Pendataan KEMISKINAN NURINA PARAMITASARI, SST, SE, M.Si Seksi Statistik Ketahanan Sosial Email: nurina@bps.go.id Anyer, 1 November 2014

DIMENSI KEMISKINAN

DIMENSI KEMISKINAN

DIMENSI KEMISKINAN

DIMENSI KEMISKINAN

DIMENSI KEMISKINAN

DEFINISI UMUM KEMISKINAN (1) KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL. Sulit mengukurnya  perlu kesepakatan “pendekatan pengukuran” yg dipakai. Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik

DEFINISI UMUM KEMISKINAN (2) KEMISKINAN ABSOLUT : pendapatannya di bawah garis kemiskinan & tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak minimum – garis kemiskinan absolut KEMISKINAN RELATIF : keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat dg tingkat pendapatan yg mencukupi kebutuhan dasar tetapi masih lebih rendah dibanding tingkat pendapatan penduduk sekelilingnya – garis kemiskinan relatif KEMISKINAN KULTURAL : berkaitan erat dg sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yg tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yg membantu TERMINOLOGI KEMISKINAN

DEFINISI UMUM KEMISKINAN (3) Persistent/Cronic poverty : kemiskinan yang terjadi di suatu daerah secara kronis atau berlangsung turun temurun (Biasanya terjadi di daerah yg memiliki SDA kritis, terisolasi, dsb). Transient/Seasonal poverty : kemiskinan musiman seperti yg sering terjadi petani atau nelayan saat musim panen atau paceklik. Accidental poverty : kemiskinan yg dialami karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan yg menyebabkan turunnya kesejahteraan. DINAMIKA KEMISKINAN

DEFINISI UMUM KEMISKINAN (4) PENYEBAB KEMISKINAN (Kartasasmita, 2006) Rendahnya Taraf Pendidikan terbatasnya kemampuan meraih peluang Rendahnya Taraf Kesehatan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa Terbatasnya Lapangan Kerja terbatasnya kemampuan meningkatkan ekonomi Kondisi Keterisolasian keterbatasan akses terhadap fasilitas

Jumlah agregat dan persentase penduduk miskin (headcount index), Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index), Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) Dihasilkan dari Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tri wulan. Digunakan untuk melihat besaran dan karakteristik kemiskinan menurut wilayah dan kondisi kemiskinan multidimensi DATA KEMISKINAN MAKRO Memuat informasi nama kepala rumah tangga, anggota rumah tangga, lokasi tempat tinggal, kegiatan sosial ekonomi secara terbatas Data awal ada hasil PSE-05 dan diperbaharui melalui PPLS 08 dilanjutkan dgn PPLS2011 Digunakan sbg dasar targeting program yang ditujukan pada RTS/penduduk yang eligible: Raskin, BLT, PKH, Jamkemas dan beasiswa siswa miskin DATA KEMISKINAN MIKRO

DATA KEMISKINAN MAKRO Konsep: Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari ) + Non Makanan Sumber data: Susenas (sample)  Data menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis Tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional di lapangan

Garis Kemiskinan: Visual ● ● ● Garis Kemiskinan: Visual Tidak Miskin ● ● ● ● x Hampir Miskin ● ● A Garis Kemiskinan ● B Miskin ● ● ● Sangat Miskin (kronis)

INDIKATOR KEMISKINAN MAKRO mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Headcount Index (P0) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin thd garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index (P1) semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index (P2)

Trend Kemiskinan di Provinsi Banten, 2007-2014 Trend Kemiskinan di Indonesia dan Banten, 2007-2014 Tren kemiskinan semakin menurun dari tahun 2007-2014 Target Nasional 2014 : 8-10%

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2014 DISPARITAS TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI SANGAT TINGGI (Jakarta = 3,92%, Papua = 30,05%, Banten = 5,35%)

KEMISKINAN MIKRO KEMISKINAN adalah isu yang KOMPLEKS dan MULTIDIMENSIONAL Definisi dan Ukuran Kemiskinan yang Baik dan Handal sangat diperlukan; * Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan * Penentuan sasaran yang terukur bagi program * Penilaian efektivitas program

Eksistensi Data Kemiskinan Mikro Data Mikro adalah data lengkap keterangan sosial ekonomi setiap individu rumah tangga, termasuk nama dan alamat untuk mengakses ybs dalam rangka pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan. Dulunya data mikro diperoleh melalui proses administrasi (registrasi) oleh KL/SKPD masing-masing pengelola program program pengendalian kemiskinan. Sejak 2005 data terkoordinir di TNP2K/Menko Kesra, yg diperoleh melalui: - PSE 2005 - PPLS 2008 - SPDKP (PKH) 2008 - PPLS 2011

Sejarah Pembangunan BDT PPLS 2014 40,5 juta RTS (±62%) PPLS 2011 25,2 RTS (40%) PPLS 2008 18,5 juta RTS PSE 2005 19,1 juta RTS Basis Data PKH dan program-program nasional lainnya Basis Data BLT 2005, 2008, 2009 Basis Data Terpadu (BDT) (bagian sistem penargetan nasional untuk program nasional dan daerah) Pemutakhiran BDT Daftar RTS Konsultasi Publik (2014) Karakteristik RTS Pendataan RTS (2015)

PERLUNYA PEMUTAKHIRAN BDT Tindak Lanjut Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Melanjutkan pemutakhiran data kepersertaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) secara keseluruhan dari Program Perlindungan Sosial (Raskin, BSM, PKH, BLSM dan BPJS PBI dan lain-lain). Mengakomodasi Masukan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Beberapa Pemerintah Daerah sudah menginisiasi kegiatan pemutakhiran data rumah tangga miskin dalam keterkaitannya terhadap program kemiskinan daerah dan mengirimkan hasil tersebut ke TNP2K. Kerjasama Berkelanjutan dengan Pemda dan Masyarakat. Diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin yang sangat dinamik secara cepat (real-time) sehingga diperlukan kerjasama dengan Pemda dan masyarakat dengan pelibatan langsung peran dan tanggung jawab secara berkesinambungan .

TINGKAT AKURASI DAN MASUKAN PERBAIKAN BDT/PPLS 2011 Hasil uji petik TNP2K mengecek nama & alamat BDT menunjukkan bahwa sekitar 90-95% nama & alamat dapat ditemukan. Hasil pencocokan dengan data Adminduk Kemendagri menunjukkan 74,8% nama & alamat mendapatkan NIK dan Nomor KK. Pembelajaran dari BLSM dan Jamkesmas Laporan PT Pos: 93% Kartu Perlindungan Sosial (KPS) terkirim Pemutakhiran via Musdes/Muskel sekitar 350 ribu Kartu Pemutakhiran 600 ribu peserta Jamkesmas (berdasarkan SE Menkes) Hasil survei penggunaan BDT oleh Pemerintah Daerah Keluhan Utama: Data kurang/tidak akurat Cakupan kurang Pemerintah Daerah tidak dilibatkan Kinerja BPS dalam pendataan Tindak lanjut dari Pemda Data BDT tidak digunakan untuk program Daerah (mis. Kota Pekalongan) Melakukan validasi dan verifikasi data BDT (mis. Kab Bintan, Kota Cilegon, Kab Sleman, Kab Belitung Timur, Kota Depok) Surat edaran Kemenkes sekitar 600 ribu pemutakhiran data

MEKANISME PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (BDT) BDT/PPLS 2011 yang dimutakhiran dengan musdes/muskel dan pendataan lokal yang mencakup 40 persen rumah tangga terbawah Pelibatan Pemda dan Masyarakat memperbaiki daftar rumah tangga yang akan dicacah oleh BPS Pendataan Nasional dilakukan oleh BPS Penyusunan Basis Data Terpadu Hasil PPLS 2014 Dikelola TNP2K/Kemenko Kesra/ Kemensos Penghitungan distribusi kuota 20 persen tambahan menurut: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, Dusun

Forum Konsultasi Publik MEKANISME PEMUTAKHIRAN BDT 2014 2015 Sumber: BPS Sumber: TNP2K Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan RTS lama layak RTS lama tidak layak RTS baru (sesuai kuota) PRE-LIST AWAL PRE-LIST AKHIR (daftar RTS) Desa A RW / Dusun -2 RW / Dusun -1 BDT PPLS 2011 Form Rekap Pengganti Raskin (2012, 2013) Pendataan Lengkap PPLS 2014 Data MIS – PKH Form Usulan Sekolah BSM (2012, 2013) Pendataan lengkap Pengolahan data Analisis Diseminasi Forum Konsultasi Publik Partisipasi masyarakat (aparat desa) untuk mengupdate daftar RTS Pertemuan tokoh masyarakat (RW/Dusun) Koordinator: BPS Kab/Kota Pelaksana: Fasilitator dan asisten (KSK/mitra) Form Rekap Pengganti KPS (Musdes/Muskel) Basis Pemutakhiran Data Identifikasi: RT Pindah RT Meninggal tanpa ART lainnya RT Tercatat Ganda Usulan/Tambahan RT layak yang belum tercakup dalam PRE-LIST PMKS (RTS dan lembaga)

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN BDT 1 Identifikasi Sumber Data RT dalam Pre List 2 Penyusunan Daftar Awal ↓ (Prelist awal) 3 Konsultasi Publik Prelist Awal (pre-list akhir) 4 Pendataan PPLS 5 Penyusunan Rangking Rumah Tangga PPLS 2014 6* Penetapan Daftar Rumah Tangga 7 Konsultasi Publik Daftar Akhir dan Penanganan Keluhan Basis Data Terpadu 2014 2015 Keterangan: Persiapan Pemutakhiran BDT (1,2,3); Pemutakhiran BDT (4,5,6,7) Sumber: TNP2K

CAKUPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR RTS 2014 BANTEN KAB/KOTA CAKUPAN WILAYAH CAKUPAN RUTA RW*) Desa/Kelurahan Kecamatan BDT2011 KUOTA 2014 TOTAL RUTA % KUOTA 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Kab Pandeglang 2.079 339 35 164.827 216.518 286.015 75,70 Kab Lebak 1.700 345 28 185.116 214.212 308.924 69,34 Kab Tangerang 2.019 274 29 241.599 442.383 803.209 55,08 Kab Serang 1.490 326 121.004 165.300 340.114 48,60 Kota Tangerang 991 104 13 70.819 216.480 531.655 40,72 Kota Cilegon 279 43 8 25.651 33.270 97.614 34,08 Kota Serang 579 66 6 28.559 50.928 138.229 36,84 Kota Tangerang Selatan 716 54 7 35.489 126.410 383.872 32,93 BANTEN 9.853 1.551 155 873.064 1.465.501 2.889.632 50,72 *) Sumber Podes2014

Kegiatan PPLS 2014 pada TA 2015 Pengolahan Analisis Utilisasi Karakteristik Rumah Tangga & Anggota PRE-LIST AKHIR (daftar calon RTS) BDT PPLS 2014/ 2015 KARAKTERISTIK RTS: Nama Kepala RTS Alamat/SLS Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Jumlah Keluarga Jumlah Anggota RTS Nama anggota Hubungan dengn Kepala Jenis kelamin Tanggal Lahir Umur Status perkawinan Kepemilikan kartu ID Jenis cacat Penyakit kronis menahun Status kehamilan wanita Partisipasi sekolah Kelas/jenjang tertinggi Ijazah tertinggi Kegiatan bekerja Lapangan kerja Status/kedudukan pekerjaan Status penguasaan bangunan tempat tinggal Luas lantai Jenis lantai Jenis dinding Jenis atap Sumber air minum Cara memperoleh air minum Sumber penerangan Kelas daya listrik terpasang Bahan bakar/enerji memasak Tempat buang air besar TPA tinja Kepemilikan aset: Mobil Motor Perahu/kapal Sepeda Lemari es Tabung gas HP Peserta program PKH Raskin Jamkesmas Asuransi kesehatan lain Jamsostek KB

TERIMA KASIH