc.

POLITIK PINTU TERBUKA Perubahan komitmen dlm penyelenggaraan pemerintahan. Pergewseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Pergeseran model hukum : dari Teknokratis Struktural ke Humanis Partisipatoris. Hernawan Hadi.doc.

TUJUAN OTONOMI DAERAH Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik. Peningkatan daya saing daerah. Hernawan Hadi.doc.

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN ABOLUT (Mutlak Urusan Pusat) CONCURENT (Urusan Bersama Pusat,Provinsi dan Kab./Kota) PILIHAN OPTIMAL HANKAM MONETER YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI AGAMA WAJIB OBLIGATORY(Pelayan Dasar Contoh : Pertanian,industri,perdagangan,pariwisata,kelautan dll Contoh : Kesehatan,pendidikan,lingan hidup,pekerjaan umum,perhubungan Hernawan Hadi.doc.

ESENSI OTONOMI Pembagian kewenangan. Mendekatkan negara dg stake holders. Efektivikasi demokrasi lokal ( responsivitas dan partisipasi) Masyarakat Cerdas. Masyarakat Sehat. Masyarakat makmur Hernawan Hadi.doc.

URUSAN WAJIB PEMDA Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman. Penyediaan sarana dan prasarana umum. Penanganan Bidang Kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial. Hernawan Hadi.doc.

Lanjutan URUSAN WAJIB PEMDA 7. Penganggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan. 9. Fasilitasi pengembangan UKM. 10.Pengendalian lingkungan hidup. 11.Pelayanan pertanahan. 12.Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 13.Pelayanan administrasi. 14.Pelayanan administrasi penanaman modal. Hernawan Hadi.doc.

URUSAN PEMDA YG BERSIFAT PILIHAN Urusan Pemerintahan yg secara nyata ada dan berpotensi utk meningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dg kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Contohnya: bidang pertambangan,perikanan, pariwisata,pertanian,perkebunan, kehutanan. Hernawan Hadi.doc.

PENGEMBANGAN PERANGKAT HUKUM EKONOMI DALAM INVESTASI Terdapat banyak pilihan : 1. Model Liberal Kapitalis. 2. Model Sosialis. 3. Model Humanis Patisipatoris. Pola Penegelolaan Ekonomi Indosia. 1. Sektor Ekonomi Rakyat.(SER). 2. Sektor Ekonomi Konglomerat.(SEK). Hernawan Hadi.doc.

MOTIF INVESTOR Investor hanya akan datang kedaerah jika yakin dapat memperoleh keuntungan secara wajar dan rasional Hernawan Hadi.doc.

INVESTASI DI INDONESIA Investasi di Indonesia dapat dilaksanakan dalam bentuk. Penaman Modal Dalam Negeri(PMDN). Penanaman Modal Asing (PMA). JOINT VENTURE PMDN dan PMA. Hernawan Hadi.doc.

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Modal 100% dari WNI. Dilakukan di Indonesia. Bersifat terus menerus dan tetap. Tunduk dg hukum Indonesia. Hernawan Hadi.doc.

JOINT VENTURE Modalnya berupa gabungan PMA dan PMDN. Di dirikan di Indonesia. Tunduk pada hukum Indonesia. Hernawan Hadi.doc.

PENANAMAN MODAL ASING Modal berasal dari luar negeri. Penanaman modal langsung. Didirikan di Indonesia dan tunduk pd hukum Indonesia. Risiko ditanggung secara langsung oleh pemilik modal. Modal asing adl : alat pembayaran luar negeri,alaty alat perusahaan, hasil perusahaan yg tdk ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan utk pembiayaan perusahaan di Indonesia Hernawan Hadi.doc.

PENANAMAN MODAL ASING Pada awal orde baru dirasakan adanya keterbatasan teknologi, ketrampilan, kemampuan manajemen dan dana. Pemerintah membuka investasi asing melalui UU No.1 Th.1967 ttg PMA. PMA hanya sgb pelengkap. Hernawan Hadi.doc.

BIDANG PMA PMA secara penguasaan penuh. PMA kerja sama dg modal nasional. Bidang bidang yg tertutup utk penguasaan penuh PMA: 1. Pelabuhan. 2. Transmisi dan listrik. 3. Telekomunikasi. 4. Pelayaran. 5. Penerbangan. 6. Air minum. 7. Kereta api. 8. Pembangkit tenaga atom. 9. Media massa. Hernawan Hadi.doc.

KEBIJAKAN DALAM PMA Bentuk Badan Usaha : PT. Jangka waktu maksimal 30 tahun. Hak atas tanah : HGB, HGU dan Hak Pakai. Tenaga Kerja : PMA bebas menentukan Direksi. Dibolehkan memakai tenaga kerja asing,tetapi hrs melibatkan tenaga kerja Indonesia. Nasionalisasi : Jika kepentingan nasioanal menghendaki. Hernawan Hadi.doc.

TEORI PMA Dalam menelaah Penanaman Modal Asing dpt digunakan teori : Hubungan kerja sama : Dalam investasi PMA dpt dilaksanakan krn adanya kerjasama yg saling menguntungakan dlm posisi yg sederajat. Hubungan kurang seimbang (ketergatungan) : Teori Dependencia : PMA terjadi karena salah satu pihak lebih dominan shg pihak lain menjadi tergantung pd PMA. Hernawan Hadi.doc.

EFEK NEGATIF OTONOMI DAERAH THD INVESTASI EKONOMI BIAYA TINGGI : banyak pungutan dan pajak daerah yang membebani investor. TUMPANG TINDIH KEWENANGAN : tidak jelas kewenangan perijinan investasi oleh Pusat, Provinsi atau Kab/Kotamadya. PEREKRUTAN TENAGA KERJA : banyak daerah mensyaratkan perekrutan tenaga lokal yg tdk memenuhi kualifikasi. KERJA SAMA ANTAR DAERAH : tdk ada kerjasama dan standarisasi peraturan daerah. Hernawan Hadi.doc.

STRATEGI MENARIK INVESTOR Kesempatan,kemitraan dan keamanan. Kompetisi sehat dan transparan. Memangkas ekonomi biaya tinggi. Aturan yg pro pasar. Menghapus monopoli. Prosedur izin cepat dan satu pintu. Menghormati kontrak. Kebijakan investasi yang jelas. Koordinasi antar sektor dan daerah. Penentuan tarif berdasarkan kondisi ekonomi. Penegakan hukum. Hernawan Hadi.doc.