PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
Advertisements

PRESS CONFERENCE Januari 2013
SOSIALISASI PERPAJAKAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Perpajakan Yayasan & Lembaga Non Profit Sejenis
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Pajak Penghasilan Pasal 23
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 21
Hutang Pihutang Pajak Hutang Pajak Penghasilan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
PPN 40.
Pengelolaan Keuangan Daerah KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari 1)
Pengantar KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Program Brevet A-B Terpadu
UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
PPPPM bagi PKP Tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan usaha Tertentu
Harga Jual Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk.
AKUNTANSI PAJAK PPN Sebagaimana kita ketahui, fihak yang dikenakan kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN) adalah Pengusaha Kena.
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
PPh 4 ayat 2 & PPh 15 Perpajakan 2 21/09/2015.
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA JASA/MODAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAWAN
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
MATERI KULIAH PENGERTIAN PPN HISTORY PPN DAN PPn BM DI INDONESIA
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PAJAK ATAS PERNJANJIAN SPK
BAB VIII STRUKTUR PERPAJAKAN.
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Surat Pemberitahuan (SPT)
PPN MEMBANGUN SENDIRI Niken Nindya H, SE., MSA., CA.
Sistem Pemungutan Pajak
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TUGAS PERPAJAKAN.
Hak dan Kewajiban Pajak
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
Direktorat Peraturan Perpajakan I
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa  Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA DESA KPP PRATAMA PALOPO 2017.
Preseny by Wulan Indri widiar
Aspek Perpajakan Katering
Transcript presentasi:

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PHLN DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PERPAJAKAN Bagi Anggota Tim Senior Balai Diklat Yogyakarta, 09-10 November 2016

DASAR HUKUM SE bersama DJA,DJP dan DJBC SE-64/A/71/0596 SE-32/PJ/1996 PP 42/1995 Kep.Men.Keu 239/KMK.01/1996 Kep.Men.Keu 43/PMK.13/2007 Kep.Dir.Jen Pajak Kep-526/PJ./2000 SE Dir.Jen.Pajak SE-19/PJ.53/1996 SE bersama DJA,DJP dan DJBC SE-64/A/71/0596 SE-32/PJ/1996 SE-19/BC/1996

PINJAMAN LUAR NEGERI Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang di rupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu

HIBAH LUAR NEGERI Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiyahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali

PERLAKUAN PPh dan PPN - PPn BM PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT PPh  DITANGGUNG PEMERINTAH

Stempel Bukti Pemotongan PPh PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI PPh DITANGGUNG PEMERINTAH Tempat………………..tanggal …………………………….. A.N. MENTERI KEUANGAN Cap Nama : NIP

Stempel bukti pemungutan PPN PROYEK PEMERINTAH HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI Tempat …………………….. Tanggal …………. …………………………………… A.N. MENTERI KEUANGAN R.I. Cap …….nama ……….. ……. NIP …………