KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENYUSUNAN LAKIP OLEH: TITI EKO RAHAYU KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAKIP Adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

INSTANSI YANG WAJIB MENYUSUN LAKIP K/L PEMROV/PEMKAB/PEMKO UNIT ESELON 1 SKPD UNIT MANDIRI

PENYUSUNAN LAKIP Memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan. (Menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja) Mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan Merupakan pelaksanaan kewajiban organisasi untuk menjelaskan (obligation to answer) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya)

MUATAN LAKIP pencapaian tujuan dan sasaran; realisasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU); penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Fokus Laporan K /L /Pemprov/Kab/Kota melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome); Unit kerja eselon I dan SKPD melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

OUTPUT DAN OUTCOME Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.

Outline LAKIP Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.  Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).  Bab III Akuntabilitas Kinerja Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.  Bab IV Penutup  Lampiran-lampiran

Evaluasi pada unit eselon 1 tidak saja terbatas pada penilaian LAKIP, namun menilai penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), khususnya pada 3 dari 5 komponen SAKIP. 3 komponen SAKIP yang dinilai: Perencanaan kinerja; Pengukuran kinerja; Pelaporan kinerja.

Komponen Rinci yang Dinilai BOBOT DAN KOMPONEN No. Aspek yang Dinilai Bobot Komponen Rinci yang Dinilai 1. Perencanaan Kinerja 50% Renstra, Perencanaan Kinerja Tahunan, Kontrak Kinerja, dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan. 2. Pengukuran Kinerja 28,57% Indikator Kinerja (umum), IKU, Pengukuran Kinerja, dan Analisis Hasil Pengukuran. 3. Pelaporan Kinerja 21,43% Ketaatan, Pengungkapan dan Penyajian serta Pemanfaatan 100%

HASIL EVALUASI SISTEM AKIP DEPUTI V TAHUN 2013: No. Aspek yang Dinilai Nilai 1. Perencanaan Kinerja 38,33 2. Pengukuran Kinerja 15,85 3. Pelaporan Kinerja 12,03 Total 66,21 Kategori B

Pengumpulan Data kinerja Mekanisme Pengumpulan data kinerja sudah dirancang saat perumusan indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala, tidak bersifat adhoc saat penyusunan LAKIP. Data kinerja yang tersedia di internal organisasi lebih banyak hanya sampai pada indikator kinerja output saja Data kinerja yang bersifat outcome, lebih banyak tersedia di luar organisasi seperti di target group atau stakeholder. Teknik Pengumpulan data kinerja dapat menggunakan data sekunder (seperti BPS) atau menggunakan survey, questionaire dsb.

Pengukuran Kinerja Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja; Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja; Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Formulir Pengukuran Kinerja

Kelemahan Pengukuran Kinerja yang sering dijumpai dalam Evaluasi Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; Pengukuran kinerja hanya membandingkan target dengan realisasi; Pengukuran kinerja hanya terhadap pelaksanaan kegiatan/program dalam DIPA; Pembandingan data kinerja tidak memadai; Capaian IKU tidak diukur; Analisis dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja kurang memadai; Tidak menginformasikan capaian kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dokumen yang dipersiapkan RPJMN Renstra Deputi II Dokumen RKT 2013 Dokumen PK 2013 Dokumen data kinerja – bisa dari formulir laporan komponen, penilaian APE, dan data lainnya Formulir Pengukuran Kinerja

Terima kasih…...semoga bermanfaat.