Disampaikan dalam acara Sosialisasi DIBI Padang, 22 Februari 2010

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

SISTIM TANGGAP BENCANA
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
IMPLIKASI PELAKSANAAN UU NO
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Topik Bahasan RENCANA KONTINJENSI PRB-BK PNPM Mandiri Perkotaan.
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
JAKARTA, 15 OKTOBER 2009 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1.
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA Ka.Sub. Div. Tanggap Darurat dan Pemulihan
POSKO LAPANGAN DAN SATGAS SAR
Keperawatan Bencana.
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
MITIGASI DAN MANAJEMEN BENCANA
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
UNCLASSIFIED SEP 2015 Jakarta, Indonesia GEMA BHAKTI 15 Urban Search and Rescue.
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
BNPB PERAN BPBD DALAM UPAYA PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PADA KEADAAN DARURAT BENCANA DENGAN MELIBATKAN RELAWAN DAN MASYARAKAT DESA TANGGUH Disampaikan.
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
ROCKY PLAZA HOTEL, 16 Januari 2013
Kebijakan Pemerintah dan Peran Strategis Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Danang Samsu.
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
PENANGANAN BENCANA NASIONAL
TERKAIT PERAN KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KARHUTLA
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
Proses Manajemen Bencana
INOVASI PELAPORAN BENCANA
Disampaikan oleh Direktur Kewilayahan II, Bappenas
DISASTER MANAGEMENT Oleh : Kak Totok
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
PRINSIP DASAR MANAJEMEN BENCANA
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD CECEP KURNIA.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
PENDAHULUAN DAN PENGANTAR FISIOTERAPI DISASTER
Disusun oleh : Dra. Prasinta Dewi, MAP
S P Elaporan Kebencanaan PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA Istem Komunikasi Informasi.
MANAJEMEN PENANGANAN DARURAT BENCANA DIREKTORAT PENANGANAN PENGUNGSI DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT TAVIP JOKO PRAHORO,SE.,MM. (Direktur Penanganan Pengungsi)
Materi 1 Manajemen Penanggulangan Bencana
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Materi 8: SISTIM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
Materi 3 MANAJEMEN OPERASI TANGGAP DARURAT
SURVEILANS KETIKA BENCANA
PERAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
PROSES MANAJEMEN BENCANA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KESIAPSIAGAAN dan MITIGASI BENCANA dalam UU No. 24 Tahun 2007
MITIGASI SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
INFORMASI SAAT BENCANA
KONSEP DESA TANGGUH BENCANA
Keperawatan Bencana. 1. Apa yang dimaksud dengan Bencana, krisis dan situasi darurat ? 2. Sebutkan jenis-jenis bencana yang Anda ketahui (berdasarkan.
Oleh : HENDRIK ARY DERMAWAN P E N I L A I A N R I S I K O B E N C A N A.
Pengantar Manajemen Bencana Sesi 1. Pengertian Bencana Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Oleh : Dahlan Yusuf, ST. M.Sc Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kota Tidore Kepulauan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.
Transcript presentasi:

Disampaikan dalam acara Sosialisasi DIBI Padang, 22 Februari 2010 SISTEM PENDATAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA TERINTEGRASI Disampaikan dalam acara Sosialisasi DIBI Padang, 22 Februari 2010

Latar Belakang Indonesia sangat luas dan lebih dari 90% wilayahnya rawan bencana. Bencana yang sering terjadi antara lain: banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran hutan & lahan, kebakaran pemukiman. Berdasar UU 24 th 2007, instansi Pusat penanggulangan bencana (PB) adalah BNPB dan di daerah adalah 33 BPBD Prov dan > 450 BPBD Kab/Kota Pengelolaan data dan informasi (datin) merupakan salah satu kunci efektivitas penanganan bencana. BNPB sebagai LPND dituntut lebih cepat, akurat, efektif dan efisien, dalam melaksanakan PB

Banyak instansi pemerintah, swasta, NGO dan lembaga usaha yang terlibat dalam penanganan bencana, sehingga banyak datin yang tersebar dan beragam. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi BNPB dalam pengumpulan dan pengelolaannya. Pengelolaan datin yang tidak terintegrasi akan menyulitkan dalam akses secara cepat, akurat, menyeluruh, sistematik, dan tepat waktu. Akibatnya, pengambilan keputusan dan langkah operasional menjadi lambat. Sistim informasi dapat digunakan dalam penanganan bencana pada tahap pra bencana, pada saat bencana, pemulihan darurat dan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

MAKSUD & TUJUAN Tujuan pembangunan sistim informasi PB adalah: Maksud dari pembangunan sistem informasi PB adalah untuk memberikan dukungan bagi BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi penanggulangan bencana nasional. Tujuan pembangunan sistim informasi PB adalah: Melengkapi kemampuan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) BNPB dengan ‘Hardware’, ‘Software’ dan aplikasi-aplikasinya. Menjadi sarana pengumpulan, analisis dan penyediaan data & informasi spasial dan nonspasial, untuk keperluan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi & rekonstruksi. Menjadi sarana untuk memantau perkembangan bencana dan penanggulangannya.

Mekanisme Koordinasi Nasional Dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional BNPB PRA PADA SAAT PASCA Dept. PU Dept. Sosial Dept. Kesehatan LAPAN , LIPI, BMG, ESDM BAKOSURTANAL dll. Tanggap Darurat/Evakuasi: TNI, POLRI, SAR Bantuan Permakanan: Depsos, Bulog, PMI Bantuan Kesehatan: Depkes Tmp pengungsian: Dept . PU dll Dept Sosial, Dept Kesehatan Dept PU Dept Pendidikan Dept Tenaga Kerja & Trans. BPBD PROVINSI Tingkat Provinsi BPBD KABUPATEN/KOTA Tingkat Kab/Kota

TD RR Kesiapsiagaan Info Analisis Datin PUSDAL OPS Info DLA Info Deployment Logistik SDM Peralatan Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat via media Pengecekan lapangan Koordinasi instansi terkait Penyusunan Kontijensi Gladi/simulasi Briefing Pembentukan TRC inter/intra Dept Rehabilitasi & Rekonstruksi: Pembuatan Rencana RR berdasarkan hasil DLA Prioritas Fisik dan non fisik Asas dasar “build back better”, memperhitungkan mitigasi Pengawasan, pengendalian dan pelaporan Evaluasi penanganan untuk lesson learnt. Kesiapsiagaan Pembentukan TRC Analisis Datin TD RR Info PUSDAL OPS DLA Info Info Emergency Non Emergency Damage & Losses Assessment Sumber info: Masyarakat Pusdalops Daerah/Sektor Media Pejabat/Staf BNPB Pejabat Pemerintah (Top down) Masy/Org/Lembaga International Kedaruratan: Aktivasi Posko Gunakan crisis room Gunakan seluruh alat komunikasi Employment TRC Damage assesment Need assessment Pengiriman bantuan Dana/peralatan/logistik Penetapan Incident Commander Pertolongan darurat Posko Dal Lapangan jika diperlukan atau bimbingan/pendampingan pembuatan posko Perbaikan darurat

BPBD Prov.: NAD, Sumbar, DKI Koneksi Sistim Jaringan Data & Informasi Penanggulangan Bencana Terintegrasi PU BMG TNI PMI BPS DEP KES DEP KES POLRI PU ESDM DEPKES LAPAN DEPHUT SISTIM INFORMASI PENANGANAN BENCANA BNPB DEP SOS NGO DEPSOS BAKO SURTANAL MEDIA UN SATKORLAK BPBD Prov.: NAD, Sumbar, DKI Jaringan VPN (33 BPBD Provinsi) Jaringan Internet SATLAK SATLAK BPBD Kab/Kota. (± 450 BPBD Kabupaten/Kota)

Koordinasi BNPB, BPBD & Sektoral Pusat Data & Informasi Depsos Depkes Dep PU BNPB Sektoral Pusat Pusdalops Aceh Padang DKI Denpasar Jambi DIY BPBD Provinsi Pusdalops BPBD Kab/Kota Pusdalops Kecamatan Kelurahan RT/RW

SisitimPemantauan Website Deputi Bidang Penanganan Darurat PUSDATIN & HUMAS PUSDALOPS Basisdata Spasial Data Dasar/Peta Dasar Posko Tanggap Darurat Bencana SYSTEM INTERFACE PENGOLAHAN DATA SPASIAL Hardware, Software, Jaringan S/W Development APLIKASI PRA BENCANA CRISIS ROOM ROUTINE ROOM Basisdata Non Spasial APLIKASI SAAT BENCANA PENGOLAHAN DATA NON SPASIAL Dokumentasi Sistim Pelaporan & SisitimPemantauan Website APLIKASI PASCA BENCANA - DEPKES - DEPSOS - PU - TNI - POLRI - BASARNAS BMG - Instansi lain BNPB PROVINSI BNPB PROVINSI BPBD PROVINSI BPBD KABUPATEN BPBD KABUPATEN BPBD KABUPATEN PRES/WAPRES Tim Kaji Cepat

MEKANISME PENGELOLAAN DATA BENCANA di PUSDATIN HUMAS, BNPB Satlak Satkorlak Media Pusdalops BNPB Validasi Instansi Terkait Buku Data Bencana DIBI Verifikasi Daerah Laporan Bulanan Presiden Pusdatin dan Humas Laporan Harian Pusdalops

BPBD Provinsi/Satkorlak PB KEDETAILAN DATA BNPB BPBD Provinsi/Satkorlak PB BPBD KABUPATEN/ SATLAK PB Unit data terkecil : kabupaten Kegunaan data : untuk koordinasi nasional, penyusunan pedoman, kebijakan umum & kerjasama luar negeri Jenis data dominan : data sekunder Unit data terkecil : kecamatan Kegunaan data : untuk koordinasi provinsi, penyusunan pedoman & kebijakan spesifik wilayah, serta kerjasama dalam lingkup provinsi Jenis data dominan : data sekunder Unit data terkecil : desa Kegunaan data : untuk pengendalian dan operasi penanggulangan bencana Jenis data dominan : data primer

PERBANDINGAN DATA TAHUN 2007 Belum verifikasi dan validasi Sudah verifikasi dan validasi

TREND KEJADIAN BENCANA 2006 - 2008 888 814 343

FORMAT PELAPORAN Tgl kejadian Lokasi bencana Provinsi – Kabupaten/Kota Jenis bencana Penyebab bencana

Korban jiwa Jenis Data Meninggal Hilang Luka/sakit Balita L/P Anak Dewasa Ibu hamil Lansia Meninggal Hilang Luka/sakit Menderita (KK = 4 x jml jiwa) Mengungsi

Rusak Sedang/Rusak Ringan 6. KERUSAKAN Kerusakan Klasifikasi Hancur/Hanyut/ Rusak Berat Rusak Sedang/Rusak Ringan Terendam Gagal panen Rumah Fasilitas Pendidikan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Peribadatan Kantor Kios Bangunan Lain Jembatan Irigasi/Bendungan Jalan Sawah Kebun/Hutan Kolam/Tambak 7. TAKSIRAN KERUGIAN

SISTIM KOMUNIKASI DAN INFORMASI Telepon (Fix Line) Fax Internet HP (Cellular) HP (Satellite) BGAN Radio UHF/VHF HT VSAT SISTIM INFORMASI Pra Bencana Peta Dasar Kebencanaan Data Dasar Kebencanaan Kesiapsiagaan Gunung Api Kesiapsiagaan Banjir Pemantauan Pintu Air Sistim Peringatan Dini Tanggap Darurat Kejadian Bencana Bantuan Logistik Korban Bencana Relawan Rehab & Rekon Pemulihan Darurat

PERKEMBANGAN DIBI 1. TAHUN 2006 : UNDP memperkenalkan teknologi “desinventar” untuk koleksi data kejadian bencana 2. TAHUN 2007 : Penyerahan CD desinventar dalam acara Forum komunikasi pengelola data kebencanaan dengan instansi terkait di Pusat 3. TAHUN 2008 : 27 Juli 2008 launching DIBI (adopsi “desinventar” versi Indonesia) dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan/ketersediaan data di BNPB. Akses online : www.bnpb.go.id atau HTTP://dibi.bnpb.go.id

Tahun 2009 : Pelatihan untuk kalangan internal BNPB (bagi pejabat baru dilantik akhir Desember 2008) Pelatihan untuk pejabat/staf instansi terkait di Pusat Update data DIBI tahun 1997-2009 DIBI launching ke berbagai daerah (Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banda Aceh, dan Nusa Tenggara Timur. DIBI berprespektif “gender” Penyesuaian DIBI untuk konteks lokal (koleksi data 30 tahun terakhir) Pelatihan DIBI untuk para pengelola data bencana di daerah.

TERIMA KASIH www.bnpb.go.id Email : pusdatinhumas@bnpb.go.id PUSDALOPS BNPB Telp. 021-3458400 Fax. 021-3458500 Gunung Api Gempa Banjir Kebakaran Hutan