PROBLEMATIKA HUKUM DAN INTERNET

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
Advertisements

INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999
UU No. 11 tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
ASPEK HUKUM E-BUSINESS
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
Regulasi bisnis Online
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
Permasalahan dalam hubungan Kontrak
HUKUM PERJANJIAN/KONTRAK: KONVENSIONAL KE DIGITAL Dosen:
Arus Akbar Silondae, SH., LL.M
 Sebagian besar diadopsi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik
Etika dan Profesionalisme TSI
TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Materi muatan regulasi ITE1 MATERI MUATAN REGULASI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK I. Ketentuan Umum :berisi hal yang berkait.
Sistem dan Hukum Jual Beli - Sewa Menyewa
Timur Dali Purwanto, M.Kom
UU INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Doris Febriyanti M.Si ETIKA PROFESI Doris Febriyanti M.Si
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
DASAR PENYELENGGARAAN
Pemutusan Kontrak K 6 - Hukum Kontrak UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
BAB IX INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (KHUSUS)
HUKUM CYBER GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Imam Gunawan, M. Kom.
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
PERLINDUNGAN KONSUMEN
E-COMMERCE.
Etika Profesi – Fasilkom Udinus Defri Kurniawan, M.Kom
KEAMANAN SISTEM KEBIJAKAN KEAMANAN.
Penerapan Etika dan Profesionalisme Teknologi Informasi
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
Transaksi elektronik Anugrah Anditya.
Aspek Hukum Dalam Bisnis
Pertemuan ke II KERANGKA E-COMMERCE GLOBAL
“ETIKA PROFESI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI”
BAB VIII INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UMUM)
Pertemuan 01 PENGERTIAN JUAL BELI ~eha~.
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Cyber Law di Indonesia Budi Mulyana, S.IP., M.Si.
Hukum dalam e-commerce
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
DISUSUN OLEH: Heru setyawan
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
TELEMATIKA. Hai.. My name is Simon Nora My name is Alain Minc L'informatisation de la Societe (1978)
TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perlindungan Konsumen
Hukum Investasi dan Pasar Modal
ASPEK HPI DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA
Tata Krama Etika Periklanan
CYBER LAW.
Dewi Anggraini P. Hapsari
Peraturan & Regulasi.
MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
UU Telekomunikasi dan ITE
KEBIJAKAN PUBLIK E-BISNIS
Etika Profesi Pertemuan 5 Peraturan dan Regulasi Etika Profesi
Penyelesaian sengketa
Tinjauan Regulasi Kejahatan Internet
Transcript presentasi:

PROBLEMATIKA HUKUM DAN INTERNET

TELEKOMUNIKASI SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN Thomas Franck (1971) Pembangunan Ekonomi = Pembangunan Hukum Pembangunan Ekonomi Bersifat Kualitatif, Tidak hanya terkonsentrasi pada pertambahan produksi tapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian Pertumbuhan Ekonomi Proses Perubahan suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (bersifat Kuantitatif) Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi : Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Faktor Budaya Sumber Daya Modal

PEMERINTAH MENDORONG KEMAJUAN TEKNOLOGI Dalam Negeri Permodalan Investasi Asing Leonard J Theberge : Law and Economic Development Modal Asing akan datang jika : 1.Investment Insentive 2.Economic Oportunity 3. Political Stability Dapat Di Akses Melalui sarana Telekomunikasi Pemberitaan melalui : Internet Televisi, dll Apakah Kondisi Sosial Masyarakat dapat sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi ? KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH MENDORONG KEMAJUAN TEKNOLOGI

DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Positive * Akses Mudah dan Cepat * Efisiensi Waktu * Nyaman * Ekonomis Negative * Perkembangan Teknologi Informasi sangat cepat, sementara Kondisi masyarakat belum siap menerima perubahan tersebut karena adakalanya bertentangan dengan kondisi sosial dan nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat (Terjadi Instabilitas Sosial) * Perkembangan Teknologi Informasi di manfaatkan oleh segelintir orang sebagai sarana untuk melakukan Tindakan Kejahatan melalui Media Elektronik ( Cyber Cirme)

PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Aspek Hukum Pidana Aspek Hukum Perdata Aspek Hukum Tata Negara Aspek Hukum Administrasi Negara

CYBER CRIME Bentuk Cyber Crime : a. Pencemaran Nama Baik b. Pornography c. Perjudian d. Pembobolan Rekening e. Penipuan f. Tindak Pidana Terorisme, dll

Faktor Pendorong Pertumbuhan Cyber Crime Kesadaran Hukum Masyarakat Faktor Keamanan Faktor Penegak Hukum Faktor Peraturan per-Undang-Undangan

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Pengetahuan + + Masyarakat Pengawasan Penataan Hukum Cyber Crime - -

FAKTOR KEAMANAN Kantor Ruang Penggunaan Internet Ruang Tertutup Tk Privasi Tinggi Kantor Ruang Penggunaan Internet Rumah Warnet Perpustakaan Aman Melakukan Tindak Pidana Cyber Crime Berkembang Aktivitias Tidak Diketahui orang lain

Faktor Penegak Hukum Sarana & Prasarana Penegak Hukum Pusat Daerah Sumber Daya Manusia Wawasan /Pengetahuan

Faktor Peraturan perUndang-Undangan GAP Teknologi Masyarakat Undang-Undang

Transaksi Elektronik dan Sistem Elektronik Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,dan/atau menyebarkani elektronik

Implikasi Hukum Otentifikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet Kapans saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum Objek transaksi yang diperjual belikan Bagaimana mekanisme peralihan hak Hubungan hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP) dll Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai tanda bukti Mekanisme Penyelesaian sengketa Pilihan Hukum dan forum peradilan yang berwenang dlaam penyelesaian sengketa

Admisbility of Electronic Signature (pas 11) Tanda tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan Data hanya terkait dengan penanda tangan Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan Segala perubahan atas tanda tangan dapat diketahui Segala perubahan atas IE yang terkait dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui Terdapat cara mengidentifikasi penanda tangan Terdapat cara tertentu untuk menunjukan persetujuan penanda tangan atas IE terkait

Sistem Elektronik yang “Trusted” Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan (pasal 9) Pelaku usaha dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalam (Pasal 10) Sertifikasi keandalan : Bukti pelaku usaha melakukan perdagangan secara layak Logo sertifikasi (trust mark)

Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak dengan syarat: a. Menggunakan sarana yang disepakati b. Penerimaan penawaran dilakukan secara elektronik (Formalitas perjanjian) Dalam transaksi elektronik internasional, para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan (pasal 18) Choice of law Choice of forum Jika tidak ditentukan, maka berlaku asas-asas hukum perdata internasional

Transaksi Elektronik Transaksi dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima (Pasal 20 ayat (1)) Persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (pasal 20 ayat(2)) Transaksi dapat dilakukan melalui Kuasa atau Keagenan Elektronik (Pasal 21 ayat(1)) Tanggung jawab transaksi (Pasal 21 ayat 2)) Dilakukan para pihak : Para Pihak Dilakukan dengan kuasa : Pemberi kuasa Dilakukan oleh Agen : Penyelenggara Agen Pengecualian : force majeure,kesalahan dan/atau kelalaian pengguna sistem elektronik

Bertanggung jawab atas segala akibat hukum atas: Transaksi elektronik yang menggunakan agen elektronik Gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ke-3 (tiga) secara langsung (pasal 21) Harus menyediakan fitur pada agen elektronik tertentu yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi (edit, cancle,dll) dalam proses transaksi (Pasal 22)

Terjadinya keadaan memaksa Kesalahan dan/atau HAPUSNYA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM/AGEN ELEKTRONIK (pas. 15(3), dan pas 21 (5)) Penyelenggara dapat dilepaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul apabila dapat membuktikan : Terjadinya keadaan memaksa Kesalahan dan/atau Kelalaian pihak pengguna sistem elektronik

TUGAS Resume Kebebasan Berekspresi Vs. Pornografi di Internet * Sensorship = control of access & ownership? = Perlukah pengaturan Hukum?