TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REGISTRASI KEPABEANAN
Advertisements

Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
SNMPTN 2011 JALUR UNDANGAN.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
PJ.091/KUP/S/014/
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
Electronic Filing Identification Number
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
Aspek Hukum.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PRESENTATION TOPIC EVENT NAME
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KETENTUAN DAN TATA CARA PERPAJAKAN -1
PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis
Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Secara On Line
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
General Affair (Izin Usaha)
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
APLIKASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN ONLINE KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
SSCN 2018 Badan Kepegawaian Negara Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
MEKANISME e-Registration
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
ALUR PELAYANAN PERIZINAN HILIR MIGAS MELALUI APLIKASI
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
Komisi Pemberantasan Korupsi
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
Komisi Pemberantasan Korupsi
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN

INFORMASI UMUM

SUMBER INFORMASI Petunjuk Pengisian: FAQ Registrasi Kepabeanan: Menjelaskan secara detail tentang tata cara pengisian formulir Registrasi Kepabeanan Dapat di-download di website DJBC www.beacukai.go.id FAQ Registrasi Kepabeanan: Membahas pertanyaan yang sering muncul dalam rangka proses Registrasi Kepabeanan

KESALAHAN PENDAFTARAN USER ID pada PORTAL PENGGUNA JASA

LUPA USERNAME dan PASSWORD

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 1. Error terjadi pada saat klik tombol “Upload” untuk melampirkan dokumen.

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 2. Dokumen yang dilampirkan tidak dapat terbaca (file error).

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 3. Dokumen yang dilampirkan tidak lengkap mencantumkan seluruh halaman dalam 1 (satu) file. CONTOH: API yang dilampirkan harus mencantumkan 2 halaman dalam satu file. Berlaku juga untuk dokumen lainnya, misalnya IUI dari BKPM, Akta Perusahaan dan SK Pengesahannya, Perjanjian Sewa, Sertifikat HGB a.n. Perusahaan, Laporan Keuangan, dsb.

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN CONTOH: TDP buram sehingga tidak dapat dibaca. Berlaku juga untuk dokumen lainnya, misalnya KTP selain tulisan harus dapat terbaca foto juga harus jelas, dsb. 4. Dokumen yang dilampirkan buram sehingga tulisan yang tercantum tidak dapat dibaca dan/atau foto buram.

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 5. Dokumen yang dilampirkan sudah habis masa berlakunya Catatan: untuk SK Domisili yang tidak memiliki masa berlaku, agar diperbarui setiap 5 tahun sekali. Agar diperhatikan juga masa berlaku dokumen lainnya seperti SIUP, TDP, Kartu Identitas Direktur/Komisaris/Penandatangan PIB, Izin Ekspor, Perjanjian Sewa, dsb.

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 6. Tidak melampirkan dokumen pada lokasi upload yang bersesuaian dengan data isian terkait. Agar diperhatikan juga untuk upload dokumen sesuai permintaan berdasarkan data isian. Contoh: harus upload kartu NPWP bukan SKT pada kolom isian NPWP, dsb.

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 7. Dokumen-dokumen yang dilampirkan tidak konsisten mencantumkan data perusahaan. Contoh: Ejaan Nama Perusahaan tidak konsisten. Agar diperhatikan juga data lainnya termasuk Alamat Perusahaan dan Nama Penanggung Jawab, dsb.

PERMASALAHAN TERKAIT DOKUMEN 7. Dokumen-dokumen yang dilampirkan tidak konsisten mencantumkan data perusahaan, contoh lanjutan Contoh: tidak konsisten mencantumkan Alamat Kantor/Perusahaan. SIUP: Jl. Peta Selatan Duta Indah Alfa 2 Blok E No. 18E API: Jl. Peta Selatan Duta Indah Alfa 2 Blok E No. 18E TDP: Duta Indah Alfa 2 Blok E No. 18 Lt. 1 Blok A1 Jl. Peta Selatan SKD: Jl. Pta Selatan Duta Indah Alfa 2 Blok E No. 18 Lt 3

PERMASALAHAN TERKAIT PENGISIAN FORMULIR

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 1. Salah memilih Lokasi Registrasi/Tempat kegiatan usaha antara Nasional atau Kawasan Perdagangan Bebas.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 2. Data Isian tidak sesuai dengan dokumen terlampir.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM CONTOH: Salah mengisikan Nomor TDP dan Tanggal TDP.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 3. Form A.1 – A.6 : Salah Bentuk Badan Usaha, mencantumkan BU pada Nama Perusahaan, mencantumkan Nama Kel/Desa, Kec, Kota/Kab, Prov, Kodepos pada kolom Alamat Kantor, Salah mengisikan tanggal masa berlaku SEWA

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 4. Form A.8.c – A.9 : Tidak mengisikan dan melampirkan dokumen (SIUP/IUI/Izin Prinsip) / (TDP/TDUP/TDI) Tidak melampirkan SKD/SITU dari pemerintah setempat, Kedudukan Perusahaan tidak sesuai isian Form A.6

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 5. Form B: Jabatan tidak wajar, Jika seluruh Direktur status WNA, wajib salah satu menggunakan KITAS/KITAP/IMTA WNI domisili di Indonesia tidak melampirkan KTP. Menggunakan NPWP Suami tanpa melampirkan Kartu Keluarga

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 6. Form C: Tanggal dan Periode Lapkeu tidak wajar, Data Laporan Keuangan masih kosong, Kecuali UD, tidak mengisikan rekening GIRO a.n. Perusahaan.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 7. Form D.1: Nomor API tidak sesuai dokumen terlampir (termasuk formatnya), IMPORTIR PRODUSEN tetapi tidak memiliki Pabrik (Form A.6), Mengisikan Penandatangan PIB tidak sesuai API, Mengisikan Jenis usaha sesuai API tidak sesuai yang tercantum pada API, Memilih PDE PPJK tetapi DISELESAIKAN SENDIRI.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 8. Form D.2: Izin Ekspor sudah habis masa berlakunya, Memilih PDE PPJK tetapi DISELESAIKAN SENDIRI.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 9. Perubahan Data terkait PPJK: Terjadi perubahan data yang tercantum pada SKEP PPJK tetapi belum melakukan proses Perubahan Data pada Aplikasi NPPPJK sehingga diterima dan mendapatkan SKEP PERUBAHAN. Terjadi perubahan data perusahaan yang tidak tercantum pada SKEP PPJK tetapi belum melakukan Perubahan Data pada Aplikasi NPPPJK sehingga diterima (tanpa mendapatkan SKEP PERUBAHAN).

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 10. Form D4.2: Mengisikan data memiliki Sarana Pengangkut padahal sebagai Agen (seharusnya isikan NIHIL).

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 11. Form Dokumen Pendukung Lainnya: Surat Pernyataan Penanggung Jawab tidak sesuai format Lampiran II Perdirjen No. PER-10/BC/2014.

PERMASALAHAN PENGISIAN FORM 11. Form Dokumen Pendukung Lainnya: Surat Pernyataan Penanggung Jawab tidak sesuai format Lampiran II Perdirjen No. PER-10/BC/2014. Surat Kuasa belum ditandatangani penerima kuasa.

MORE INFO Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Subdirektorat Registrasi Kepabeanan Gedung Sumatra Lantai 1 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun Jakarta Timur Jakarta Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 www.beacukai.go.id registrasikepabeanan@customs.go.id registrasikepabeanan@yahoo.com

TERIMA KASIH