Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Prosecution by FD1 Pra Penuntutan dan Penuntutan TIM PENGAJAR HAPID.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Prosecution by FD1 Pra Penuntutan dan Penuntutan TIM PENGAJAR HAPID."— Transcript presentasi:

1 Prosecution by FD1 Pra Penuntutan dan Penuntutan TIM PENGAJAR HAPID

2 2 Pra Penuntutan Alasan Prapenuntutan: Pembedaan secara fungsional Pembedaan secara fungsional Adanya kompartemental dlm pelaksanan tugas penyidikan dan penuntutan yg dilakukan oleh Polisi dan Jaksa Adanya kompartemental dlm pelaksanan tugas penyidikan dan penuntutan yg dilakukan oleh Polisi dan Jaksa Sistem HIR: Hakim = Sitting Magistrate Jaksa = Standing Magistrate Kepolisian = Hulp Magistrate

3 3 Prosedur Pra Penuntutan Definisi: Ps. 14 B KUHAP: salah satu wewenang JPU. Hanya ada satu pasal di KUHAP Definisi: Ps. 14 B KUHAP: salah satu wewenang JPU. Hanya ada satu pasal di KUHAP Lihat Prosedur: Ps.110 dan Ps.138 Lihat Prosedur: Ps.110 dan Ps Proses penyempurnaan berkas Penyidikan perkara berdasarkan petunjuk PU. Tidak ada batas waktu dan tidak ada sanksi jika tidak dikembalikan, tidak ada check and balance. -. Sistem di Indonesia diciptakan seperti demikian. Sejak dimulai penyidikan sudah ada SPDP (Surat perintah dimulai penyidikan). Mis: kasus Novel Baswedan yang disidik kembali, namun JPU tidak tahu

4 4 Prosedur Pra Penuntutan Posisi Polisi: Maintaining the power. Posisi Polisi: Maintaining the power. RKUHAP: Hakim Pemeriksa Pendahuluan, mencek secara formil dan materiil apakah berkas sudah lengkap. RKUHAP: Hakim Pemeriksa Pendahuluan, mencek secara formil dan materiil apakah berkas sudah lengkap. KUHAP: Jaksa Peneliti: memeriksa berkas dan membuat rencana dakwaan. Terminologi: - Magistrate Court: USA: menentukan layak/tidak berkas dilimpahkan - Magistrate Court: USA: menentukan layak/tidak berkas dilimpahkan - Rechter commisaries: Belanda, memerintahkan penyidik lewat jaksa = investigating judge. - Juge d’instruction: Perancis. Untuk penangkapan penahanan oleh Juge detention et liberte. penahanan oleh Juge detention et liberte.

5 Upaya paksa Indonesia: asas necessitas = dilakukan atas dasar perlu tidaknya dilakukan upaya paksa Indonesia: asas necessitas = dilakukan atas dasar perlu tidaknya dilakukan upaya paksa Untuk keperluan penyidikan. Seharusnya pro-justisia = untuk kepentingan pengadilan Untuk keperluan penyidikan. Seharusnya pro-justisia = untuk kepentingan pengadilan Tanpa court order = perintah pengadilan. Tanpa court order = perintah pengadilan. Dilakukan o/dominus litis = penyidik. Kecuali penahanan. Dilakukan o/dominus litis = penyidik. Kecuali penahanan. Prosecution by FD5

6 6 Prosedur Pra Penuntutan Sistem lain di Belanda/Perancis Sistem lain di Belanda/Perancis -Sidang Terbuka, Jaksa datang menyatakan berkas sudah lengkap dan bisa dilimpahkan, kemudian ditetapkan oleh pengadilan. Jaksa ini disebut Juge d’instruction. Semua upaya paksa dll harus ada penetapan pengadilan. (check & balance = equal arms= bisa dichallenge) -Sidang Terbuka, Jaksa datang menyatakan berkas sudah lengkap dan bisa dilimpahkan, kemudian ditetapkan oleh pengadilan. Jaksa ini disebut Juge d’instruction. Semua upaya paksa dll harus ada penetapan pengadilan. (check & balance = equal arms= bisa dichallenge) Term of Pre Trial in Common Law System = Pre Adjudication in continental Law system jpu, hakim dan lawyer/advokat duduk bersama, menentukan pasal mana yang ditentukan, setelah advokat menyatakan plead guilty or not guilty Term of Pre Trial in Common Law System = Pre Adjudication in continental Law system jpu, hakim dan lawyer/advokat duduk bersama, menentukan pasal mana yang ditentukan, setelah advokat menyatakan plead guilty or not guilty

7 Prosecution by FD7 Prosedur Dua tahap Pra Penuntutan Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Dua tahap Pra Penuntutan Pasal 8 ayat (3) KUHAP: 1. Pelimpahan tahap 1: Penyerahan BAP oleh Penyidik, diberi petunjuk (P18-19). Jk Jaksa menganggap berkas komplet/lengkap = P Pelimpahan tahap 1: Penyerahan BAP oleh Penyidik, diberi petunjuk (P18-19). Jk Jaksa menganggap berkas komplet/lengkap = P Pelimpahan tahap 2: Penyerahan tggjawab atas Tersangka dan bukti2. JPU menyiapkan rencana surat dakwaan. 2. Pelimpahan tahap 2: Penyerahan tggjawab atas Tersangka dan bukti2. JPU menyiapkan rencana surat dakwaan.

8 Pengakuan Terdakwa Pengakuan Terdakwa bukan alat bukti krn melanggar asas non self incrimination? Pengakuan Terdakwa bukan alat bukti krn melanggar asas non self incrimination? Asas ini bisa dilanggar jika dilakukan secara sukarela Asas ini bisa dilanggar jika dilakukan secara sukarela Sekarang sudah ada justice collaborator. Sekarang sudah ada justice collaborator. Yang dilarang adalah bila dilakukan secara pemaksaan (penyiksaan). Yang dilarang adalah bila dilakukan secara pemaksaan (penyiksaan). Prosecution by FD8

9 9 Kelengkapan BAP: 1. Formil: dibuat oleh pejabat yang berwenang, syarat kepangkatan untuk penyidik/penyidik pembantu, dibuat oleh pejabat yang berwenang, syarat kepangkatan untuk penyidik/penyidik pembantu, Keabsahan tindakan penyidik/p.pembantu (upaya paksa), Identitas, Delik aduan, Berkas pembuktian/alat bukti, dll. Keabsahan tindakan penyidik/p.pembantu (upaya paksa), Identitas, Delik aduan, Berkas pembuktian/alat bukti, dll.

10 Prosecution by FD10 Kelengkapan BAP 2. Materiil: PMH (secara formil dan materiil)? Kesalahan? PMH (secara formil dan materiil)? Kesalahan? minimal 2AB? tempus delicti? minimal 2AB? tempus delicti? locus delicti? Kejelasan pelaku dan peran pelaku serta kualitas pelaku. locus delicti? Kejelasan pelaku dan peran pelaku serta kualitas pelaku. Apakah TP termasuk TP khusus atau tidak? Perlu/tidaknya berkas dipisah/digabung? Apakah TP termasuk TP khusus atau tidak? Perlu/tidaknya berkas dipisah/digabung?

11 Prosecution by FD11 BAP Persyaratan Formil Persyaratan Formil - Identitas - Delik aduan/biasa - SPDP - Panggilan/BA/SumpahSaksi dan Tersangka dan Ahli - SKK - BA Konfrontasi/Rekonstruksi - VER - Penangkapan/Penahanan/Penggeledahan - Barang bukti - Pemeriksaan surat - Recidive Persyaratan Materiil Persyaratan Materiil - Tindak Pidana - Tempus delicti - Locus Delicti - Pertanggungjawaban Pidana - Kaitan dengan kekayaan negara

12 HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA Syarat Formil Syarat Formil Syarat Materill Syarat Materill Berkas Lengkap Berkas dikembalikan dengan petunjuk Pemeriksaan Tambahan

13 BERITA ACARA PENYERAHAN TERSANGKA TERSANGKA BARANG BUKTI BARANG BUKTI PENAHANAN PENAHANAN RENCANA DAKWAAN RENCANA DAKWAAN Prosecution by FD13

14 Prosecution by FD14 PENUNTUTAN (1) Definisi: Ps. 1 angka 7 Kompetensi: 1. KUHAP: Ps. 13 jo. 137 a. Penuntut Umum (PU) a. Penuntut Umum (PU) b. Penyidik atas kuasa PU: b. Penyidik atas kuasa PU: Ps. 205 Ps. 205

15 Prosecution by FD15 Kompetensi (2) 2. Luar KUHAP: 2. Luar KUHAP: a. TP HAM: PU Ad Hoc (PU a. TP HAM: PU Ad Hoc (PU Non Career and Career) Non Career and Career) b. TP Korupsi: b. TP Korupsi: Dua Metode Dua Metode

16 Prosecution by FD16 Dualisme dalam Proses Pemeriksaan TP Korupsi: III PenyelidikanKepolisian, KejaksaanPenyelidik KPK PenyidikanPenyidik Polisi/Jaksa Penyidik Penyidik KPK Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Penuntut umum KPK PersidanganPNPengadilan Tipikor

17 Prosecution by FD17 Wewenang JPU Definisi Pasal 13 KUHAP: PU=Jaksa, melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim. Definisi Pasal 13 KUHAP: PU=Jaksa, melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim. Pasal 14 KUHAP : Pasal 14 KUHAP : a. BAP (Lihat juga Pasal 138) a. BAP (Lihat juga Pasal 138) b. Melakukan Pra Penuntutan (Ps KUHAP)

18 Prosecution by FD18 Wewenang JPU (2) c. Berkaitan dengan Penahanan d. Surat Dakwaan. Ps. 140 (1) & 143 (1) KUHAP e. Melimpahkan perkara ke pengadilan (Lihat Ps. 1 butir 7 KUHAP) f. Menyampaikan pemberitahuan mengenai Sidang kepada Terdakwa dan Saksi. g. Melakukan Penuntutan. Lihat Psl. 1 (7) dan Ps.137

19 Prosecution by FD19 Wewenang JPU (2) h. Menutup Perkara. Ps.183 KUHAP, Ps.76, 77, 78 KUHP, Ps. 140 (2) KUHAP. Demi Kepentingan Hukum (Psl 140 (2)) Asas deponeering Demi Kepentingan Hukum (Psl 140 (2)) Asas deponeering Tidak cukup bukti Tidak cukup bukti Bukan perkara pidana Bukan perkara pidana Ditutup demi hukum Ditutup demi hukum Demi Kepentingan Umum/ asas oportunitas JA Demi Kepentingan Umum/ asas oportunitas JA i. Melaksanakan penetapan hakim

20 Prosecution by FD20 Putusan Hakim (4) Putusan Hakim: 1. Vonis: oleh Kejaksaan 2. Penetapan: oleh JPU


Download ppt "Prosecution by FD1 Pra Penuntutan dan Penuntutan TIM PENGAJAR HAPID."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google