STRATEGI KOMPREHENSIF PERKUATAN DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI UNTUK BERHASIL DALAM PERSAINGAN GLOBAL Oleh : MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-INDONESIA JAYAPURA, 10-11 JUNI 2015

MAKNA PENTING RAKERNAS KEPALA BAPPEDA Kami memandang, ada 3 makna penting dari Rakernas ini: Sebagai upaya konsolidasi Bappeda se-Indonesia di dalam menggerakkan manajemen pembangunan di daerah-daerah dalam mewujudkan RPJMN 2015-2019. Sebagai upaya berbagi gagasan dan pengalaman (sharing ideas) di dalam membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Dalam hal ini, institusi Bappeda sebagai lembaga perancang pembangunan daerah sangat strategis di era Otonomi Daerah ini. Dengan pelaksanaan Rakernas di Kota Jayapura, kami memandang sebagai penguatan komitmen dan aksi bersama di dalam membangun Indonesia dari pinggiran guna mengatasi kesenjangan antarwilayah dan antardaerah.

MEMBACA LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERUBAH Di dalam merancang strategi komprehensif untuk penguatan Pemerintah Provinsi, dipandang penting untuk menganalisa perubahan dan pergeseran lingkungan strategis yang dihadapi dewasa ini dan masa mendatang. Hasil analisa yang tepat akan berpengaruh bagi proses pembuatan kebijakan (policy-making process), baik di level nasional dan di level daerah. Bappeda adalah lembaga perancang, think thank, dapur pembangunan, yang WAJIB berpikir komprehensif (tidak hanya economic oriented) di dalam merancang pembangunan daerah yang utuh (comprehensive regional development policy)

MEMAHAMI LINGKUNGAN STRATEGIS dalam RPJMN 2015-2019 Proses pemulihan ekonomi dunia moderat Pusat ekonomi bergeser ke Asia Pasifik Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dimulai tgl 31 Desember 2015 Geo-Ekonomi Konstelasi geo-politik global (Kekuatan baru Tiongkok) Lingkungan geo-politik regional (Kepentingan ASEAN, Pasifik) Lingkungan strategis nasional (Demokrasi dan kebhinekaan) Geo-Politik Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia Tabungan meningkat Kualitas SDM usia kerja Bonus Demografi Pengganti MDGs adalah Sustainable Development Goals (SDG) Fokus pembangunan manusia (kemiskinan, gizi, pendidikan, dan gender) Pemenuhan akses masyarakat (air, sanitasi, dan energi) Keanekaragaman hayati, konservasi, dan mitigasi Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim

HARAPAN PRESIDEN JOKO WIDODO dalam Pembukaan Musrenbangnas 2015, Segera kuatkan konsolidasi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pembangunan. Kita fokuskan infrastruktur: pertanian: irigasi, bendungan; konektivitas: jalan tol, pelabuhan untuk konektivitas antarpulau, airport untuk konektivitas antarprovinsi dan antarpulau, jalan-jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Percepat penyerapan anggaran APBN dan APBD agar infrastruktur cepat berfungsi. Penambahan dana tambahan transfer Rp100 Milliar ke setiap kabupaten/kota

STARTEGI KOMPREHENSIF 5 KERANGKA yang Perlu dipertimbangkan BAPPEDA dalam Konteks Strategi Komprehensif Kerangka Perencanaan Kerangka Regulasi Kerangka Pendanaan Kerangka SDM dan Masyarakat Kerangka Kelembagaan

STRATEGI KOMPREHENSIF PENGUATAN DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI DI ERA GLOBALISASI 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) Kementerian/Lembaga 1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi & memberikan rasa aman STRATEGI PERENCANAAN Indikator Pencapaian Output dan Outcome 2 Tata kelola Pemerintahan Meneguhkan Kembali Jalan Ideologi STRATEGI PENDANAAN 3 Membangun Indonesia dari pinggiran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah STRATEGI KELEMBAGAAN 4 Reformasi sistem dan penegakan hukum STRATEGI PENGUATAN SDM DAN MASYARAKAT 5 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia Peran BAPPEDA PANCASILA TRISAKTI STRATEGI REGULASI 6 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 7 Kabupaten/ Kota 8 Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh ke-bhinekaan-dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 9 Feedback Policy Making Process

VII, MISI, DAN TRISAKTI VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha nasional (termsuk penambang rakyat) dlm pengelolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga

STRATEGI PEMBANGUNAN RKP 2016 MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN RKP 2016 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS RKP 2017 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017 RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 RKP 2019 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 *) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015

KERANGKA RKP 2016 RPJMN 2015 – 2019 Tema RKP 2016 (PERPRES 2/2015) DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Perumahan Kesehatan Mental / Karakter DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kemaritiman dan Kelautan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN Antar Kelompok Pendapatan Antar Wilayah Faktor-faktor dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerataan dan penanggulangan kemiskinan KERANGKA EKONOMI MAKRO Peningkatan kesejahteraan manusia dan masyarakat yang inklusif dan berbasis luas Pertumbuhan ekonomi yang tidak menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem Mengurangi pengangguran dan kemiskinan Pemerataan pendapatan antar golongan dan antar wilayah SASARAN AKHIR Arah Kebijakan dan Sasaran serta Kegiatan Prioritas Didukung Kondisi Perlu (Prasyarat Keberhasilan) RPJMN 2015 – 2019 (PERPRES 2/2015)

KERANGKA PERENCANAAN FOKUS untuk “Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis” yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, dalam bentuk Kedaulatan dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi, dan Kepribadian dalam Kebudayaan. Dari setiap perencanaan spasial dan sektoral, Bappeda memegang norma : (1) membangun untuk manusia dan masyarakat; (2) kesejahteraan dan kemakmuran tidak boleh menciptakan ketimpangan yang semakin lebar; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak alam, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Untuk itu, Bappeda perlu mengantisipasi dan melakukan penyesuaian perencanaan (plannning adjustment) dengan arah baru yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019. Misal: RPJMN telah menetapkan sektor unggulan yaitu: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri/KEK. Hal ini menuntut Daerah-Daerah untuk merumuskan program-program kewilayahan (spatial policy) yang terkait dengan sektor unggulan daerahnya, perencanaan program sektoral yang mendukung sektor unggulan (sectoral policy) dan perencanaan program-program pembangunan manusia dan masyarakat dalam mendukung sektor unggulan di daerah (community and human capital policy).

KERANGKA PENDANAAN Bappeda membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Pusat untuk mengkoordinasikan perencanaan anggaran (APBN) yang dialokasikan di suatu provinsi. Bappeda harus memadukan alokasi APBN Kementerian/Lembaga dengan alokasi APBD agar terjadi sinergi anggaran dan tepat sasaran. Dalam APBNP TA 2015, alokasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.319,6 Triliun. Misalnya saja, anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp118,5 Triliun harus sejalan dengan desain perencanaan wilayah di suatu daerah. Dalam APBNP TA 2015, alokasi Transfer ke Daerah dan Desa sebesar Rp664,6 Triliun. Bappeda perlu intens mengkoordinasikan strategi pemanfaatan dana sejak perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang terukur dan terfokus, penyerapan anggaran yang tepat, dan pola pengawasan dan pelaporan.

KERANGKA KELEMBAGAAN Bappeda perlu aktif untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan antar instansi, baik antar K/L, SKPD di Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan agenda-agenda strategis secara terpadu seperti kedaulatan pangan, pariwisata, energi, kelautan dan perikanan, industri, dan infrastruktur wilayah. Dalam konteks penataan ruang, Bappeda perlu aktif untuk perencanaan tata ruang wilayah, peninjauan kembali tata ruang, perijinan, peraturan zonasi, dan evaluasi pemanfaatan ruang. Bappeda memiliki peran penting untuk mensinergikan antar SKPD, melakukan koordinasi dengan Bappenas dan Bappeda Kabupaten/Kota untuk mencapai sasaran nasional 9 agenda prioritas.

KERANGKA REGULASI Dalam mendukung percepatan pembangunan agenda-agenda strategis dalam RPJMN 2015-2019, diperlukan harmonisasi antarregulasi. Karena kita masih menemui adanya beberapa regulasi yang belum harmonis. Bappeda perlu aktif di dalam koordinasi regulasi terkait dengan penggunaan dan perijinaan kawasan hutan baik untuk kepentingan infrastruktur dasar wilayah. Pemerintah akan menyelesaikan regulasi/kebijakan turunan dari UU No. 6/2014 tentang Desa dan UU No. 33/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah memberikan penguatan kepada Pemda di dalam mengkoordinasikan pembangunan daerah.

KERANGKA PENGUATAN SDM Penguatan kapasitas SDM Aparatur Perencana di Daerah, khususnya Aparat Bappeda Provinsi (lihat tabel slide 16 s.d 19) Peningkatan kapasitas dan ketrampilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan melalui integrasi dengan program Pemda dan dunia usaha Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Menguatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat (pembangunan kependudukan dan KB, pembangunan pendidikan khususnya Program Indonesia Pintar, pembangunan kesehatan khususnya Program Indonesia Sehat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat marjinal)

KUALITAS SDM PERENCANA DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI No. Bappeda Provinsi Jenjang Pendidikan (orang) Dibawah S1 S1 Diatas S1 Jumlah 1 Aceh 21 83 60 164 2 Sumatera Barat 59 42 24 125 3 Riau 37 76 40 153 4 Jambi * 41 53 36 130 5 Bengkulu * 14 99 22 135 6 Sumatera Selatan 18 23 101 7 Jawa Barat * 57 33 147 8 Jawa Timur 85 69 196 9 Jawa Tengah * 49 56 45 150 10 Bali * 27 52 30 109 11 NTT 48 115 12 NTB 44 113 13 Kalimantan Barat 17 84 Kalimantan Tengah 82 15 Sulawesi Utara 16 64 Maluku* Maluku Utara * 78 Papua Barat * 35 TOTAL (18 dari 34) 611 939 517 2067 Sumber: 1. Provinsi dalam angka 2014, BPS 2. *) Bagian Kepegawaian, Bappeda Provinsi, 2015

PERSENTASE KUALITAS SDM PERENCANA DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI No. Bappeda Provinsi Jenjang Pendidikan (%) Dibawah S1 S1 Diatas S1 Jumlah 1 Aceh 12,80 50,61 36,59 100,00 2 Sumatera Barat 47,20 33,60 19,20 3 Riau 24,18 49,67 26,14 4 Jambi * 31,54 40,77 27,69 5 Bengkulu * 10,37 73,33 16,30 6 Sumatera Selatan 17,82 59,41 22,77 7 Jawa Barat * 38,78 22,45 8 Jawa Timur 43,37 35,20 21,43 9 Jawa Tengah * 32,67 37,33 30,00 10 Bali * 24,77 47,71 27,52 11 NTT 41,74 46,09 12,17 12 NTB 39,82 38,94 21,24 13 Kalimantan Barat 32,14 47,62 20,24 14 Kalimantan Tengah 51,22 12,20 15 Sulawesi Utara 28,13 46,88 25,00 16 Maluku* 21,88 42,19 35,94 17 Maluku Utara * 15,38 57,69 26,92 18 Papua Barat * 15,79 61,40 22,81 TOTAL (18 dari 34) 29,56 45,43 25,01 Sumber: 1. Provinsi dalam angka 2014, BPS 2. *) Bagian Kepegawaian, Bappeda Provinsi, 2015

Jenjang Pendidikan (orang) CONTOH DAFTAR SDM PERENCANAAN MENURUT PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT No Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan (orang) Dibawah S1 S1 Diatas S1 S3 1 Perencanaan 0  4  0 2 Ekonomi 3 10 Kehutanan Pemerintahan 5 Hukum 6 Teknik 7 Lingkungan 8 Sosial 9 Pertanian MIPA 11 Umum/ Teknis Jumlah 35 13 Sumber: Bappeda Provinsi Papua Barat, 2015

KUALITAS SDM PERENCANA & PERSENTASE KUALITAS SDM PERENCANA DI LINGKUNGAN BAPPEDA PROVINSI

Peran Bappeda dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran Bappeda mengidentifikasi masalah dan merusmuskan strategi membangun Indonesia dari Pinggiran di wilayahnya. Membangun Indonesia dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai kebijakan afirmasi dalam konteks WILAYAH (perdesaan, perbatasan, daerah tertinggal), konteks SEKTOR (pertanian), konteks PELAKU EKONOMI (usaha mikro dan kecil), dan KARAKTER KEGIATAN EKONOMI (ekonomi tradisional). Pembangunan dari pinggiran sebagai model pembangunan yang membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony), dan kemitraan (partnership). Merumuskannya dalam RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi, serta mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah, terutama Kawasan Timur Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja menaruh perhatian yang tinggi di dalam mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Mengapa? Selama 30 tahun (1983-2013) kontribusi PDRB dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) terhadap PDB sangat dominan dan tidak pernah kurang dari 80 persen terhadap PDB. Karena itu, Pemerintah mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI (Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua), dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

ARAH BARU KEBIJAKAN Percepatan Pembangunan Wilayah KTI dalam RPJMN 2015-2019 Kawasan potensial ekonomi, industrialisasi/hilirisasi, nilai tambah, pekerja Pusat Pertumbuhan Ekonomi Produksi perikanan, energi dan mineral kelautan, kawasan wisata dan industri maritim Pembangunan berbasis Maritim Pertumbuhan yang inklusif, keserasian ekosistem, dan keseimbangan alam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LHS Infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu Keterkaitan melalui Konektivitas Penguatan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas, BLK, Science dan Techno Park Kemampuan SDM dan Iptek Insentif fiskal & non-fiskal, dan deregulasi (debottlenecking) peraturan yg menghambat Regulasi Investasi dan Usaha Kota layak huni di luar Jawa, dan untuk mengurangi arus migrasi dari luar Jawa ke kota-kota di Jawa Pembangunan Perkotaan di Luar Jawa

Penutup Semoga Rakernas Kepala Bappeda se-Indonesia dapat menghasilkan rumusan yang dapat menjadi inspirasi dalam mewujudkan agenda-agenda strategis peningatan daya saing wilayah dan SDM. Perkuat Bappeda sebagai think thank dan dapur pembangunan di daerah-daerah. Perencanaan yang tepat dan baik adalah kunci awal keberhasilan pembangunan. Jayapura, 10 Juni 2015

TERIMA KASIH