BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013

Pengadaan Barang/Jasa
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
Laporan Progres JARDIKNAS
E-Government Procurement 06 PEM Kelompok 8 : Hari Cahya Nugraha Ratu Dewi Ayu M Alena Rizki Teddy Marzen Zuageri.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Operasional LPSE BANDWIDTH TELEPHONY Biaya : Relatif Tetap  Tergantung Besar Bandwidth Biaya : Fluktuatif Tergantung pada :  Zona Wilayah  Zona Waktu.
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Layanan dan Infrastruktur TIK UNHAS Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi PTIK - Unhas KELOMPOK IV Ayatullah Ahmad, Takdir, Nashrullah, Irvan R, Muhtar.
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Falkultas Ekonomi (Managemen) Priyanti Sajida ( )
INTERNET PERTEMUAN KE -2 UNMA, Neli Nailul Wardah,S.Kom
Pemerintah Kota Prabumulih
Koneksi Internet Pertemuan XIV.
ORDNER KP.05. MUTASI ORDNER KP.02 LAMARAN ORDNER KP KEPEG.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KEBIJAKAN TELEMATIKA INDONESIA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
CETAK BIRU TATA-KELOLA dan SDM
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
PERSIAPAN PENERAPAN E–SIMBADA SURABAYA Pemerintah Kota Surabaya – Jawa
Sari Agustin Wulandari ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Suyitno LPSE Depdiknas
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
KONSEP E-LEARNING A. Pengertian dan Cakupan E-Learning
Sistem e-Audit LPSE.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Rencana Pengembangan.
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Koneksi Internet Pertemuan XIV.
A. Pengertian dan Cakupan E-Learning
REVIEW MATERI SEMESTER GANJIL
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
Koneksi Internet Pertemuan XIV.
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
Jaringan Komputer Berdasarkan Area
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
Biro Organisasi dan Kepegawaian
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
Koneksi Internet Pertemuan XIV.
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Pejabat Pengadaan Management Training SPSE Versi 4.
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
ASOSIASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA (ASTAKI) Indonesian Association of Expert for Construction (IASEC) Disampaikan oleh: Ir. Zainal Arifin. Sekjen.