Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 SUB- BIDANG PERUMAHAN DIREKTORAT PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN, BAPPENAS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 SUB- BIDANG PERUMAHAN DIREKTORAT PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN, BAPPENAS."— Transcript presentasi:

1 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN SUB- BIDANG PERUMAHAN DIREKTORAT PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN, BAPPENAS

2 “Perumahan merupakan hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28(H) sebagaimana pendidikan” Namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif), bahkan LBH pernah berencana melakukan class action.

3 Permasalahan Umum Sektor Perumahan Penyediaan Rumah Pembiayaan rumah (maturity mismatch) Harga Tanah tidak terkendali Kebijakan afirmasi masih kurang Pasokan rumah < kebutuhan rumah Kebutuhan: Tenor kredit di atas 15 tahun; tingkat suku bunga < 10%. Belum adanya kemudahan dalam proses dan biaya administrasi pembangunan rumah MBR Persyaratan pengajuan KPR FLPP yang cukup rumit Mismatch dalam Penyediaan Hunian Layak untuk MBR Kenyataan: Tenor kredit kurang dari 15 tahun; tingkat suku bunga > 10%. Kurangnya sinergi antar institusi pemerintah dalam perumusan kebijakan Belum adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung pertumbuhan pasar perumahan MBR

4 Hal dasar yang harus dilakukan...

5 1. Mengubah paradigma DARIMENUJU Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Meningkatkan supply rumah murah Subsidi Harga Meningkatkan Demand / Affordability Menurunkan “Barrier to Purchase” Menurunkan Harga Rumah RUMAH LAYAK TERJANGKAU Memastikan supply benar- benar untuk MBR Well Targetted Programs (Berpihak kepada MBR)

6 2.Menentukan intervensi yang dapat memberikan daya ungkit besar dan well- targeted Sistem administrasi kependudukan yang baik Penetapan Target Group Penentuan Housing Career System (siapa ditangani apa dan bagaimana) Penentuan Housing Career System (siapa ditangani apa dan bagaimana) Penentuan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan supply dan menciptakan demand SwadayaFormal SosialKhusus Secure Tenure (Akses ke Rumah Layak) Secure Tenure (Akses ke Rumah Layak) Digunakan sebagai dasar Supply Demand Priority Programs? (direct intervention) Priority Programs? (direct intervention) Supporting Programs? (indirect) Quick Win? Priority Programs? (direct intervention) Priority Programs? (direct intervention) Supporting Programs? (indirect) Supporting Programs? (indirect) Quick Win?

7 Bagaimana sektor perumahan dalam lima tahun ke depan?

8 Sasaran Pembangunan* Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpendapatan rendah 1.Meningkatkan home ownership rate menjadi 90% 2.Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh * Perubahan indikator pembangunan dari satuan unit menjadi jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas kemudahan akses terhadap hunian baru/perbaikan kualitas Arah Kebijakan Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai

9 Fasilitasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tata kelola dan keterpaduan stakeholder perumahan STRATEGI PENGEMBANGAN Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait perumahan Manajemen lahan dan hunian di perkotaan Konsep rumah tumbuh (incremental housing) Akses air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai

10 Kerangka Penanganan Kumuh PENERAPAN STRATEGI 1.Penanggulan gan 2.Pencegahan 1.Penanggulan gan 2.Pencegahan Memampuk an/ Enabling Pemerintah Daerah sebagai commander Pemerintah Pusat Menjadi Pendukung Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Menjadi Pendukung Pemerintah Daerah NILAI PRINSIP Didasari oleh : melalui 1. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, hak setiap orang dan tanggung jawab bersama untuk pemenuhannya 2. Multisektor 3. Local government lead (penanganan terdesentralisasi) 4. Partisipatif 5. Penanganan kumuh terintegrasi dengan pembangunan kota 6. Keamanan Bermukim 7. Cost Effectiveness 8. Keberlanjutan 9. Kolaborasi Prinsip Nilai 1. Masyarakat sebagai pelaku utama 2. Musyawarah 3. Kesetaraan 4. Demokrasi 5. Keadilan 6. Keterbukaan

11 Kebutuhan Pendanaan RPJMN TOTAL Rp 1.132,5 Triliun TOTAL Rp 1.132,5 Triliun Peningkatan Home Ownership Rate menjadi 90% Penanganan Kumuh Perkotaan menjadi 0% Tren : - 4,00% per tahun Tren : - 2,00% per tahun Gap yang harus ditangani 8,36% (9 juta RT) Tren : 0,73% per tahun Tren : 1,67% per tahun 82,89% 84,57% 86,66% 89,16% 90,00% 81,64% 80,91% 80,18% 78,77% 78,00% Rp 384 T Rp 605 T Catatan: Skema pembangunan : 15% - 20% - 25% - 30% - 10% Sumber: Data capaian MDG’s 2013 (2014 merupakan angka perkiraan) Sumber: BPS ( merupakan angka perkiraan) Rp45T

12 Diperlukan adanya reformasi kebijakan untuk mencapai target pembangunan …

13 Message 1: Reorientasi Kebijakan Perumahan secara signifikan dan peningkatan investasi pada 40% masyarakat yang berpendapatan rendah melalui 1.Social Housing 2.Incremental Home Improvement 3.Slum-Upgrading Message 2: Restrukturisasi, Reformasi dan Diversifikasi perangkat kebijakan yang dapat mengembangkan dan memperluas pasar untuk penyediaan dan pembiayaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah tanpa harus membebani beban APBN/APBD Message 3: Meningkatkan peran dari para pemangku kepentingan di level pusat/daerah khususnya dalam hal pembagian kewenangan dan anggaran untuk kebijakan sektor perumahan Latar Belakang Perlunya Reformasi Kebijakan Sektor Perumahan

14 14 10 Hal yang Perlu Dicapai dalam Message 1: Reorientasi Kebijakan Perumahan Message 2: Restrukturisasi, Reformasi dan Diversifikasi perangkat kebijakan Message 3: Meningkatkan peran dari para pemangku kepentingan di level pusat/daerah 1.Pendefinisian kelompok sasaran 2.Klasifikasi Keterjangkauan 3.Sistem Informasi dan Manajemen yang Efisien 4.Indikator Kesuksesan yang jelas 5.Penetapan Housing Career System 6.Housing Policy Mix 7.Peningkatan Akses terhadap Lahan 8.Program Penanganan Kumuh yang Komprehensif 9.Revitalisasi Peran BUMN (Perumnas, BTN, SMF) 10.Peran Aktif Pemerintah Daerah

15 Memperbaiki tata kelola pembangunan perumahan dan permukiman (housing sector reform) Restrukturisasi Kebijakan Restrukturisasi Regulasi Restrukturisasi Kelembagaan Restrukturisasi Pembiayaan Restrukturisasi program/kegiatan 1 Merencanakan pilot untuk discale-up pada tahun 2016 – Memperkuat koordinasi dan perencanaan termasuk capacity building Kemenpera dan pemerintah daerah 3 FOKUS 2015

16 Memperbaiki Tata Kelola Pembangunan PKP (Housing Sector Reform) Konsep Enabling Approach: Peran pelaku pembangunan seperti pengembang dan masyarakat perlu dioptimalkan sebagai penunjang. Negara lebih berperan sebagai katalisator, fasilitator, dan sekaligus pengawas dalam pelaksanaan pembangunan perumahan Alternatif Strategi 2015 Peningkatan peran BUMN terkait penyediaan rumah untuk MBR Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah BTN berperan penting sebagai penyalur KPR untuk MBR Menjaga likuiditas penyalur KPR untuk MBR

17 Merencanakan Pilot untuk di Scale- Up di tahun Menentukan suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai sebagai awalan dari suatu program yang besar Harus dapat menciptakan momentum awal yang positif sebagai modal dasar pembangunan ke depannya Alternatif Strategi 2015 Housing Career System Penerapan Subsidi Uang Muka Pendayagunaan Tanah Wakaf untuk pembangunan perumahan

18 Meningkatkan Peran dan Kapasitas Pemerintah Daerah Amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Tanah Memberikan kemudahan pembangunan Penertiban&Penataan Insentif untuk mendorong pembangunan Kemudahan Perizinan Penyelenggaraan rumah&perumahan Pasal 105 Ayat 1 Pasal 54 Ayat 2 Pasal 53 Ayat 2 Pasal 34 Ayat 4 Pasal 19 Ayat 2 Pasal 33 Ayat 1 Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah

19 Pendataan Kondisi Existing dan Manajemen Aset Penguatan Pokja PKP Peningkatan Kapasitas Pemda Hal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah ke depan.... Review Peraturan Daerah Pemberian insentif kepada pengembang Keterpaduan stakeholder di daerah Pemberdayaan Masyarakat

20 Terima Kasih


Download ppt "RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2015-2019 SUB- BIDANG PERUMAHAN DIREKTORAT PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN, BAPPENAS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google