STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
Disampaikan pada acara
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Analisis Kesenjangan Jabatan
DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PERAN PEJABAT FUNGSIONAL DALAM Ir. Adi Junjunan Mustafa, MSc.
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASN Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Nyi Raden Anita Trikusumawati
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
ISU – ISU STRATEGIS MANAJEMEN ASN OLEH : Dra
Pelatihan dan Pengembangan ASN: Strategi Mewujudkan ASN Berkelas Dunia
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN (Persfektif Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang.
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
STRATEGI DAN ROADMAP PENGEMBANGANNYA
Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA
GEDUNG PUTRI MIJIL KABUPATEN GRESIK, 2 JUNI 2016
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM-ASN
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Formasi ASN 2017 Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Berdasarkan UU No.
Manajemen Umum Kepegawaian
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA
Kebijakan Pengembangan ASN Menuju PROFESIONALISME
BKD Provinsi DKI Jakarta
Kebijakan Pengembangan ASN Menuju PROFESIONALISME
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA”
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Perencanaan dan Pengadaan ASN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN (FORMASI) PNS PEMDA DIY TAHUN 2018
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
Direktorat Kinerja ASN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 49 TAHUN 2018 MANAJEMEN PPPK (PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA) Batam, 9 September 2019.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN DR. MARIMAN DARTO, SE.M.SI KEPALA PKP2A III LAN Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Permasalahan Pengelolaan SDM DISTRIBUSI ASN-PNS YANG BELUM MERATA TERJADINYA KESENJANGAN KOMPETENSI DENGAN KEBUTUHAN JABATAN REKRUTMEN PNS YANG DIPANDANG BERNUANSA KKN DAN DISKRIMINATIF PENGANGKATAN DALAM JABATAN BELUM BERBASIS KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SERTA KINERJA MASIH ADANYA NILAI-NILAI FEODALISME, KOOPTASI DAN INTERVENSI POLITIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI BELUM MENJADI KEBUTUHAN PEMENUHAN DALAM JABATAN SISTEM KARIER YANG TERTUTUP DAN TIDAK BERDASAR PADA KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI (TDK SESUAI KEBUTUHAN) PENILAIAN KINERJA YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF KURANGNYA PENGAWASAN DALAM PENGISIAN JABATAN BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DLL Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Pemetaan dan Kalibrasi URGENSI PENATAAN ORGANISASI MORATORIUM ASN SEBAGAI PROFESI KOMPOSISI ASN – PNS PROFESIONALITAS ASN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATAAN PNS KELEMBAGAAN SDM - ASN PENILAIAN Kualifikasi Kompetensi Kinerja Pemetaan dan Kalibrasi Matriks Talent (9 Kuadran ) Rekomendasi & Tindak lanjut PROFIL PNS Hasil : Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Milestones Arah Pembangunan Nasional dan ASN RPJM 1 (2005-2009) RPJM 2 (2010-2014) Good Governance Reformasi Birokrasi RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) ASN Merit System ASN Human Capital INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 2024 Keunggulan kompetitif Ekonomi berbasis SDA SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2015-2024 UU 17/2007 RPJP UU 5/2014 ASN SMART ASN 2024 KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI Tantangan: Eksternal Globalisasi Internal Mismatch SDMA STRATEGI DAN PROGRAM NAWA CITA PermenPAN 11/2015 ROADMAP RB 2015-2019 (Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi ) Perpres 81/2010 GRAND DESIGN RB 2010-2025 (Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Membangun Sistem Merit ASN Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama Menyesuaikan arah pembangunan nasional Sistem pensiun & JHT Sistem kompensasi Mengapresiasi secara layak PENGORGANISASIAN PURNABHAKTI & TERMINASI Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru Mendapatkan talenta terbaik Talent Mapping, Succession & Career Planning Rotasi nasional (perekat NKRI) Menuju ASN yang dinamis PEREKRUITAN & ORIENTASI PROMOSI & ROTASI 6P KINERJA & AWARDS PENILAIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Performance dialogue Merit & performance based incentives Meningkatkan kinerja berkelanjutan Training Need Analysis (TNA) Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kompetensi Mengurangi kesenjangan kompetensi KEBIJAKAN & PROSES SISTEM & INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Government Effectiveness Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Aparatur Tingkat Kemandirian dari Tekanan Politik Kualitas Rumusan Kebijakan dan Implementasinya Kredibilitas komitmen pemerintah © 2016 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

PERKEMBANGAN GOVERNMENT INDIKATOR Government Effectiveness © 2016 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014) KOMPOSISI ASN JFT Guru 1.675.562 37,43 % JFT Kesehatan 194.515 4,34 % JFT Teknis 448.302 10,02 % JF U (Administrasi) 1.687.089 37,69 % J Struktural 470.529 10,51 % TOTAL PNS 4.475.997 100 % JUMLAH PNS (BKN) PER JANUARI 2017 JFU Administrasi = 64% PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014) Asal Jumlah Pengangkatan Persentase (%) RasioTerhadap thd Total PNS Tenaga Honorer 1.103.861* 58.8% 24.6% Pelamar Umum 775.884 41.2% 17.3% Sumber: BKN, *Oktober 2016 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Didominasi Guru (1.319.002 orang) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

KOMPOSISI PEGAWAI ASN BERDASARKAN JABATAN Persentase Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

Prosentase Jabatan Teknis terhadap Jabatan Administrasi ASN KORIDOR SULAWESI JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Pertanian/perkebunan 2.6% Bidang Perikanan 0.3% Bidang Pertambangan/geologi 0.01% KORIDOR KALIMANTAN JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Perkebunan/Pertanian/ Penyuluh 2% Bidang Industri 0.02% Bidang Pertambangan/geologi 0.04% Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas) KORIDOR MALUKU PAPUA JABATAN KEBUTUHAN Bidang Perikanan 0.25% Bidang Pertanian/perkebunan 1.2% Bidang Pertambangan 0.03% Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan KORIDOR SUMATERA Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Perkebunan/Pertanian dan Penyuluh 2.2% Bidang Industri 0.04% Bidang Pertambangan/geologi 0.03% KORIDOR BALI NUSA TENGGARA KORIDOR JAWA JABATAN PERSENTASE JABATAN Pariwisata 0.3% Bidang Perikanan 0.4% Bidang Peternakan 0.2% JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang transportasi 0.1% Bidang Industri 0.25% Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area Pariwisata, Perikanan, Peternakan Sumber: BAPPENAS dan Kementerian PANRB, 2016

KOMPONEN BELANJA PEGAWAI & TREN BELANJA PEGAWAI PUSAT TAHUN 2010 – 2016 Gaji & Tunjangan Total 2016: Rp. 347,6 T Kontribusi Sosial Honorarium & Vakasi Belanja Pegawai terdiri dari: Gaji dan Tunjangan Honorarium dan Vakasi Kontribusi Sosial Kontribusi Sosial yang dibayar oleh Pemerintah: Iuran dari Pemerintah untuk Jaminan Kesehatan PNS (3% Gaji Pokok PNS) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS (Pay As You Go, iuran 4,75% Gaji Pokok PNS) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% Gaji Pokok PNS) dan Jaminan Kematian (0,3% Gaji Pokok PNS) Sumber: Nota Keuangan & APBN – Kemenkeu, 2016 Vakasi: uang yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian, pengawasan pengujian, pemeriksaan ujian, penyusunan naskah ujian, koordinasi ujian, dan persiapan pembuatan ijazah.

TREN BELANJA PEGAWAI (Pusat + DAU/Daerah) Rp Triliun orang Nominal belanja pegawai PNS cenderung meningkat dari Rp 351,08 Triliun pada Tahun 2010 menjadi Rp 732,90 Triliun pada Tahun 2016 Penyebab peningkatan belanja pegawai diantaranya: kebijakan kenaikan gaji pokok PNS (terakhir Tahun 2015) penyesuaian manfaat pensiun PNS karena kenaikan gaji pokok PNS pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan K/L perbaikan hak keuangan pimpinan Lembaga Non Struktural. Sumber: Nota Keuangan & APBN – Kemenkeu, 2016 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

BELANJA PENSIUN PNS/TNI/POLRI Rp Triliun Tahun Sumber: Nota Keuangan Th. 2016 Kementerian Keuangan Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%) JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (TAHUN 2016) UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA NO RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%) JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA 1 Kurang dari 50 % 375 2 Lebih dari 50 % 134 Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 diolah oleh KemenPANRB, 2016 Catatan: Khusus DKI Jakarta adalah data Provinsi Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

PROFIL TENAGA HONORER-K2 YANG TIDAK LULUS PADA TES TAHUN 2013 NO PENDIDIKAN TIDAK LULUS JUMLAH % 1 SD - SMP 98.528 22,4 2 SMA – D.III 295.533 67,2 3 S1/DIV-S3 45.895 10,4 439.956 100,0 Pendidikan THK-2 yang tidak lulus didominasi oleh SD, SMP, SMA & DIII sebesar 89,6%. Sedangkan Sarjana hanya 10,4%. NO JABATAN TIDAK LULUS JUMLAH % 1 PENDIDIK 157.555 35,8 2 KESEHATAN 6.106 1,4 3 PENYULUH 1.808 0,4 4 ADMINISTRASI 274.487 62,4 439.956 100,0 Jenis jabatan THK2 yang tidak lulus mayoritas pada Jabatan Administrasi sebesar 274.487 atau 62,4% Sumber: Panselnas, 2013 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

1 2 3 RANGKUMAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN TERKAIT DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN CPNS BARU: Moratorium terbatas sampai dengan tahun 2019 Rekruitmen ASN harus sesuai kebutuhan organisasi Redistribusi ASN merupakan prioritas dalam pemenuhan ASN Pertumbuhan ASN negatif untuk mengoptimalkan ASN yg ada Belanja pegawai Pemerintah Daerah maksimal 50% 1 RESIKO KUALITAS ASN (KUALIFIKASI & KOMPETENSI) EX-THK2: SD – SMP: 22.4 % (98.528orang) SMA-DIII: 67.2 % (295.533 orang) S1/DIV – S3: 10.4 % (45.895 orang) Didominasi Jabatan Administrasi: 62.4 % (274.487 orang) 2 ANGGARAN YANG PERLU DISEDIAKAN: Total Gaji & Tunjangan: Rp. 23.9 Triliun per tahun (belum termasuk anggaran untuk seleksi, prajabatan dan pensiun) 3 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

ASN ke Depan Untuk dapat meningkatkan daya di dunia Internasional diperlukan ASN yang berkualitas, namun di lain pihak komposisi ASN yang ada saat ini masih jauh dari ideal. 1 ASN yang ada pada saat ini didominasi oleh Tenaga Administrasi. Pengangkatan Tenaga Honorer yang notabene didominasi oleh tenaga administrasi berpotensi menjadi beban birokrasi dan menghambat upaya tersebut. 2 Solusi yang paling ideal dan berkeadilan adalah : Penataan organisasi yang hemat struktur kaya fungsi Pengembangan kompetensi ASN yang ada Pengadaan ASN untuk sektor yang diprioritaskan melalui seleksi secara transparan, objektif, dan berkeadilan Keinginan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS secara langsung menciderai azas-azas keadilan tersebut. Pendekatan Kesejahteraan dan adil Setiap PPK harus bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan Tenaga Honorer tersebut saat ini. 3 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

TERIMAKASIH