Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI KETUA KOMISI II DPR RI “Dampak Perubahan Undang-Undang Pemilu Terhadap Partai Golkar” Disampaikan Pada.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si

Advertisements

AGUN GUNANDJAR SUDARSA Ketua Komisi II DPR RI. UU No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah Akan direvisi dengan inisiatif/ diusulkan Pemerintah menjadi 3 RUU,

P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.

TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)

KEMAJEMUKAN BUDAYA ; UPAYA MELESTARIKAN NILAI-NILAI JATI DIRI BANGSA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.

Pengantar PEMILU LEGISLATIF

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.

SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen.

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si

Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.

UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD; PENYELENGGARAN PEMILU YANG LUBER – JURDIL Jakarta, 8 Maret 2013 Drs. Agun Gunanjar Sudarsa,

BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.

REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

SOSIALISASI 4 PILAR 1.PANCASILA 2.UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 4.BHINEKA TUNGGAL IKA OLEH.

OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)

Sri Budi Eko Wardani, M.Si

DIALOG NASIONAL: e-Voting Menuju Pemilu Elektronik di Indonesia

KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI

Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Dr. Wahyudi Kumorotomo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

PROPORTIONAL REPRESENTATION SYSTEM

Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014

List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku

Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat yang diadakan berbagai lembaga survey, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara hampir 20 persen,

Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia

PEMILU DI INDONESIA TUGAS : BUATLAH SLIDE INI MENJADI SEBUAH MAKALAH DENGAN KETENTUAN : MAKSIMAL 5 HAL, 2 SPASI , DI KUMPUL MINGGU YANG AKAN DATANG TUGAS.

Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019

Putusan MA atas Uji Materi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009

FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA

Seminar Kodifikasi Undang-undang Pemilu (4)

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK

GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI

ISU KRUSIAL SISTEM PEMILU DI RUU PENYELENGGARAAN PEMILU

MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya

PEMILIHAN UMUM.

Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Information and Communication Technology: TUGAS 3 dan TUGAS 4 (KELOMPOK) presented by: Rhiza S. Sadjad

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

SEJARAH PEMILU DI INDONESIA

Kodifikasi Undang-undang Pemilu

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

AMBANG BATAS PERWAKILAN Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu

Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem Pemilu Legislatif Moh. Ikmal, M

SISTEM KEPARTAIAN.

PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017

Bapak Drs. H. Usman Yatim, MPd

KPU KEBIJAKAN UMUM KPU RI

Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah

UU NO 7/2017 REVIEW ATAS PROSES DAN HASIL Jakarta, 21 November 2017

Penyusun: FREDERICK AFRIDUS RATU

Penataan daerah pemilihan

Instrumen Penataan Daerah Pemilihan dan Kursi DPRD Kota Parepare

HUBUNGAN PERJANJIAN BAKAL CALON LEGISLATIF DAN UU PEMILU

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014

Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45

ELECTORAL FORMULA.

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.

Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.

MEMBANGUN PEMILU SERENTAK 2019 BERKUALITAS

Langkah Konversi Suara Menjadi Kursi Pemilu 2019 Langkah 1 Menyiapkan Data : 1.Jumlah Alokasi Kursi dalam Satu Dapil; 2.Perolehan Suara Satu Dapil Langkah.

Transcript presentasi:

Oleh : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, BC.IP, M.SI KETUA KOMISI II DPR RI “Dampak Perubahan Undang-Undang Pemilu Terhadap Partai Golkar” Disampaikan Pada Acara Balitbang DPP Partai Golkar Kamis 5 April 2012 di Oasis Amir Hotel.

1.PARLIAMENTARY THRESHOLD (PT) 2.SISTEM PEMILU 3.ALOKASI KURSI PER DAPIL 4.METODE PENGHITUNGAN SUARA UNTUK DIKONVERSI MENJADI KURSI SUBSTANSI PERUBAHAN UU PEMILU

Fraksi Partai Golkar Mengusulkan PT 5% Secara Nasional Dampaknya : Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Penguatan Kelembagaan dan Efektifitas Kerja DPR Memudahkan Dalam Pengambilan Keputusan Sinergitas Pusat dan Daerah

Fraksi Partai Golkar Mengusulkan Sistem Proporsional Terbuka Dampaknya : IMAGE / CITRA PARTAI PARTISIPASI KADER MENINGKAT BIAYA PARTAI BERKURANG CALEG TERPILIH POPULER

 PEROLEHAN KURSI BERTAMBAH  FUNGSI REPRESENTATIVE OPTIMAL Fraksi Partai Golkar Mengusulkan 3 – 8 Kursi Per Dapil Dampaknya :

 SUARA TIDAK DIRUGIKAN  PEROLEHAN KURSI AKAN LEBIH ADIL  PENGHITUNGAN LEBIH SIMPEL, TIDAK MENYULITKAN PETUGAS DI LAPANGAN Fraksi Partai Golkar mengusulkan Metode divisor (terutama varian D’Hondt atau dengan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4, dst). Habis di Dapil, Dampaknya :

T E R I M A K A S I H