Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara 2014 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara 2014 1."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara

3 Netralitas (profesional tdk memihak) Kompetensi yg diperlukan sesuai dgn bidang tugas Jaminan perlindungan hukum dlm melaksanakan tugas Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian  Mempertanggung jawabkan tindakan kinerja kepada publik Memiliki kemampuan dlm melaksanakan kebijakan dan program pemernintah Kesejahteraan PRINSIP DASAR UU ASN 2

4 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1.Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2.Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3.Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4.Peningkatan Profesionalisasi PNS 5.Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6.Peningkatan Pelayanan Publik 7.Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8.Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9.Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 3

5 FORMASI TAHUN 2014  PUSAT : CPNS : ( usul ) - PPPK :  DAERAH : CPNS : (usul ) - PPPK :

6 PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 1.Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2.Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

7 Permen PAN dan RB No. 33 Th 2011 Ttg Pedoman Anjab Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melakukan anjab sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan. Menyusun peta jabatan bersamaaan dengan ABK. Penyusunan kebutuhan pegawai per jenis jabatan. Jumlah jenis tugas dalam jabatan sewajarnya 5 sampai 12. Setiap tugas diuraikan dengan jelas. 6

8 KEBIJAKAN USUL KEBUTUHAN ASN KEBIJAKAN USUL KEBUTUHAN ASN Analisis jabatan Anlaisis beban kerja Redistribusi Proyeksi kebutuhan 5 Tahun 7

9 HASIL UTAMA ANALISIS JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN - IHKTISAR JABATAN - URAIAN TUGAS - HASIL KERJA - TANGGUNG JAWAB - WEWENANG - KORELASI JABATAN - KONDISI LINGKUNGAN KERJA - RISIKO BAHAYA - PENDIDIKAN - DIKLAT - PENGALAMAN KERJA - PENGETAHUAN KERJA - KETERAMPILAN KERJA - BAKAT KERJA - TEMPERAMEN KERJA - MINAT KERJA - UPAYA FISIK - KONDISI FISIK PETA JABATAN

10 PEMANFAATAN INFORMASI JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN HASIL ANJAB PERENCANAAN PEGAWAI REKRUTMEN & SELEKSI PENATAAN ORGANISASI PEDOMAN KERJA PENGAWASAN DIKLAT PENILAIAN KINERJA Analisis beban kerja (Analisis kebutuhan pegawai) Standar kualifikasi Kriteria seleksi Pengembangan Batas tugas,tanggung Jawab Standar kinerja Kriteria kinerja Pengawasan pelaksanaan kerja Analisis kebutuhan diklat 9

11 BUTIR INFORMASI JABATAN NoIdentitas JabatanUraian JabatanSyarat Jabatan 1Nama JabatanUraian Tugas Pangkat dan Golongan Ruang 2Kode JabatanBahan Kerja Pendidikan 3Unit Kerja JabatanAlat Kerja Kursus/Pelatihan 4Letak dalam StrukturHasil Kerja Pengalaman Kerja 5Ikhtisar JabatanTanggung Jawab Pengetahuan 6Wewenang Keterampilan 7Korelasi Jabatan Bakat Kerja 8Kondisi Lingkungan Kerja Temperamen Kerja 9Keadaan/Resiko Bahaya Minat Kerja 10 Upaya Fisik 11 Kondisi Fisik 12 Fungsi Pekerja 10

12 Merumuskan Nama Jabatan ► Menetapkan unit organisasi terendah. ► Menginventarisasi tugas-tugas pada unit tersebut. ► Memperkirakan waktu setiap tugas. ► Mengelompokan setiap tugas. ► Menghitung waktu setiap kelompok tugas. ► Merumuskan syarat-syarat setiap tugas ► Menyusun rumusan jabatan.

13 JAM KERJA FORMAL adalah jam kerja yang ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan Kepres No.58 Tahun 1964 jo Kepres No.24 Tahun 1972 jo Kepres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Jam Kerja Kantor Pemerintah Jam kerja 1 minggu 37,5 jam

14 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS Kep.Men.PAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pegawai adalah mengidentifikasi beban kerja melalui: a.Hasil kerja b.Objek kerja c.Peralatan kerja d.Tugas per tugas jabatan 37

15 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) a.Pendekatan Hasil Kerj a.Pendekatan Hasil Kerja Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah: wujud hasil kerja dan satuannya; jumlah beban kerja yang tercermin dari target hasil kerja yang harus dicapai; standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:  Beban kerja Standar kemampuan Rata-rata X 1 orang Contoh: Jabatan : Pengentri Data Hasil Kerja : Data Entrian Beban Kerja/Target Hasil : 200 data entrian setiap hari Standar Kemampuan Pengentrian : 30 data per hari Perhitungannya adalah: 200 data entrian 30 data entrian X 1 orang = 6,67 orang Dibulatkan menjadi 7 orang 38

16 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) b. Pendekatan Objek Kerja Metoda ini memerlukan informasi:  wujud objek kerja dan satuannya;  jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya objek yang harus dilayani;  standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:  Objek kerja Standar kemampuan Rata-rata X 1 orang Contoh: Jabatan : Dokter Objek Kerja : Pasien Beban Kerja : 80 pasien per hari Standar Kemampuan Pemeriksaan : 25 pasien per hari 80 pasien 25 pasien X 1 Dokter = 3,2 orang Dokter dibulatkan menjadi 3 orang 39

17 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) c. Pendekatan Peralatan Kerja Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: o satuan alat kerja; o jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; o jumlah alat kerja yang dioperasikan; o rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK). Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Rumus penghitungannya adalah:  Peralatan kerja Rasio Penggunaan Alat Kerja X 1 orang Contoh: Bis angkutan pegawai Satuan alat kerja:Bis Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja: Pengemudi Bis Kernet Bis Montir Bis Jumlah alat kerja yang dioperasikan:20 bis Rasio Pengoperasian Alat Kerja: 1 Pengemudi 1 Bis 1 Kernet 1 Bis 1 Montir 5 Bis 40

18 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Pengemudi Bis: 20 bis 1 bis X 1 Pengemudi = 20 Pengemudi Kernet Bis: 20 bis 1 bis X 1 Kernet = 20 Kernet Bis Montir Bis: 20 bis 5 bis X 1 Montir = 4 Montir Bis Jumlah pegawai yang diperlukan: 41

19 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011) d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metoda ini adalah uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas; waktu penyelesaian tugas; jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. Perhitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum (lanjutan) Rumusnya adalah:  Waktu Penyelesaian Tugas  WaktuKerja Efektif Waktu Penyelesaian Tugas disingkat WPT. Sedangkan Waktu Kerja Efektif disingkat WKE 42

20 CONTOH (1) NoUraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele- saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh- kan Ket 1 Memeriksa data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah sudah sesuai dengan format formulir yang ditentukan agar data akurat Laporan Rekapitul asi 30 menit menit 6000,25 Nama Jabatan : Penganalisis Formasi Pegawai Unit Kerja : Sub Dit. Perencanaan Formasi Pegawai Ikhtisar Jabatan : Menginventarisasi, merekapitulasi, dan menyusun konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi - BKN

21 CONTOH (2) NoUraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele- saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh- kan Ket 2 Menginventarisasi data usulan formasi yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan cara mengelompokkan sesuai dengan instansi dan jabatannya agar memudahkan dalam pencarian data Laporan Rekapitul asi Per Kelompok Jabatan 60 menit menit 6000,5 3 Mengolah data usulan formasi berdasarkan jenis jabatan untuk membuat bahan pertimbangan Laporan Rekapitul asi Per Jenis Jabatan 100 menit menit 6000,83

22 CONTOH (3) NoUraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele- saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh- kan Ket 4 Memberikan informasi yang dibutuhkan Penganalisis Formasi Pegawai berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pembuatan kebijakan formasi dan pertimbangan alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah Data30 menit menit 10, Membuat konsep pertimbangan Kepala BKN mengenai alokasi tambahan formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi sebagai bahan pertimbangan teknis Kepala BKN Draft Surat 120 menit menit 10,0016

23 CONTOH (4) NoUraian Tugas Satuan Hasil Waktu Penyele- saian Waktu Kerja Efektif Beban Kerja Pegawai Yg Dibutuh- kan Ket 6 Membuat laporan statistik mengenai formasi pegawai Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan data usul formasi untuk diserahkan kepada atasan langsung Laporan 6000 menit menit 20,16 7 Memelihara database formasi pegawai dengan cara menyimpan, memperbaharui dan memproteksi data agar tetap akurat dan terjaga kerahasiaannya Kegiatan60 menit menit 10, Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kegiatan20 menit menit 520,014 Jumlah1.75

24 KETERANGAN : Standar Tingkat Efisiensi Jabatan (TEJ) a. A = sangat baik apabila TEJ_> 1 b. B = baik apabila TEJ = 0,90 – 0,99 c. C = cukup apabila TEJ = 0,70 – 0,89 d. D = sedang apabila TEJ = 0,50 - 0,69 e. E = kurang apabila TEJ < 0,50

25 NOJABATANJML PEMEGANG JABATAN TEJKETERANGAN Jumlah 43,72 1Kabag. Kepegawaian11,27Baik 2Kasi mutasi Pegawai11,20Baik 3Analis Kepegawaian11,0Baik 4Pengadministrasi Umum10,73Cukup 5 Pemroses BUP PNS10.25Kurang SANDAR TINGKAT EFESIENSI JABATAN

26


Download ppt "KEBIJAKAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN ASN Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara 2014 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google