Pengadaan Secara E-Purchasing

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Pengadaan Barang/Jasa
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
E-KATALOG E-PURCHASING.
PENERAPAN E-CATALOGUE
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Tata Cara e-Purchasing
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Pejabat Pengadaan)
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Distributor / Pelaksana Pekerjaan)
Penggunaan Aplikasi E-Purchasing (Pejabat Pembuat Komitmen)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Emin Adhy Muhaemin Direktur Pengembangan Sistem Katalog - LKPP
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
e-Purchasing melalui e-Catalogue
LANGKAH -LANGKAH PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Suyitno LPSE Depdiknas
KONSOLIDASI PENGADAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
E-Kontrak non e-tendering
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
Audit Managemen Pengadaan
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
E Kontrak Non E Tendering
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
e-Catalogue Management
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sosialisasi E-Katalog Sektoral Komisi Pemilihan Umum
Transcript presentasi:

Pengadaan Secara E-Purchasing Emin Adhy Muhaemin Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TREND PERKEMBANGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG/JASA

Trend Bisnis e-Commerce Dunia

Bisnis e-Commerce Indonesia

TREND PERKEMBANGAN E-CATALOGUE DI PEMERINTAHAN

PENGEMBANGAN E-KATALOG DI PEMERINTAHAN Negara/Sistem Fungsionalitas Pengelolaan Tahun Dimulai Tahun Pencapaian Pencapaian Inggris eMarketplace eCatalogue eFramework Contracts eRFQ Sistem ini untuk pemerintah pusat. Tiap negara bagian (Irlandia, Skotlandia) memiliki sistem terpisah n/a 2014 2.400.000 produk 32.000 penyedia 17.000 pembeli Singapura GeBiz Catalogue Buy eITT Framework Contract ePayment & eInvoicing Terdapat kontrak lintas lembaga, pendelegasian kepada K/L/D/I tetap mengikuti kebijakan & pedoman pengadaan pemerintah pusat 1998 2006 50.000 penyedia 9.000 pembeli Brazil Comprasnet Reverse Auction Document Sharing Sistem berlaku untuk semua negara bagian. Telah dipakai di 1000 unit pembelian pemerintah 2001 2010 177.000 produk 2.500 jenis jasa 287.000 penyedia 1.000 unit pengadaan pemerintah

PENGEMBANGAN E-KATALOG DI PEMERINTAHAN Negara/Sistem Fungsionalitas Pengelolaan Tahun Dimulai Tahun Pencapaian Pencapaian Korea Selatan KONEPS eBidding eContract ePayment eShopping eOrdering Center-Led: pemerintah pusat membuat kontrak untuk produk umum dan mengelola pemerintah daerah untuk kontrak lokal. 1997 2012 305.000 produk 244.000 penyedia 45.000 pembeli di sektor publik 66% dari pembelanjaan pemerintah dilakukan melalui e-Procurement 17.2% pembelanjaanpe merintah melalui on-line shopping mall (2010)

Isu Pokok Dari Contoh Terbaik Transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ISU POKOK Jumlah paket Pengadaan (Kontrak) Harga beli Pelaksanaan Proses Kontrak Biaya administrasi Metoda Lingkup TRANSFORMASI DAN PENDEKATAN Sedikit (consolidated/group/shared) Harga pasar atau lebih murah (market driven) Strategik Sederhana Jangka Panjang Rendah Memakai alat bantu elektonik (e-procurement) Procure to Pay (Procurement+contract management + Payment) Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta Operasionalisasi

Payung Hukum e-Katalog

ARAHAN PRESIDEN JOKOWI DALAM KAITAN E-KATALOG Inpres 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Amanat Inpres 1 Tahun 2015 Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara: 1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan ....; Menyelesaikan proses pengadaan paling lambat akhir bulan Maret, .... Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk : Bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .... Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ...; Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, ...; Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);\

Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement E-Tendering E-Lelang & E-Seleksi E-Lelang Cepat & E-Seleksi Cepat E-Purchasing Katalog Elektronik * Pasal 106 ayat (2) Perpres 54/2010

Pengertian E-Katalog dan e-Purchasing E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu serta penyedia yang menjual produk tersebut. E-Catalogue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat dan di kelola oleh LKPP (e-Catalog LKPP). Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada “perjanjian” antara Pemerintah dan Penyedia Barang/Jasa Harga Pemerintah harus lebih baik atau minimal sama dengan harga non Pemerintah E-Catalogue sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-Purchasing. Aplikasi E-Purchasing merupakan aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang berbasis web, dapat diakses melalui website LPSE

Maksud dan Tujuan E-Katalog dan e-Purchasing Memberikan kepastian spesifikasi teknis dan harga Memudahkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah Mengurangi biaya transaksi proses pengadaan Memperoleh cost reduction Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam e-catalogue Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah

Syarat / Kriteria E-Katalog (1) Dibutuhkan oleh beberapa K/L/D/I Kebutuhan bersifat berulang

Syarat / Kriteria E-Katalog (2) Spesifikasi Teknis Jelas dan terstandardisasi Diprioritas untuk barang Jasa dapat masuk e-katalog jika sdh ada standar layanan/produk Contoh : Internet Service Provider, Sewa Kendaraan/Pesawat Material konstruksi sebagian sudah masuk e-katalog Pekerjaan konstruksi  Besaran dan koefisien tenaga/upah, material dan alat pembentukan pekerjaan konstruksi sangat bervariasi tergantung jenis pekerjaan, lokasi, karakteristik lahan yang akan dibangun, dan pekerjaan pendukung lainnya Jasa pemasangan yang belum ada standardnya tidak cocok masuk e-katalog

STRATEGI PENGEMBANGAN E-KATALOG Produk diusulkan Penyedia: Alkes, Alat berat, dll Bhinneka.com, dll E-Katalog Nasional Ditetapkan LKPP untuk barang/jasa yang umum digunakan K/L/D/I (1) Demand Driven (2) Supply Driven (3) Aggregasi Online Shop (4) Kebijakan Khusus/Program Strategis (5) Katalog Lokal (6) Hasil riset, Produksi Dalam Negeri, Green Product Produk sektor yang diusulkan K/L/D/I Kendaraan, ISP, dll UKM, AMP, Industri Lokal, dll

Alur Proses e-Katalog 1. Pre- Katalog 2. 4. Framework Contract E-Purchasing 2. Framework Contract 3. e-Katalog

Alur Proses Pra-Katalog (1) Pertemuan dgn Pengusul Pertemuan Tripartite (Pengusul, Pengguna/ Penyedia, LKPP) Studi kebutuhan, Supply chain & logistic management, Spesifikasi teknis, Syarat penyedia, Proses bisnis penyedia K/L/D/I (1) Usulan Barang/Jasa (2) Klarifikasi dan Seleksi Item Barang/Jasa (3) Melakukan Analisis Pasar Penyedia Barang/Jasa

LEVEL PENYEDIA +Nilai Tambah +Nilai Tambah +Nilai Tambah PABRIKAN DISTRIBUTOR SUB DISTRIBUTOR/ PENGECER PPK + Keuntungan + Keuntungan Jika menurut regulasi atau kebijakan perusahan tidak memungkinkan pabrikan menjual langsung kepada end user

Alur Proses Pra-Katalog (2) (4) Menentukan Strategi Pemilihan Penyedia (Sourcing) (5) Kompetisi/Lelang atau Klarifikasi/ Negosiasi KONTRAK LELANG KOMPETISI/ KLARIFIKASI/ NEGOSIASI SUPPLY VS DEMAND POSISI TAWAR Proses Negosiasi menghasilkan efisiensi yang signifikan

Alur Proses Framework Contract dan E-Katalog (6) Finalisasi dan Tanda-tangan Kontrak Payung/Katalog oleh Kepala LKPP (7) Input Data Jenis, Spesifikasi Teknis, dan Harga dan Review serta Approval (8) Produk tayang di E-Katalog (Portal Pengadaan Nasional) Mata uang dalam bentuk Rp US$/EURO Lokal Update harga tergantung pada kategori barang/jasa, periodisasi, asumsi nilai tukar, dll E-Katalog : https://e-katalog.lkpp.go.id/ Impor

E-KATALOG LOKAL

Bagaimana Katalog Lokal ? Produk lokal, dan/atau layanan lokal, cocok untuk UKM Pengembangan e-katalog melalui pendekatan “ center-led ” yang mengkombinasikan lembaga pusat yang melakukan pengaturan dan koordinasi dengan lembaga daerah dan entitas lainnya yang bertanggung jawab atas kategori barang/jasa atau wilayah tertentu Proses pra-katalog dilakukan Tim Katalog yang ditetapkan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah Kontrak payung (kontrak katalog lokal) ditanda-tangani Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah Penayangan barang/jasa di e-Katalog Nasional

TUJUAN KATALOG LOKAL Menumbuhkembangkan produk lokal Meningkatkan peran UKM dalam e-Katalog Memperluas jaringan informasi produk lokal ketingkat nasional Penetrasi layanan dapat sampai titik terjauh/terpencil dari daerah tersebut Mempersingkat waktu layanan Kemudahan purna jual

TAHAPAN PENGEMBANGAN KATALOG LOKAL Tahapan 3 ( Pemantapan ) Tahapan 2 ( Proyek Percontohan) Tahapan 1 (Pengenalan / Sosialisasi )

RENCANA KERJA PILOTTING E-KATALOG LOKAL No Uraian Output Jadwal Penanggung Jawab Keterangan 1. Pembentukan Tim SK Tim 2 Training Pengelola Pokja, dan IT, termasuk Review dan Approval Data yang Diinput Penyedia Orang-Terlatih 3. Penyusunan SOP SOP 4. Pengumpulan Usulan Barang/Jasa dari SKPD Dokumen Usulan Barang/Jasa 5. Seleksi Item Barang/Jasa Dokumen Barang/Jasa Terseleksi Pengertian HPS/OE diambil dari pengertian terminologi perkiraan biaya menurut National Estimating Society-USA

RENCANA KERJA PILOTTING E-KATALOG LOKAL No Uraian Output Jadwal Penanggung Jawab Keterangan 6. Pra-Katalog (Studi kebutuhan, Supply chain & logistic management, Spesifikasi teknis, Syarat penyedia, Proses bisnis penyedia Lelang atau non lelang (negosiasi) Dokumen hasil analisis pasar dan penyedia Dokumen pengadaan termasuk spesifikasi teknis Dokumen Hasil Negosiasi/ Lelang 7. Pra dan Penandatanganan Kontrak Payung Dokumen Kontrak Payung Pengertian HPS/OE diambil dari pengertian terminologi perkiraan biaya menurut National Estimating Society-USA

RENCANA KERJA PILOTTING E-KATALOG LOKAL No Uraian Output Jadwal Penanggung Jawab Keterangan 8. Training Input Data dan Operrasionalisasi E-Purchasing Penyedia-Terlatih 9. Training Operasionalisasi E-Purchasing PPK/Pejabat Pengadaan/ Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi terlatih Pengertian HPS/OE diambil dari pengertian terminologi perkiraan biaya menurut National Estimating Society-USA

PERKEMBANGAN PRODUK DAN NILAI TRANSAKSI E-PURCHASING

Perkembangan Jumlah Komoditas & Produk e-Katalog 1.000.000.000 Jumlah Komoditas Jumlah Produk 2012 2013 2014 2015 2015** ...2022 *status s/d 4 Mei 2015

Perkembangan Nilai Transaksi E-Purchasing (dalam jutaan) 15.705.176 9.572.474 5.402.537 634.392 2012 2013 2014 2015* *status s/d 20 April 2015

Penyedia Barang/Jasa e-Katalog Pejabat Pembuat Komitmen PARA PELAKU DAN SKEMA E-PURCHASING Kepala LKPP Kontrak Payung Penyedia Barang/Jasa e-Katalog pesanan pesanan Spesifikasi teknis dan harga di E-katalog pesanan Pejabat Pengadaan Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi pesanan ‘ Kontrak Pembelian Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi HPS dan Spesifikasi Teknis

Untuk bisa melakukan e-Purchasing maka Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi harus memiliki user id dan password yang diperoleh melalui resgistrasi ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian/Lembaga/Pemda/Institusi setempat dengan membawa surat pengantar dan SK pengangkatan dari instansi/institusi ybs

Dengan Negosiasi Harga Alur e-Purchasing E-Purchasing Tanpa Negosiasi Harga Dengan Negosiasi Harga Produk E-Katalog dari proses hasil lelang, harganya bersifat tetap dan tidak bisa dinegosiasi. Contoh : Buku Kurikulum 2013, Kartu Indonesia, Obat-obatan Produk E-Katalog dari proses hasil negosiasi, harganya merupakan batas atas dan bisa dinegosiasi. Contoh : Alat berat, ISP, kendaraan, Bhinneka dll Katalog dengan harga dalam US$ atau Euro, dikalikan dengan nilia kurs setengah (Jual dan Beli) Bank Indonesia

e-Purchasing tanpa Negosiasi Harga PPK PP Penyedia Distributor Lihat e-Katalog Buat rencana pelaksanaan pengadaan (offline) Login pada SPSE; Klik aplikasi e-Procurement lainnya; Pilih aplikasi e-Purchasing Email notifikasi pembelian; Login pada e-Catalogue Login pada SPSE; Klik aplikasi e-Procurement lainnya; Pilih aplikasi e-Purchasing Buat Paket; Input & Kirim data permintaan pembelian Lihat permintaan pembelian; Pilih distributor Persetujuan Permintaan pembelian Persetujuan Permintaan pembelian Persetujuan Permintaan pembelian Download template perjanjian pembelian Download/Cetak Surat Pesanan Pembelian Lihat notifikasi email; Login pada e-Catalogue Input status penerimaan Input riwayat pembayaran Input/update status pengiriman

e-Purchasing dengan Negosiasi Harga PPK PP Penyedia Distributor Lihat e-Katalog Buat rencana pelaksanaan pengadaan (offline) Login pada SPSE; Klik aplikasi e-Procurement lainnya; Pilih aplikasi e-Purchasing Email notifikasi pembelian; Login pada e-Catalogue Buat Paket; Input data permintaan pembelian Input & kirim data negosiasi harga Lihat permintaan pembelian Login pada SPSE; Klik aplikasi e-Procurement lainnya; Pilih aplikasi e-Purchasing Negosiasi Harga Persetujuan Permintaan pembelian Persetujuan Permintaan pembelian Pilih distributor Download/Cetak Surat Pesanan Pembelian Download template perjanjian pembelian Persetujuan Permintaan pembelian Lihat notifikasi email; Login pada e-Catalogue Input status penerimaan Input riwayat pembayaran Input/update status pengiriman