Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN."— Transcript presentasi:

1 KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

2 2 KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS PENSIUN PNS UU. 11 TAHUN 1969 PEMBERHENTIAN PP. 32 TAHUN 1979 PENSIUN PNS UU. 11 TAHUN 1969 PEMBERHENTIAN PP. 32 TAHUN 1979 PENDELEGASIAN WEWENANG PP. 9 TAHUN 2003 PENDELEGASIAN WEWENANG PP. 9 TAHUN 2003 PEMBERHENTIAN SEMENTARA PP. 4 TAHUN 1966 LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARPOL PP 37/2004 RUMPUN JAFUNG KEPPRES 87/99 DISIPLIN PNS PP. 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PNS PP. 53 TAHUN 2010 PENGHARGAAN PP. 25 TAHUN 1994 IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS PP. 10/1983, PP. 45/1990 PERAWATAN TUNJANGAN CACAT PP. 12 TAHUN 1981 PENGANGKATAN DLM JAB. PP 16/ 1994 PP. 100/2000, PP. 13/2002 FORMASI PNS PP.97/2000, PP. 54/2003 PENGADAAN PNS PP.98/2000, PP. 11/2002, PP. 48/2005 GAJI PNS PP. 7/1977 jo. PP. 22/2013 PRAJABATAN KEPPRES. 30/1981 TES KESEHATAN PP. 26 TAHUN 1977 DP-3 PP. 10 TAHUN 1979 SUMPAH PNS PP. 21 TAHUN 1975 CUTI PP. 24 TAHUN 1976 K ENAIKAN PANGKAT PNS PP. 99/2000, PP. 12/2002 KEP. KA. BKN 12/2002 K ENAIKAN PANGKAT PNS PP. 99/2000, PP. 12/2002 KEP. KA. BKN 12/2002 DIKLAT PP. 101 TAHUN 2000 DIKLAT PP. 101 TAHUN 2000 DUK PP. 15 TAHUN 1979 DUK PP. 15 TAHUN 1979 UNDANG–UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

3 1.Perencanaan Pegawai 2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural, umum) 4.Penyusunan Pola Karier Pegawai 5.Pengelolaan kinerja pegawai 6.Pengembangan kualitas pegawai 7.Penegakan Disiplin Pegawai 8.Remunerasi 9.Pemberhentian dan/pemensiunan 1.Perencanaan Pegawai 2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi) 3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural, umum) 4.Penyusunan Pola Karier Pegawai 5.Pengelolaan kinerja pegawai 6.Pengembangan kualitas pegawai 7.Penegakan Disiplin Pegawai 8.Remunerasi 9.Pemberhentian dan/pemensiunan MANAJEMEN SDM DAN PERMASALAHANNYA

4 Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur Birokrasi. Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka Penyederhanaan Perizinan Usaha. Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Penataan Jumlah dan distribusi PNS. Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 4 Profesionalisasi PNS. 6/8/2015

5 JABATAN ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL JABATAN PIMPINAN TINGGI Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan fungsional keahlian, terdiri atas: a.ahli utama; b.ahli madya; c.ahli muda; dan d.ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri atas: a.penyelia; b.mahir; c.terampil; dan d.pemula. JPT utama; JPT madya; dan JPT pratama. Berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN melalui: kepeloporan pengembangan kerja sama; dan keteladanan. JABATAN ASN 1.Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri 1.Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. 2.Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri

6 Diangkat dalam jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi AdministratorPengawas Pelaksana (Perka BKN No.3 Tahun 2013) Jabatan Fungsional (129 Jenis)

7 Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. BATAS USIA PENSIUN

8 BATAS USIA PENSIUN PEJABAT FUNGSIONAL (PP 21 TAHUN 2014, Pasal 2 ayat (2)) a.BUP 58 th Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Keterampilan b.BUP 60 th Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya Apoteker, dokter dan dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri, Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama, Medik Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Madya dan Muda; atau Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden c.BUP 65 th Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian, Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya, Widyaiswara Utama, Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama, Pustakawan Utama, Pranata Nuklir Utama; atau Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden.

9 dilakukan berdasarkan: -kualifikasi; -Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural) ; -penilaian kinerja, dan -kebutuhan Instansi Pemerintah. Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pengembangan Karier 9

10 PERUBAHAN KULTUR PNS ZONA NYAMAN ZONA KOMPETITIF Peningkatan Kompetensi

11 PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL  Identifikasi output jabatan fungsional  Penyusunan standar kompetensi  Pengelolaan kinerja jabatan fungsional

12 Core Bussiness Organisasi Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 12 Jabatan Fungsional Tertentu

13 KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN Memiliki kemampuan pengetahuan dibidang tertentu Memiliki kemampuan menggunakan metodologi Memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu KETERAMPILAN Memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan Mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/kejuruan Mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/kejuruan tertentu

14 KONDISI PEJABAT FUNGSIONAL SAAT INI & YANG DIHARAPKAN Kondisi saat ini Pelaksana bisa berganti tiap tahun Rawan pengaruh kepentingan dan intervensi Kemampuan & kompetensi pelaksana sangat beragam Profesionalitas tidak terjamin dan tidak terukur Pelaksana kurang fokus karena masih merangkap jabatan/ kegiatan lain Akumulasi keahlian, pengalaman, dan keterampilan pelaksana tidak efektif Tidak ada jaminan peningkatan karir Kondisi yang diharapkan (Pelaksana oleh pejabat fungsional) Pelaksana ditunjuk untuk jangka waktu tertentu dan permanen Mandiri/independen dari pengaruh kepentingan dan intervensi Kemampuan dan kompetensi berjenjang sesuai kualifikasi Profesionalitas lebih terjamin dan terukur Pelaksana lebih fokus karena tidak ada rangkap jabatan/kegiatan lain Akumulasi keahlian, pengalaman dan keterampilan pelaksana lebih efektif Ada jaminan peningkatan karir

15 PENINGKATAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PNS DIKLAT KURSUS/ WORKSHOP PRAKTIK KERJA/ MAGANG PENATARAN PERTUKARAN PEGAWAI (PNS & SWASTA) SOSIALISASI

16 1. PENYULUH PERTANIAN; 2. PENGENDALI OPT; 3. PENGAWAS BENIH TANAMAN; 4. PENGAWAS BIBIT TERNAK; 5. MEDIK VETERINER; DAN 6. PARAMEDIK VETERINER; 7. PENGAWAS MUTU PAKAN ; 8. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN; 9. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN; 10.PEMERIKSA PVT. RUMPUN ILMU HAYAT 1.PENELITI; 2.TEKNISI LITKAYASA; 3.PEREKAYASA; 4.PENGAWAS SEKOLAH; 5.G U R U; 6.DOSEN; 7.WIDYAISWARA; 8.AUDITOR; 9.INSTRUKTUR; 10.PUSTAKAWAN; 11.PRANATA KOMPUTER; 12.STATISTISI; 13.ARSIPARIS; 14.ANALIS KEPEGAWAIAN; 15.PERENCANA; 16.PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN; 17.PRANATA HUMAS; 18.DOKTER; 19. DOKTER GIGI; 20.PERAWAT. 21.PERAWAT GIGI; 22.PRANATA LAB KES; 23.PRANATA LAB PENDIDIKAN; 24.PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA; 25.ASSESSOR SDM APARATUR; 26.AUDITOR KEPEGAWAIAN. NON RUMPUN ILMU HAYAT JENIS JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

17 TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA KEPEGAWAIAN 17

18 Dilakukan berdasarkan: perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi; Memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS. PENILAIAN KINERJA PNS 18 PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS Sasaran Kerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja Sasaran Kerja Pegawai (SKP) + Perilaku Kerja PP NOMOR 46 TAHUN 2011 PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS 19 PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

20 PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) : – mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) : – apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) : – apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen) PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS

21 PEJABAT FUNGSIONAL DISIPLIN SEDANG (SKP 25% s/d 50%) DISIPLIN BERAT(SKP < 25%) BEBAS SEMENTARA TUNJ.KINERJA DI BAYAR 50% PP 46 TAHUN 2011PP 53 TAHUN 2010 PERMENTAN 45 TAHUN 2014

22 Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja. Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan lingkup Kementerian Pertanian.

23 a.pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu; b.pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c.pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d.pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; e.pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian; f.pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas; g.pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; h.pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; i.pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24 HUKUMAN DISIPLIN (PERMENTAN 45 TAHUN 2014) Hukuman DisiplinPotongan Tukin Ringan teguran lisan20% selama 1 bulan teguran tertulis20% selama 2 bulan pernyataan tidak puas secara tertulis20% selama 3 bulan Sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun40% selama 3 bulan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun40% selama 6 bulan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun 40% selama 9 bulan Berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun 80% selama 6 bulan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 80% selama 9 bulan pembebasan dari jabatan80% selama 12 bulan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif 100%

25 PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU MEKANISME TERTIB ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL (SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO.1069/A2/KP.460/5/2013)

26 TERIMA KASIH


Download ppt "KARIR PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL NON PENELITI DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG PERTANIAN DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google