PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS

KOMISI II DPR RI. DaerahAMJ 2013AMJ 2014Tidak ada data Provinsi 1230 Kab/Kota Jumlah
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
SOSIALISASI/PENYULUHAN PERATURAN KPU TENTANG VERIFIKASI PARTAI POLITIK
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
LATAR BELAKANG Pada tahun 2015 akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di beberapa daerah yaitu 9 provinsi dan 224 kabupaten.
Se-Kecamatan Peso 09 Juni 2015 BIMTEK PPS PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN 2015.
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
PENYUSUNAN TAHAPAN PEMILU KDH TAHUN 2010
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENYELENGGARAAN PEMILU
Pemutakhiran Data Pemilih dalam
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2015
Aston Bogor Hotel & Resort,
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KETENTUAN TENTANG POLITIK UANG dalam UU No. 10 Tahun 2016
JADWAL TAHAPAN DAN KEGIATAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
SERTIFIKASI LAHAN USAHA PERTANIAN
Strategi beracara di Mahkamah Konstitusi
POTENSI DAN ANTISIPASI PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
REKAPITULASI REKOMENDASI BAWASLU PROV/PANWASLIH PADA TAHAPAN PENCALONAN
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM UU PILKADA
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCALONAN PILKADA 2017
Potensi Sengketa Pemillu Presiden dan Wakil Presiden
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
OLEH ALI NURDIN, SH, ST ADVOKAT, PENDIRI DAN MANAGER ADVOKASI
RAPAT KERJA PENYULUHAN/PEMBEKALAN DAN EVALUASI PERATURAN KPU DAN PRODUK HUKUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN.
KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
POTENSI MASALAH DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015.
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Peran perempuan dalam pengawasan partisipatif dalam rangka pilbup
PEMETAAN PERMASALAHAN PENCALONAN PILKADA TAHUN 2017
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
PEMETAAN MASALAH DALAM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalur Beasiswa di KALBIS Institute Batas Akhir Pendaftaran Gelombang 1
PERSOALAN HUKUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2019
PESERTA PEMILIHAN Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta.
PEDOMAN TEKNIS TATAKERJA PPK, PPS, dan KPPS
DIVISI HUKUM DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU BAWASLU PROVINSI JATENG
Disampaikan oleh kpu KAB. KARANGANYAR
Penyelesaian Sengketa Acara Cepat Pemilihan
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Penanganan Perkara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
Ketua DPR RI ( ) Ketua Umum Partai Golkar periode Ketua Fraksi Golkar periode Desember 2015 Mundur Dari Jabatan.
MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)
TERKAIT VERIFIKASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara
Mekanisme AIMA lintas Prodi di lingkungan FK tahun 2018
REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
RAPAT PAPARAN KONDISI DATA TERPADU PROGRAM PENANGGULANGAN FAKIR MISKIN (DT PPFM) TANGGAL 8 JANUARI 2018.
HASIL PENELITIAN (3) Gambar 2 Peta Potensi Energi Gelombang Laut Perairan Pantai Selatan Jawa (Musim Peralihan I Barat Timur)
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
ASSESSMENT APLIKASI E-PLANNING.
SOSIALISASI PELANGGARAN PEMILU Zulham Efendi Irfan. BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH