Pemerintah Kota Prabumulih

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Advertisements

POTENSI TERJADINYA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
Aplikasi Teknologi Informasi
assalamu’alaikum wr. wb
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
assalamu’alaikum wr. wb
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Gorontalo.
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
E-KATALOG E-PURCHASING.
E-procurment : Jujur dan Bersih
E-Government Procurement 06 PEM Kelompok 8 : Hari Cahya Nugraha Ratu Dewi Ayu M Alena Rizki Teddy Marzen Zuageri.
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
E-Procurement di Kota Surabaya)
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
E-Lelang Cepat Management Training.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PRAKUALIFIKASI Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PROSEDUR DAN MEKANISME PENGADAAN KAP
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI AKUNTAN PUBLIK
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
SOP UPT P2BJ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
PROSEDUR PELAKSANAAN PELELANGAN
Suyitno LPSE Depdiknas
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
PROBITY DAN KONSOLIDASI
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Pertemuan 05
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Manajemen kontruksi.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA
E Kontrak Non E Tendering
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
MENYUSUN PROPOSAL PROYEK
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Transcript presentasi:

Pemerintah Kota Prabumulih e-Procurement Pemerintah Kota Prabumulih Ariansyah Marwoto Suhartini

Latar Belakang Pelaksanaan proyek selalu terlambat Harga kontrak relatif sama atau lebih mahal dibanding harga toko/pasar Ada tuduhan bahwa Walikota - Kepala Satuan Kerja – PPK/Pimpro – Panitia Pengadaan bisa menerima sesuatu dari peserta/pemenang lelang

Dasar Hukum UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah ke-empat kalinya dengan Perpres nomor 8 tahun 2006 Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Peraturan Walikota Prabumulih nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa.

Perjalanan Implementasi Tahun 2003 dimulai dengan “Lelang Serentak” dengan fasilitasi pendaftaran dan evaluasi prakualifikasi melalui internet (dasar Keppres nomor 18 thn 2000) Tahun 2004 – 2006 menerapkan semi eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003) Tahun 2007 telah menerapkan 99% fully eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003 jo Perpres nomor 8 thn 2006) Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tahun 2008 akan menerapkan 100% fully eProcurement (setelah UU ITE disahkan)

Konsep Dasar Implementasi Prosedur pengadaan sebagaimana Peraturan dilaksanakan sebisa mungkin dengan cara elektronik (by internet) : Lelang tetap dilakukan oleh Panitia Pengadaan (pembuatan OE, Aanwijzing, Evaluasi Penawaran – Kualifikasi, Usulan Calon Pemenang) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dibentuk sekretariat layanan eProcurement sebagai admin sistem informasi & fasilitator para user/stake holder (Penyedia Brg/Jasa – Panitia Pengadaan – PPK) Urut – urutan / tahapan lelang mengikuti ketentuan Keppres 80/2003 - jo Perpres 8/2006

Konsep Dasar Implementasi Menghilangkan kontak langsung panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan peserta lainnya kecuali pada pembukaan sampul Semua reason Panitia untuk menggugurkan peserta lelang dapat diakses publik di situs e-Procurement Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diakses oleh publik di situs e-Procurement

Bagan Alur Menetapkan jadwal Mengevaluasi Penawaran Nilai penawaran submit submit Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Layanan eProc Penyedia Barang/Jasa Server, fire wall Staf Sistem Informasi e-Proc Admin up load down load Pengumuman, alasan gugur, dokumen lelang, pengaduan, dll Menyusun dok lelang Mempelajari dok lelang Memilih paket pekerjaan Menghitung penawaran

Alur Prosedur pada ULP

Hasil – Hasil dan manfaat yang telah diperoleh Mengurangi personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak – pihak yang terkait proses lelang (akuntabilitas terjaga)

Terima kasih Pemakaian Teknologi Informasi untuk mewujudkan Prinsip – prinsip Good Governance dan Clean Government Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Procurement Terima kasih