100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI JK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
Advertisements

HASIL STUDI KUALITAS CALON LEGISLATIF DPR-RI PRO LINGKUNGAN HIDUP Walhi Institute and Eksekutif Nasional WALHI.
BEM Se-UNS Kawal Pemilu 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Kabinet Pertanian Mandiri.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 Yollaratma Yanti.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
KOALISI MERAH PUTIH VS INDONESIA HEBAT
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
NAMA : JEPRIS KANDO EKA ARDIYANTO NIM :
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
Koalisi Indonesia Hebat
REFORMASI DI INDONESIA
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Analisis Hasil Rekapitulasi Sementara Pemilu Legislatif 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 TESSA ESCADINHA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B.
Analisis Rekapitulasi Perolehan Suara
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
GILANG AULIA RAKHMAN PENDAHULUANPEMBAHASANKESIMPULAN.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 RIZAH MAISYAROH ILMU ADMINISTRASI NEGARA-B.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
FUNGSI LEGISLASI DI INDONESIA
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
LEMBAGA KLIMATOLOGI POLITIK
EKSPOSE HASIL SURVEI NASIONAL
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
PARTAI POLITIK & PEMILU
ISU KRUSIAL SISTEM PEMILU DI RUU PENYELENGGARAAN PEMILU
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
Pilkada Serentak dan Penguatan Demokrasi
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PEMILIHAN UMUM.
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
KEANGGOTAAN DAN BASIS DUKUNGAN PARTAI
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
VS. VS Koalisi Indonesia Hebat Koalisi Merah Putih VS Koalisi Indonesia Hebat.
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Koalisi Indonesia Hebat
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
100 Hari Jokowi Oleh Vincent Daniel ( )
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
NOTULENSI RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RUU ANTITERORISME
Apa dan Mengapa Demokrasi?
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI-JK
TAHAPAN,PROGRAM DAN JADWAL Pilgub JATENG 2013
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Pradita Arifin Nurcahyono
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Penyusun: FREDERICK AFRIDUS RATU
Teori konstitusi.
REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
GAMBAR DAN NAMA SERTA LAMBANG PARTAI MASA SEKARANG
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT.
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
OLEH : BUDIMAN ASMI DESANTA YOGYAKARTA 2017/2018.
ELECTORAL FORMULA.
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KARAKTERISTIK DEMOGRAFI RESPONDEN KATEGORI SAMPEL THI FEBRUARI 2019 DATA BPS DAN KPU (2018) JENIS KELAMIN (%) LAKI-LAKI 50% 50.3% PEREMPUAN 49.7%
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Transcript presentasi:

100 HARI KEPEMIMPINAN JOKOWI JK

DAFTAR ISI JANJI-JANJI JOKOWI – JK YANG BELUM TEREALISASIKAN 2. DIANGKATNYA BUDI GUNAWAN

LATAR BELAKANG JOKOWI Ir. H. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi( lahir di Surakarta,Jawa Tengah,21 juni 1961 ; umur 53 tahun) adalah Presiden Indonesia ke 7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu 2014.

PETA POLITIK Koalisi yang mengusung Jokowi dalam pemilihan presiden tersebut memiliki 49 suara di DPRD. Rinciannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 28 suara, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 10 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 suara, dan NasDem 5 suara. Gabungan partai pengusung Prabowo Subianto memperoleh 47 suara. Partai Gerindra dengan 15 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 11 suara, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10 suara, Golkar 9 suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 2 suara. Namun, kalkulasi itu berubah jika melihat manuver Partai Demokrat dalam paket pemilihan pimpinan DPR di Senayan, Kamis dinihari tadi. Fraksi Demokrat bergabung dengan Koalisi Merah Putih dan menduduki kursi wakil ketua DPR

PETA POLITIK Sedangkan di DPRD DKI Jakarta, Partai Demokrat satu fraksi dengan PAN. Jika perolehan suaranya digabung dan condong ke Koalisi Merah Putih, maka partai pendukung Prabowo mendapat sumbangan 10 kursi, sehingga unggul menjadi 57 suara. Ari menilai kondisi di DPRD DKI tak beda jauh dengan DPR. Sebab, Koalisi Merah Putih unggul dalam hitungan kursi. Ini tentu berdampak pada pengambilan suara melalui voting. Koalisi Jokowi hanya memperoleh 207 dari 560 kursi di DPR. PDIP dengan 109 kursi, Partai NasDem 35 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi. Sementara itu koalisi pendukung Prabowo mendulang 353 kursi. Partai Gerindra yang menjadi pengusung memperoleh 73 kursi, ditambah lima parpol lainnya, yakni Partai Golkar 91 kursi, PAN 49 kursi, PPP 39 kursi, PKS 40 kursi, dan Demokrat 61 kursi.

LATARBELAKANG KEPEMIMPINAN JOKOWI WALIKOTA SOLO TAHUN 2005 GUBERNUR DKI TAHUN 2012 PRESIDEN RI KE 7 TAHUN 2014

GAYA KEPEMIMPINAN Gaya kepemimpinan seperti JOKOWI, menurut saya, sangat dibutuhkan bangsa saat ini setelah masyarakat terbelah dalam Pilpres beberapa waktu lalu. Jokowi juga menyadari betul pentingnya kebersamaan dari para elit politik dan berbagai elemen bangsa dalam mengatasi permasalahan politik, hukum, HAM dan lainnya. Komunikasi politik itu juga menegaskan bahwa Jokowi tidak berada dibawah bayang-bayang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sebagaimana diasumsikan oleh sebagian publik selama ini

Permasalahan Menagih Janji-Janji Jokowi-JK Periode 100 hari Pemerintahan Jokowi-JK telah dilalui dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sangat jauh dari apa yang menjadi visi misi dan program Jokowi-JK yang dirumuskan baik dalam revolusi mental, Trisakti, dan Nawacita. Namun, Jokowi-JK malah menggerakan seluruh mesin politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer untuk menjalankan skema besar kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang membuat masyarakat semakin tidak mencintai Jokowi sebagai presiden yang merakyat. Kerangka pembangunan nasional di bawah pemerintah Jokowi-JK masih tetap bersandar pada investasi dan utang, pinjaman yang bersumber dari investasi asing. Adapun pendidikan yang layak dan terjangkau masih menjadi isapan jempol belaka untuk direalisasikan Jokowi-JK yang hanya mengandalkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mulai dipertanyakan kegunaannya. Oleh karena itu, kami menagih janji Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya untuk segera, pertama, memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, realisasikan wajib belajar 12 tahun dan berikan pendidikan tinggi yang berkualitas dan murah bagi pemuda di Indonesia. Ketiga, jalankan reforma agrarian sejati dan industri nasional yang mandiri dan berdaulat. Keempat, hentikan Perampasan Upah, tanah dan kerja. Kelima, stop pencabutan subsidi dan berikan subsidi bagi rakyat sesuai sesuai dengan hak konstitusi. Keenam, turunkan harga-harga kebutuhan pokok.

DIANGKATNYA BUDI GUNAWAN Ketika Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya hendak mengangkat kepala Polri (Kapolri) baru. Jokowi mengatakan telah menemukan calon yang tepat untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Hanya beberapa hari setelah pengumuman itu, tanpa disangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat kasus penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Kasus itu diduga dilakukan mantan ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir (Binkar) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Markas Besar Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya. Rencana pengangkatan BG tersebut memicu pro-kontra. Belakangan menjadi konflik terbuka antara KPK dan Polri, setelah Mabes Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap selang 9 hari setelah BG ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan BW dituding sebagai imbas dari penetapan status tersangka BG. Banyak pihak yang tidak terima dengan aksi yang dilancarkan Bareskrim Polri. BW ditangkap usai mengantar anaknya ke sekolah, pagi ini. "Posisi antar anak sekolah, setelah antar dibawa orang itu (Bareskrim Polri)," ujar Johan, Jumat 23 Januari, di Jakarta. Sejumlah tokoh dan masyarakat pun berkumpul di Gedung KPK dengan alasan menyelamatkan lembaga tersebut, 'Save KPK'. Sebab konflik antara KPK dan Polri ini bukanlah yang pertama. Disebut-sebut kisruh antar 2 lembaga penegak hukum ini sebagai Cicak Vs Buaya jilid III.

SOLUSI Seharusnya untuk para wakil rakyat saat berkampanye memberikan janji-janji yang memang dapat mereka realisasikan, karena apabila mereka hanya memberikan janji kosong maka rakyat yang antusias memilih mereka saat pemilu nantinya akan kecewa, dan itu akan merugikan masyarakat itu sendiri Dan menentukan suatu keputusan hendaknya setiap pemimpin atau wakil rakyat melakukan banyak pertimbangan agar setiap keputusan yang mereka buat tidak berat sebelah atau hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

KESIMPULAN Jadi pada 100 hari kepemimpinan JOKOWI JK masih terdapat banyak hal-hal yang belum direalisasikan dan masih belum mengunyungkan rakyat indonesia