Teknis Penyusunan LAKIP di Lingkungan Kemenag

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
Penyajian Kinerja Instansi
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. ACEH
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Mengapa perlu manajemen data?
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
URGENSI DATA SEBAGAI DASAR PENDUKUNG PERENCANAAN ANGGARAN
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
KEPALA BIRO PERENCANAAN
salam sejahtera untuk kita semua
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
Format Isian Data Pelaporan Kegiatan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
AGENDA SOSIALISASI PENILAIAN KRITERIA INDIKATOR DAN TAHAPAN OUTCOME
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
RESTRUKTURISASI DAN PROGRAM
PERJANJIAN KINERJA.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
EVALUASI implementasi SAKIP
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENINGKATAN AKSES, MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN MADRASAH
Implementasi SAKIP Untuk Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 1.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Teknis Penyusunan LAKIP di Lingkungan Kemenag السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Teknis Penyusunan LAKIP di Lingkungan Kemenag KABAG EV. KINERJA ORGANISASI

KONDISI LAKIP KEMENTERIAN AGAMA Rumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanan, baik tingkat Kementerian maupun tingkat satuan organisasi belum memenuhi kriteria suatu indikator kinerja yang baik (SMART). Rumusan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra belum berorientasi pada hasil Penyelesaian masalah: Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi pencapaian sasaran program dan kegiatan . Mengindentifikasi/Memilih/Menetapkan Sasaran Mana Yang Akan Diwujudkan Pada Tahun Yang Bersangkutan Beserta Indikator Kinerja Sasaran Dan Rencana Tingkat Capaiannya (Targetnya)

RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat Kegiatan Prioritas merujuk pada struktur organisasi unit eselon II Pusat

KEBIJAKAN PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA BERISI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PROGRAM; SASARAN STRATEGIS 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA, SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM DOKUMEN RENSTRA KEMENTERIAN AGAMA. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN ADALAH OUTCOME.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS ESELON I PUSAT BERISI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS MASING-MASING PROGRAM ESELON I PUSAT SASARAN STRATEGIS MEMUAT PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA, SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM DOKUMEN RENSTRA ESELON I PUSAT; SASARAN STRATEGIS ESELON I PUSAT ADALAH OUTCOME DAN OUTPUT PENTING; UNIT ESELON I MENYUSUN TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN SATUAN KERJA TERKECIL.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON II PUSAT BERISI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS MASING-MASING KEGIATAN; SASARAN STRATEGIS MASING-MASING KEGIATAN PADA UNIT ESELON I, SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM DOKUMEN RENSTRA MASING-MASING UNIT ESELON II PUSAT; SASARAN STRATEGIS UNIT ESELON II PUSAT ADALAH INDIKATOR KINERJA OUTPUT; UNIT ESELON II PUSAT MENYUSUN TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS KANWIL KEMENAG PROV KEBIJAKAN PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS KANWIL KEMENAG PROV. DAN KENKEMENAG KABUPATEN/KOTA BERISI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS MASING-MASING PROGRAM; SASARAN STRATEGIS MEMUAT 9 POGRAM KEMENTERIAN AGAMA, SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM DOKUMEN RENSTRA KANWIL KEMENAG PROV. DAN KANKEMENAG KABUPATEN/KOTA; SASARAN STRATEGIS KANWIL KEMENAG PROV. DAN KANKEMENAG KABUPATEN/KOTA ADALAH INDIKATOR KINERJA DAN OUTPUT; KANWIL KEMENAG PROV. DAN KANKEMENAG KABUPATEN/KOTA MENYUSUN TARGET CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN SASARAN STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BERISI CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS MASING-MASING KEGIATAN; SASARAN STRATEGIS MASING-MASING KEGIATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS, SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM DOKUMEN RENSTRA MASING- MASING UNIT PELAKSANA TEKNIS; SASARAN STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DALAH INDIKATOR KINERJA OUTPUT; UNIT PELAKSANA TEKNIS MENYUSUN TARGET CAPAIAN KEGIATAN.

SATUAN ORGANISASI KERJA Dirjen Pendidikan islam ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN ORGANISASI KERJA KUA Kec. , MTsN dan MIN Kankemenag dan MAN KANWIL UIN IAIN STAIN STAKN IHDN dan STAHN STABN Balai Litbang & Diklat Sekjen Menteri Dirjen Pendidikan islam Dirjen Bimas Kristen Dirjen Bimas Hindu Dirjen Bimas Buddha Balitbang dan Diklat Irjen  

SATUAN ORGANISASI/KERJA PUSAT ALUR PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN ORGANISASI/KERJA PUSAT Biro & Pusat Setitjen Inspektur Setditjen Direktorat Set Balitbang & Diklat Puslitbang Pusdiklat Sekjen Irjen Dirjen Kabalitbang & Diklat Menteri Agama   EVALUASI