Suyitno LPSE Depdiknas

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pengembangan LPSE Nasional Menuju 100% Eprocurement
Advertisements

assalamu’alaikum wr. wb
assalamu’alaikum wr. wb
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Negeri Gorontalo.
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
E-KATALOG E-PURCHASING.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemerintah Kota Prabumulih
E-Lelang Cepat Management Training.
Sistem Informasi RUP dan Daftar Hitam Nasional
SOSIALISASI PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR : 14 TAHUN 2015.
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP
KEBIJAKAN dan teknis RENCANA UMUM PENGADAAN
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
Sistem Informasi Pendukung SPSE (SIPS)
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
E-TENDERING CEPAT.
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
Sistem e-Audit LPSE.
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
E-Kontrak non e-tendering
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
SIAP - BAJASA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
E Kontrak Non E Tendering
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Aplikasi SPSE versi 4.3 LPSE Kementerian Kesehatan
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT NASIONAL Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SPSE 4.3 dan Implementasi Cloud LPSE Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 ULP  UKPBJ.
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
PENGADAAN BARANG/JASA
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR September 2018.
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Implementasi Perpres 16/2018 DALAM APLIKASI
Pejabat Pengadaan Management Training SPSE Versi 4.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
4 POKJA SPSE Direktorat Pengembangan
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Suyitno LPSE Depdiknas

SELAMAT DATANG PESERTA WORKSHOP e-PROCUREMENT PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dasar Hukum: Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 5, Ayat (1) bahwa: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; 3. Permendiknas Nomor 68 Tahun 2008 Tanggal 4 November 2008 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan Nasional (Launching : 17 Oktober 2008); 4. Kepmendikbud Nomor 096/P/2013 Tanggal 28 Mei 2013 tentang Perubahan Susunan Tim LPSE Kemendikbud; 5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 29 Januari 2015 tentang E-Tendering;

TUJUAN Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Mendukung proses monitoring dan audit. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Suyitno LPSE Depdiknas

Tugas LPSE Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP); 3 1 Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan (Paket Lelang Non Eproc); 3 2 Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; 3 Melaksanakan Pelatihan bagi PPK, Pokja ULP (Panitia), dan Penyedia Barang/Jasa. 3 4 Memfasilitasi Pihak-pihak lain pengguna SPSE; 3 5 Suyitno LPSE Depdiknas

Publik PPE Verifikator Certificate Agent Agency PPK Pokja ULP Rekanan Masyarakat umum yang mengakses (melihat informasi/memantau/mengontrol proses) website pengadaan secara elektronik (Pusat Pelayanan Elektronik) Administrator sistem yang level otoritasnya paling tinggi dalam sistem aplikasi Merupakan pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadi rekanan Petugas yang memberikan persetujuan bagi publik yang mendaftar sebagai rekanan Petugas yang mempunyai wewenang untuk membuat Account PPK dan Pokja Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di setiap instansi yang akan melakukan pengadaan barang/jasa Peserta Lelang Publik PPE Verifikator Certificate Agent Agency PPK Pokja ULP Rekanan

Tugas Rekanan (Penyedia) Mendaftarkan diri (registrasi awal) Meng-input Data Kualifikasi perusahaan Mendaftar menjadi peserta lelang Mengirim pertanyaan (jika perlu saat aanwijzing) Mengirim (upload) file dokumen penawaran Mengirim sanggahan (jika perlu saat masa sanggah)

http://lpse.kemdikbud.go.id http://118.98.223.58

Hal-hal yg perlu diperhatikan: Perpres No. 54/2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; Perka LKPP No. 1 Tahun 2015 ttg E-Tendering; Pelajari Dokumen Pengadaan/Lelang dengan teliti; Pengisian Data Kualifikasi; Penggunaan APENDO; File Excel jangan diconvert ke PDF, sebaiknya diprint out kemudian discan; Segera Upload (kirim) File Dokumen Penawaran; Gunakan Fasilitas Bidding Room; Konfirmasi, jika ada permintaan sesuatu dari pihak manapun a.n. Pokja/Pejabat, dll;

Terima Kasih … Sekretariat LPSE Kemendikbud Biro Umum Setjen Kemendikbud Gedung C, Lantai 14 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan JAKARTA 10270 Informasi lebih lanjut: Telepon : 021 – 5785 2994 Faximile : 021 – 5785 2993 e-mail : lpse@kemdikbud.go.id Created by: Suyitno LPSE Kemendikbud Suyitno LPSE Depdiknas