Workshop No Wage Confidentiality Campaign Wisma Hijau, 17 Desember 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Bab.1. HUKUM KETENAGAKERJAAN & HUKUM KERJA
Advertisements

PERJANJIAN KERJA Oleh: TOGAR SILALAHI,SH
MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
Dalam UU No. 13/2003 yang dituangkan pengertian sebagai berikut : “Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh.
TEHNIK MERANCANG PERATURAN PERUSAHAAN
BAB IV Perjanjian kerja Menurut : Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian.
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
SWEDISH PAPER WORKERS UNION Mikael Sterbäck International Secretary - Sebuah serikat buruh nasional di Swedia yang anggotanya buruh bekerja di Industri.
SERIKAT PEKERJA DAN ORGANISASI BURUH DI INDONESIA
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 6 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
IMPLEMENTASI STRATEGI KEBERLANJUTAN JARINGAN PEREMPUAN DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN ANGGARAN DAERAH.
IndustriAll Seminar IF Metall dan PKB Alat yang penting bagi serikat buruh PKB di tingkat yang berbeda Apakah PKB cukup buat kita?
MSDM Hubungan Industrial
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Copyright by 1 P3PHK (Kuliah XIII) PHK Bag. 3.
Hak-hak Sipil dan Politik
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
SWEDISH PAPER WORKERS UNION Mikael Sterbäck International Secretary - Sebuah serikat buruh nasional di Swedia yang anggotanya buruh bekerja di Industri.
MENGAPA BERSERIKAT 4/13/2017.
PKB Dalam Hukum Indonesia
Mogok dan Lock Out (Penutupan Perusahaan)
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Memahami Pola Pikir Orang lain
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
MODUL II KEBIJAKAN UPAH & GAJI Upah (UU no. 13 thn 2003)
MODUL V PERJANJIAN KERJA DASAR HUKUM PKB (PERJANJIAN KERJA BERSAMA)
MODUL I PENDAHULUAN & KETENAGAKERJAAN Manajemen Perburuhan
MODUL XIII UPAH HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA
Penyelesaian Perselihan Perburuhan (P3) dan PHK
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Bagaimana cara membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
HUBUNGAN INDUSTRIAL Bukan majikan yang membayar upah – ( hanya mengurus uang ) tapi konsumen yang membayar upah.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
SP berbasis industri di Swedia IF Metall
Seminat MNC ICEM Oktober, Serang, Indonesia
PENGORGANISASIAN Obon Tabroni.
Federasi Serikat Buruh
Serikat Buruh Industri di Korea
Modal Manusia: Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Ekonomi
Keterbukaan Informasi & Hak Serikat Pekerja/Buruh untuk Konsultasi
PENGUATAN ORGANISASI DARI SISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Disampaikan pada RAPAT KERJA NASIONAL DPP F SP FARKES R Oleh IWAN YANUAR.
ETIKA DAN PROFESIONALISME ASESOR
PERJANJIAN KERJA, KESEPAKATAN KERJA BERSAMA,
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
Indah Saptorini, MH ICEM National Coordinator (Indonesia)
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Serikat Buruh berbasis Industri
Pertemuan Ke-5 PERJANJIAN KERJA.
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Hubungan Industrial Pancasila
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
NORMA DAN KODE ETIK ASESOR SEKOLAH/MADRASAH
“ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN” UU. No. 13 Tahun 2003
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN MODEL PENYELESAIAN MASALAH ETIK DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN I. Pendahuluan Pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah adalah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
Transcript presentasi:

Workshop No Wage Confidentiality Campaign Wisma Hijau, 17 Desember 2011

No Wage Confidentiality Apakah upah sesama kita adalah rahasia? Apakah mengetahui upah anggota serikat kita adalah sesuatu yang salah? Apakah serikat buruh berhak tahu mengenai upah para anggotanya? Apakah perusahaan mempunyai kewajiban untuk terbuka atas informasi upah?

No Wage Confidentiality Informasi atas upah (anggota serikat) dari manajemen kepada serikat buruh merupakan salah satu bagian dari keterbukaan informasi sebagaimana termuat dalam Bab 3 dan 4 Pedoman OECD untuk Perusahaan multinasional. Bab 4 (b) Menyediakan informasi kepada perwakilan pekerja, yang dibutuhkan untuk negosiasi yang berhasil dalam kondisi kerja.

Fakta-Fakta Kebijakan kerahasiaan upah biasanya kita temui dalam perjanjian kerja individual dengan manajemen (pekerja kerah putih) Kebijakan “upah adalah rahasia” adalah ide kapitalis, kebijakan yang diciptakan oleh manajemen untuk memecah belah pekerja, untuk menjadikan pekerja takut dan dengan sendirinya melemahkan kekuatan PKB.

Fakta-fakta Berapa jumlah PKB kita yang memuat klausul bahwa upah adalah rahasia dan tidak boleh diketahui oleh satu sama lain? Berapa jumlah perusahaan yang masih “menganut paham” bahwa upah adalah rahasia? Bahwa informasi atas upah melanggar peraturan perusahaan (teguran lisan atau tertulis)?

Fakta-fakta Mengetahui upah yang diterima anggota memudahkan serikat buruh untuk memberikan advokasi upah kepada anggota; – Berapa upah terkecil – Berapa upah terbesar – Adakah kesenjangan jumlah upah antara pekerja laki-laki dan perempuan – Apakah anggota menerima perhitungan upah dengan benar

Diskusi Kelompok Siapakah Target dari kampanye ini? Bagaimana pola kampanye “No Wage Confidentiality” di tempat kerja? Bagaimana tolak ukur keberhasilan kampanye? Bagaimana alokasi waktu dan metoda evaluasi?