Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
Advertisements

Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
LOGO Bandung, 12 Mei 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Manajemen Investasi Verifikasi Perhitungan Subsidi Bunga Kredit Program.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PETUNJUK TEKNIS KOMPENSASI PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA PADA KPPN
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.
Mekanisme Pengelolaan Hibah
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
MANAJEMEN KAS Disampaikan oleh: Direktur Pengelolaan Kas Negara
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN ANGGARAN
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung
Pembiayaan Pembangunan
BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN. JENIS DOKUMEN 2 SPDSPPSPMSP2D.
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
Pengelolaan Hibah Langsung
PT Bank Negara Indonesia (Persero) ,Tbk Desember 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
Dipresentasikan Oleh: Hafiez Sofyani, SE., M.Sc.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Mekanisme transfer dana SP2D Bank Operasional ke Bank Penerima
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
AKUNTANSI SUMBER DANA GIRO
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
ADMINISTRASI PENGELOLAAN
Perbendaharaan Negara
Pembiayaan Pembangunan
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2014

Latar belakang Pengelolaan Dana PHLN-Reksus secara efisien dan efektif: Efisien: meminimalisir idle cash di reksus dan mempercepat penggantian dana BO I Efektif : dana reksus tersedia untuk membiayai kegiatan Pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku

Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus Dalam hal telah terjadi penundaan pembebanan atas Reksus berkenaan, sementara Executing Agency/Kementerian Lembaga belum menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemberi PHLN, Direktur PKN a.n. Dirjen PBN menerbitkan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar bagi KPPN untuk menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus. Surat Perintah Penghentian tersebut ditembuskan ke Executing Agency/Kementerian Lembaga sebagai informasi/peringatan untuk segera mengajukan pertanggungjawaban kepada pemberi PHLN.

Surat Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus Dalam hal saldo Reksus terkait telah mencukupi, Direktur PKN a.n. Dirjen PBN menerbitkan Surat Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar bagi KPPN untuk menerbitkan SP2D. Surat Pencabutan tersebut ditembuskan kepada Executing Agency sebagai informasi untuk pengajuan SPM ke KPPN

Pembebanan Reksus - SPAN Pembebanan ke Reksus menggunakan mekanisme Bank Account Transfer (BAT) oleh Subdit RPH, Dit. PKN dimana 1 BAT dapat terdiri atas 5 SP2D Nomor Bank Account Transfer (BAT) terlihat pada rekening koran harian, namun tidak terlihat pada rekening koran mingguan Laporan pembebanan reksus menunjukkan SP2D yang sudah/belum dibebankan ke reksus

Bank Account Transfer (BAT) Bullet 1

No SP2D terdiri atas 15 digit wwxxxyyyyzzzzzz dengan arti sbb: NO SP2D - SPAN No SP2D terdiri atas 15 digit wwxxxyyyyzzzzzz dengan arti sbb: ww : menunjukkan tahun xxx : kode KPPN yyyy : kode rek pembayar (RPK BUN P) zzzzzz : no urut sesuai masing-masing kppn dan rekening pembayar 6 digit berikutnya (optional) lampiran

Laporan Pembebanan Reksus Bullet 1

Reksus Harian - BI Bullet 1

Reksus Mingguan - BI Bullet 1

Menggunakan kurs pada saat SP2D diterbitkan Penyusunan WA Nominal valas dan nominal rupiah menggunakan nilai yang tercatat di laporan pembebanan reksus Menggunakan kurs pada saat SP2D diterbitkan Total rincian nominal valas pada laporan pembebanan reksus harus sama dengan yang terdebet dari reksus

Dokumen Yang Dapat disediakan Oleh Dit. PKN Laporan Pembebanan Reksus Rekening Koran Harian dan Mingguan Daftar SP2D Daftar SP2D dalam format excel

Kewajiban Executing Agency Menjaga ketersediaan dana di reksus dengan mengajukan WA sesuai dengan format yang ditentukan oleh masing-masing Lender secara disiplin Mengisi Daftar SP2D pada file excel kolom yang berwarna coklat dan mengembalikannya ke Dit PKN. Pengisian File excel berfungsi untuk melakukan rekonsiliasi sp2d yang sudah/ belum diajukan kepada lender

Daftar SP2D Reksus Bullet 1

Daftar SP2D Reksus File Excel Bullet 1 Nama EA : diisi Nama Executing Agency Persetujuan : diisi “Y” untuk SP2D yang diajukan dalam WA dan “N” untuk SP2D yang ditunda pengajuannya Alasan Penolakan : diisi alasan penundaan pengajuan SP2D Reksus

Penamaan Daftar SP2D File Excel Format penamaan daftar SP2D file excel adalah PMWA999xxxxxxxxyymmuuu.xlsx dengan penjelasan sbb: xxxxxxxx : Nomor Register yymm : tahun bulan Uuu : nomor urut WA Misal : PMWA999108188011306001.xlsx

THANK YOU ! QUESTIONS ? … ANSWERS !