Advokasi Orang Rimba Kelompok A.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN
Perkumpulan Sawit Watch Desember 2013
          Prinsip, Kriteria dan Indikator Panduan dan Langkah Perlindungan untuk REDD+ PUSTANLING-KEMENTERIAN KEHUTANAN, GIZ & DAEMETER CONSULTING Jakarta,
Perancangan Peraturan Negara
Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
PEMILIHAN DEKAN 2008 – 2012 UNIVERSITAS GADJAH MADA
HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
Menuju Transparansi Yang Lebih Luas Meninjau Kebijakan Keterbukaan Bank Dunia Bank Dunia Maret 2009.
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Draft ARAH DASAR PASTORAL KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA Tahun 2011 – 2015
1 MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION STUDY - LGCS Justice for the Poor Program, World Bank June, 2007.
Latar Belakang Kemajuan terkait pembangunan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diamanatkan kepada Kemen PPPA telah.
MENAGIH JANJI: TRANSFORMASI RRI DAN TVRI MELALUI UU RTRI Oleh: Masduki.
Lokakarya “Model Kelola Hutan Berbasis Ekologi Orang Rimba”
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
MERUMUSKAN KERANGKA MATERI BAGI INTERVENSI ORANG RIMBA ATAS KEBIJAKAN 29 NOVEMBER 2011.
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
KOPERASI.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Proses Pembentukan PERDA Prepared by Orinton Purba, SS, SH
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
SEJARAH NASIONALISME PAPUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Farli Elnumeri, Presiden ISIPII
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Advokasi Kebijakan Publik
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
KONSTITUSI & RULE OF LAW
Promoting Decent Work for All
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Grand Cempaka, Agustus 2016 JARINGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN, LITERATUR DAN INFORMASI KESEHATAN Health Literature, Library and Information ServiCes.
Bagaimana cara membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Presiden dan DPR.
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
UU REPUBLIK INDONESIA NO
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
ADVOKASI KESEHATAN INTRODUCTION.
RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK II
Fungsi, Wewenang, dan Hak
2 Menuju PERUBAHAN LEBIH MAJU
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaa
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
Akreditasi Institusi.
REPRESENTASI FORMAL MENUJU DESA DEMOKRATIS
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

Advokasi Orang Rimba Kelompok A

Tema Diskusi Kritik Atas RPTNBD Mempertanyakan Status Taman Nasional Memperkuat jaringan pendukung perjuangan Orang Rimba

Fokus Diskusi Rasionalisasi sistem zonasi TNBD dengan sistem kelola adat Orang Rimba Beberapa pilihan sikap yang terkait status Taman Nasional Strategi membangun penguat jaringan untuk perjuangan Orang Rimba

Sistem kelola adat Sejak lama Komunitas Orang Rimba telah memiliki sistem kelola wilayah hidup mereka, sistem kelola adat dengan jiwa konservasi tradisional Namun lagi-lagi hanya sebatas peraturan tutur/lisan, belum didokumentasikan secara baik dalam tulisan dan peta partisipatif

Rekomendasi Pemetaan yang telah di lakukan di wilayah Makekal Hulu harus segera diperluas hingga mencakupi seluruh wilayah Orang Rimba. Selain itu pendokumentasian hukum adat Orang Rimba juga harus segera dilaksanakan Hal ini untuk menunjang perjuangan Orang Rimba kedepan

Beberapa Pilihan Sikap Tetap Taman Nasional dan tetap menggunakan sistem zonasi dari RPTNBD Tetap Taman Nasional tetapi mengganti sistem zonasi dengan sistem kelola adat dengan menambah dokumen-dokumen penguat lainnya Menolak status Taman Nasional dan menggantinya.

Dokumen Penguat Menuntut diadakannya perjanjian sistem kelola adat dengan Balai TNBD Menuntut dibuatnya PP atau PERDA yang mengamanatkan hukum adat Orang Rimba diberlakukan di TNBD

Landasan Dokumen Penguat UU No 41 Tentang Kehutanan Undang-Undang Pengakuan Masyarakat Adat PERDA Perlindungan Masyarakat Adat Hukum Adat Orang Rimba UNDRIP - PBB

Jaringan Perjuangan Orang Rimba Jaringan di dalam: Pertemuan seluruh Orang Rimba Delegasi perwakilan seluruh rombong Menuju Kongres/ Mubes Komunitas Orang Rimba

Jaringan Di luar Sokola Cappa Setara PH PBHI Agra ANBTI Pusako Miserior Kopsat Warsi Walhi Jambi Walhi Nasional Sawit Watch JKPP KPSHK GEF-SGP TDH Jerman PESAD (Peduli Suku Anak Dalam)

Catatan Penting Tentang Jaringan Menjaga hubungan komunikasi sesama Orang Rimba dan antara Orang Rimba dengan lembaga-lembaga yang mendukungnya  belum di lakukan untuk konsolidasi internal OR dalam membangun kekuatan bersama. Memperluas jaringan yang telah ada dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk perjuangan Orang Rimba. Nasional – International cek list daftar nama potensial jarngan.

Strategi Pilihan 1. Advokasi Tentang Perubahan Status TNBD dan Perlindungan Orang Rimba melalui Perda khusus Orang Tetap mempertahankan status Taman Nasional tetapi mengganti sistem zonasi dengan sistem kelola adat dengan menambah dokumen-dokumen penguat lainnya Tahapan Kegiatannya: PERUBAHAN STATUS TNBD:  PH, KMB, Sokola, Cappa, … walhi akan mengatur dengan menteri, DPR RI, DPD RI di Jakarta. Melakukan komunikasi dengan TNBD  tentang perkembangan respon orang rimba atas revisi RPTNBD. Menuliskan Draft sistem kelola adat berbasis tata ruang tradisional sebagai pengganti sistem zonasi yang di rancang TNBD. Hearing dengan Menteri Kehutanan (Dirjend PHKA), Komisi IV, DPD RI. Konferensi Perss USULAN INISIATIF PERDA ORANG RIMBA: Cappa, Sokola-KMB, FMN, Membuat draft kertas kerja inisiatif Perda Orang Rimba Hearing dengan Gubernur Jambi dan DPRD Jambi. Konferensi Perss.

Kampanye Orang Rimba Kampanye Publik: Sokola, KMB, Cappa, Setara, Tahapan kegiatannya: Membuat Pusat Informasi Orang Rimba melalui webside Buat surat 2 mingguan kepada publik dan jaringan : SUARA ORANG RIMBA – sudah aktif mau di aktifkan? JONGOKO Buat film visual ke situs youtube maksimal 2 – 3 – 5 menit – Suara Orang Rimba untuk Agenda DURBAN di Afrika Barat tanggal 28 nov s/d 9 Desember 2011. Konsolidasi situs web orang rimba ke jaringan NGO nasional dan Internasional.

2. Menuju Mubes Orang Rimba Tahapan Kegiatan: KMB, Sokola, Orang Rimba yang pendukung minta di undang kalau rapat panitia. Konsolidasi Internal orang rimba masing2 rombong untuk memandatkan delegasi dan agenda rombong ke mubes. Catatan: ada banyak Rombong Orang Rimba yang telah di dampingi oleh LSM – setiap LSM yang mendampingi rombong ini berbeda visi dan misinya dalam mendampingi orang rimba. LSM ini harus merefleksikan ulang tentang posisinya dalam mendampingi Orang Rimba.  WARSI memegang di wilayah dampingan semua di TNBD kecuali Makekal Hulu. Mubes  seminar nasional, apa yang diperlukan – MUBES.  di bahas kemudian dalam kepanitiaan. ( waktu tentatif tahun 2012 - 2013)

Ekonomi Alternatif Orang Rimba Ekonomi Aternatif SDA: Orang Rimba, KMB, Cappa, Sokola, PH. Kegiatannya: Membuat Kelembagaan Ekonomi (Koperasi Orang Rimba) Pelatihan kader muda orang rimba untuk menangani hasil produksi kebun, hutan, ladang orang rimba. Mwmbuat jaringan pasar yang adil Memproduksi madu dengan kemasan berkualitas. Invetsrisasi dan Revitalisasi Hukum Dokumentasi hukum adat Pendidikan dan pelatihan kaum muda soal hukum adat Pengembangan SDM Orang Rimba Kesehatan Keluarga Wirausaha orang rimba (ujicoba: Memproduksi madu dengan kemasan berkualitas) Pengoragnisasian masyarakat rimba – melalui pemetaan, sketsa wilayah, dan ekonomi kerakyatan

Kapan dan Siapa Yang Melakukan? Apa yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek bersama? Siapa saja yang terlibat: Orang Rimba, Cappa : Priyan, KMB : Pengendum, Sokola: Fawaz, PH : Dani Setara : Adi, FMN : Bahara, AGRA : Arief Tugas dan peran Tindak Lanjut dalam waktu dekat: hasil lokakarya didistribusi, buat film kampanye ke DURBAN (KMB – Sokola), Web site (Cappa),