Lahir: Banyumas, 24 Juni 1969 Riwayat Jabatan: Pendidikan:

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)
PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
DR. Boediarso Teguh Widodo, M.E.
Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.
Local Government Auditing Course Berbasis IPSAS
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Akuntansi Sektor Publik
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INTERNAL AUDIT Pengertian Pemeriksaan dan Pelaporan atas Kontrol TM 2
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
Rembuk Nasional Pendidikan 2009 Sawangan, 25 Februari 2009
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
PEMERIKSAAN AKUNTANSI 2
Data Pegawai dalam mendukung Implementasi TI di Kemenhub
APLIKASI Good Governance PADA RS PEMERINTAH/DAERAH
Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016
Peran itjen dalam pengendalian kecurangan
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )
BAHAN 7 PENGENDALIAN/ PENGAWASAN
Lahir: Banyumas, 24 Juni 1969 Riwayat Jabatan: Pendidikan:
25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PENINGKATAN KAPABILITAS APIP inspektoratprovjateng
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
Kebijakan Statistik Sektoral
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
PERSIAPAN EVALUASI ATAS BPPTN BH
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Lahir: Banyumas, 24 Juni 1969 Riwayat Jabatan: Pendidikan: 2015 Irjen Kemenhub 2014 Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah 2010 Kepala Pusdiklat BPK RI Pendidikan: Doctor in Business Administration Unibraw (2007-9) MM UGM & Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2000) FE UI-Akuntansi (1993-6) & STAN (1988-91) Dosen/pengajar: STAN, UI, Undip, Unpad, Unand, STIA LAN, Unsri, Untan Organisasi: Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI (2010-2018) Anggota DPN Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Ketua Komite Etika AAIPI (2015-2018)

Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak. Corporate governance Kemenhub Facebook/Instagram: Cris Kuntadi INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak.

Prinsip Tata Kelola Sektor Publik Facebook/Instagram: Cris Kuntadi Prinsip Tata Kelola Sektor Publik Voice and Accountability Political Stability and Absence of Violence Government Effectiveness Regulatory Quality Rule of Law Control of Corruption World Governance Indicators by World Bank

New Public Management (Hood, 1991) Facebook/Instagram: Cris Kuntadi New Public Management (Hood, 1991) Modernisasikan kebijakan Pola pengelolaan berorientasi pasar Peningkatan cost-efficiency 1 2 3

Facebook/Instagram: Cris Kuntadi 1 2 3 Kemenhub? 151

Modernisasi Kebijakan Facebook/Instagram: Cris Kuntadi Modernisasi Kebijakan Pengelolaan PNBP  mengubah satker menjadi BLU, online system (Simponi), pengawasan Itjen, revisi PP PNBP, konsesi, dll. Hasilnya: PNBP 2014, 2015, Angg 2016: Rp2,01 T, Rp4,29 T, Rp9,50 T Perijinan online: SRUT, pendaftaran dan sertifikasi aircrew/ABK, Itjen: survei kepuasan auditee, IACM, telaah sejawat, sertifikasi ISO 9001:2008 E-Procurement, e-catalog, job bidding

PELAKSANAAN E-PUPNS TERBAIK “BKN AWARDS” SERTIFIKASI QUALIFIED INTERNAL AUDIT (QIA) TERBANYAK PEMBANGUNAN SISTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Orientasi kepada Masyarakat (Outcome) Facebook/Instagram: Cris Kuntadi Orientasi kepada Masyarakat (Outcome) Pembangunan sarpras transportasi (Indonesia centris)  search kemenhub151 youtube.com Subsidi (perintis)  angkutan darat, laut (orang dan barang/ternak), kereta, udara, angkutan lebaran Call center 151 Pemastian outcome Simadu (Sistem Manajemen Pengaduan) Ramp check sarana transportasi

Pilot di-grounded

Sikencur Cost Efficiency Reviu HPS atas paket pengadaan oleh Itjen Facebook/Instagram: Cris Kuntadi Cost Efficiency Reviu HPS atas paket pengadaan oleh Itjen Pemantauan TLHP/TLHA secara ketat Rasionalisasi/kewajaran biaya (bangunan, pengerukan, perjalanan dinas, dll) Sikencur

Sistem Kendali Kecurangan (Fraud Control System) Rangkaian proses dan kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen entitas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan sistem pengendalian internal

Berita 1 diganti (jangan yang “klaim” tapi wow