Skema Hasil Diskusi 14 September 2012. Posisi Private Sektor Negara : 1. Pendidikan 2. Perekrutan 3. Penempatan 4. Pengawasan Internal Pasar : 1. Pendidikan.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.

Advertisements

PENGAWASAN OPERASIONAL PERBANKAN OTORITAS JASA KEUANGAN

P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.

PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

Sesi Pleno Jum’at, Kelompok Strategi Advokasi 1. Peran KP : pengelolaan media, jaringan dalam konsesnsus dan pemahaman, basis massa PM Fungsi.

SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.

PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA

Hak Atas Pelayanan Publik

PRESENTASI KELOMPOK 3 1.Ummu Chilmi; 2. Riyadi; 3. Rozie; 4. Eko Dedi Setiawan; 5. Khalwati; 6. Desy Khairani.

BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU

PEMBIDANGAN HUKUM Menurut bentuk, sifat, isi, tempat berlakunya, cara mempertahankan dan cara pembentukannya.

KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN.

Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK

Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.

Baleg, 29 November Proses Penyusunan Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk.

BAB V KONSTITUSI.

KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT

POKOK-POKOK PIKIRAN UU TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL oleh: Dr. H

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

MASUKAN/TANGGAPAN ATAS

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.

Bank Sentral Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

UNDANG-UNDANG nomor 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Bab XII Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Bank & Lembaga Keuangan Lainnya

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA

sebagai bank sentral bahan - 5

PERLINDUNGAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN

PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014

RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

oleh: N. Pininta Ambuwaru, SH.MH.MM.LL.M

TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA dan OJK

RUU versi DPR RUU versi KLHK

Kelompok 2 KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM MENETAPKAN BI RATE

Konstitusi & Rule of Law

HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA

RUU FARMASI, SUATU PEMIKIRAN

Kewajiban Hukum Adalah adanya ancaman kewajiban hukum . Jika klien atau pihak ketiga menderita kerugian dari kecurangan ini , maka kekayaan pribadi auditor.

Fungsi, Wewenang, dan Hak

Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)

SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Matakuliah : F Aturan Pasar Modal

Oleh : Satria Prayoga,S.H.,M.H.

KOMISI YUDISIAL.

DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.

PERAN DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR PILAR 1 PROGRAM DESMIGRATIF (Informasi Ketenagakerjaan dan Layanan Migrasi) Surabaya, 30 November 2017.

APPLYING THEORY TO ACCOUNTING REGULLATION

Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.

Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Otoritas jasa Keuangan

Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial

Perlindungan Konsumen

Kelompok 6 Alvadrian Yoel Bendri Andreansyah Novario Ola Koban

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG

"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.

Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH

Pembela HAM atas lingkungan &bentuk pelanggaran ham

Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi

Struktur Pasar Modal. OTORITAS PASAR MODAL : BAPEPAM-LK (BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) TUGAS (UU PASAR MODAL NO.8 PASAL 3) Melakukan.

Transcript presentasi:

Skema Hasil Diskusi 14 September 2012

Posisi Private Sektor Negara : 1. Pendidikan 2. Perekrutan 3. Penempatan 4. Pengawasan Internal Pasar : 1. Pendidikan 2. Transportasi & Akomodasi 3. Asuransi Masyarakat : 1. Pengawasan (Check & Balance) 2. Membuka layanan BLK oleh CSO/TU Negara : 1. Pendidikan 2. Perekrutan 3. Penempatan 4. Pengawasan Internal Pasar : 1. Pendidikan 2. Transportasi & Akomodasi 3. Asuransi Masyarakat : 1. Pengawasan (Check & Balance) 2. Membuka layanan BLK oleh CSO/TU

Pemerintah : 1. Perlindungan 2. Informasi & Pendaftaran 3. Pendidikan & Latihan 4. Penempatan 5. Asuransi & Jamninan Sosial 6. Pengawasan Internal Swasta/Private Sector : 1. Pendidikan & Latihan 2. Transportasi & Akomodasi 3. Asuransi (Voluntary) Masyarakat / OR : 1. Pendidikan & Latihan 2. Perlindungan & Pemulihan 3. Pengawasan (check & Balance

Pengawasan Yang diawasi adalah semua proses migrasi, penyelenggaraan layanan migrasi dan ketersediaan layanan, pelaksanaan aturan dan undang-undang yg Yang mengawasi : ada lembaga Independent (bentuknya bisa badan atau komisi?akan didiskusikan lebih lanjut) Yang mengawasi : CSO/TU, OR

Kewenangan Pengawas Polemik masih ada, apakah negara bisa disalahkan & dihukum karena pengabaian/melalaikan/melanggar tugas pelayanan? Badan pengawas memiliki kewenangan mengeluarkan izin & mencabut izin layanan swasta dalam proses migrasi. Badan pengawas memiliki kewenangan penyelidikan. Tantangan Badan pengawas di tingkat daerah, dalam konteks otoda. Ada ketentuan khusus mengenai ketenagakerjaan di daerah-daerah Mekanisme yg telah ada : KUHP, PTUN, Usulan, ketentuan mengenai pelanggaran (sanksi administratif), pidana & perbuatan melawan hukum. Badan pengawas berwenang setelah penyelidikan, kemudian membuat rekomendasi bahwa ybs menjadi korban pmh, atau melakukan pelanggaran dsj.

Tindak Lanjut Kunci, mengawal proses di DPR Update proses di dpr, kapan akan disahkan. Bila dalam waktu dekat maka harus ada back up planing yaitu memfokuskan pada isu-isu krusial dalam RUU PPILN. Membuat kertas posisi dan bahan lobby yg mudah diterima dan dibaca oleh anggota dewa Konsolidasi : pelibatan TU khususnya serikat buruh migran. Lobby

Sanksi

Pengawasan Pemerintah : 1. Internal 2. Eksternal; CSO/TU, Gugatan warga negara Pasar/Swasta : 1. Registrasi, akreditasi, reporting regular, 2. Pencabutan izin operasi 3. Pidana 4. Masyarakat : 1. Pengawasan internal 2. Pengawasan eksternal