Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MATERI KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK. pasal 2 dan 3 ASAS DAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN pasal 2 dan 3 Keprofesionalan  Kopetensi sesuai bidang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MATERI KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK. pasal 2 dan 3 ASAS DAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN pasal 2 dan 3 Keprofesionalan  Kopetensi sesuai bidang."— Transcript presentasi:

1 MATERI KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK

2 pasal 2 dan 3 ASAS DAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN pasal 2 dan 3 Keprofesionalan  Kopetensi sesuai bidang tugas Persamaan Perlakuan  Setiap penerima berhak mendapat pelayanan adil Keterbukaan  Mudah mengakses informasi Akuntabilitas  Dapat dipertanggung jawabkan Kecepata Kemudahan dan Keterjangkauan Obyektivitas  Fakta atau bukti dinilai berdasarkan kriteria tertentu Kordinasi  Kerjasama berdasar prosedur yang berlaku Efektifivitas & Efisiensi  Tepat sasaran dan hemat Kehati-hatian  Dapat dijaga kerahasiaannya

3 pasal 5 RUANG LINGKUP PELAYANAN DAN PENGADUAN pasal 5 Penyalahgunaan Wewenang Hambatan Pelayanan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pelanggaran Disiplin Kepegawaian Pelanggaran Standar Pelayanan Penyalahgunaan Wewenang Hambatan Pelayanan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pelanggaran Disiplin Kepegawaian Pelanggaran Standar Pelayanan

4 Menyampaikan Pengaduan Berupa : Keluhan Kritik Pernyataan Tidak Puas Memperoleh Tanggapan Mengetahui Hasil Penanganan Menyampaikan Pengaduan Berupa : Keluhan Kritik Pernyataan Tidak Puas Memperoleh Tanggapan Mengetahui Hasil Penanganan

5 pasal 6 PIHAK SEBAGAI PELAKSANA PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN pasal 6 SKPD Perusahaan Daerah Unit Pelaksana Teknis Sekolah SKPD Perusahaan Daerah Unit Pelaksana Teknis Sekolah

6 pasal 8 CARA PENYAMPAIAN PENERIMA PELAYANAN pasal 8 Secara lisan datang langsung ke pelaksana pelayanan Melalui surat dialamatkan langsung ke pelaksana pelayanan Melalui Media Masa, Cetak atau Elektronik Melalui Website Secara lisan datang langsung ke pelaksana pelayanan Melalui surat dialamatkan langsung ke pelaksana pelayanan Melalui Media Masa, Cetak atau Elektronik Melalui Website

7 pasal 6 ayat 2 dan pasal 10 ayat 3 KEWAJIAN DAN TUGAS PELAKSANA PELAYANAN pasal 6 ayat 2 dan pasal 10 ayat 3 Menindaklanjuti setiap pengaduan Menyediakan sarana pengaduan : Loket, Kotak, Ruangan dan Telepon Menyusun prosedur atau mekanisme pelayanan Menerima pengaduan Mencatat / registrasi Menindaklanjuti pengaduan Mencatat hasil penanganan / penyelesaian Menyusun laporan

8 pasal 11 ayat 2 dan 3 WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMBAT SEJAK DITERIMA PENANGANAN PENGADUAN pasal 11 ayat 2 dan 3 Tidak P erlu Kordinasi 1 x 24 jam3 hari kerja7 hari kerja Sejak pengaduan diterima untuk ditindaklanjuti Harus melaksanakan identifiksi / klarifikasi Harus menyampaikan pengumuman hasil P erlu Kordinasi 7 hari kerja30 hari -Harus identifikasi / klarifikasi -Harus menyampaikan pengumuman / hasil penanganan Harus menyampaikan / mengumumkan hasil penanganan kepada penerima pelayanan

9 pasal 12 MEKANISME PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN SECARA LANGSUNG pasal 12 PEMOHON SEKRETARIAT PENGADUAN WALIKOTA 2 2 SKPD UPT PERUSAHAA N DAERAH SEKOLAH Keterangan 1. Kordinasi sesuai permasalahan 2. Laporan Keterangan 1. Kordinasi sesuai permasalahan 2. Laporan

10 pasal 13, 14 dan 15 MEKANISME PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MELALUI MEDIA MASA, WEBSITE DAN SMS pasal 13, 14 dan 15 PEMOHON DINAS KOMINFO BAGIAN HUMAS PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN BERWENANG SKPD/UPT/PD/SEKOLAH SEKRETARIAT PENGADUAN WALIKOTA website / sms media masa meneruskan / menindaklanjuti Laporan ( pasal 16 ) Laporan ( pasal 17 ayat 2)

11 HAL-HAL PENTING Pelaksana pelayanan berkewajiban mengumumkan nama petugas, mekanisme, sarana yang disediakan Penerima pelaporan (pemohon) dapat merahasiakan identitasnya Pelaksana pelayanan berhak tidak melayani pengaduan yang dinilai tidak etis, berbau sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) Sistem pelaporan dapat dikembangkan oleh pelaksanaan pelayanan Pelaksana pelayanan berkewajiban mengumumkan nama petugas, mekanisme, sarana yang disediakan Penerima pelaporan (pemohon) dapat merahasiakan identitasnya Pelaksana pelayanan berhak tidak melayani pengaduan yang dinilai tidak etis, berbau sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) Sistem pelaporan dapat dikembangkan oleh pelaksanaan pelayanan

12


Download ppt "MATERI KEGIATAN PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK. pasal 2 dan 3 ASAS DAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN pasal 2 dan 3 Keprofesionalan  Kopetensi sesuai bidang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google