Lahir: Banyumas, 24 Juni 1969 Riwayat Jabatan: Pendidikan:

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN NEGARA

Advertisements

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.

POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) A. Zaini Bisri (Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)

B C D E A Level Sekretariat 1 Jenderal

PAPARAN KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA

DR. Boediarso Teguh Widodo, M.E.

Komite Audit. Perkembangan Keberadaan Komite Audit  Abad ke-19  Inggris  1939: NYSE mengusulkan pembentukan komite audit  1978: menjadi persyaratan.

JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS

Akuntansi Sektor Publik

“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”

ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS

Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada

Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan

EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (BERDASARKAN PERMENKO BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: PER-03/M.EKON/07/2007.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

INSPEKTORAT WILAYAH VI

PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI

Di Universitas Gadjah Mada (UGM)

JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS

TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DITWAS FISKAL DAN INVESTASI

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

Lahir: Banyumas, 24 Juni 1969 Riwayat Jabatan: Pendidikan:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN

2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan

Sekretariat Jenderal (Setjen)

Data Pegawai dalam mendukung Implementasi TI di Kemenhub

APLIKASI Good Governance PADA RS PEMERINTAH/DAERAH

Disampaikan oleh: Agus Rahardjo Pimpinan KPK Jakarta, 10 Agustus 2016

Peran itjen dalam pengendalian kecurangan

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

G o o d C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( G C G )

PRODI D.IV TRANSPORTASI DARAT (LANJUTAN)

25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang

ISO 9001:2000 PERSYARATAN KLAUSUL

Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016

JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP inspektoratprovjateng

Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016

PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

REVIEW ANGGARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan Statistik Sektoral

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018

PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang

PERSIAPAN EVALUASI ATAS BPPTN BH

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN

Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.

REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH

Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.

Penjelasan teknis Reviu

PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN

PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4

Transcript presentasi:

Lahir: Banyumas, 24 Juni 1969 Riwayat Jabatan: Pendidikan: 2014 Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah 2010 Kepala Pusdiklat BPK RI Pendidikan: Doctor in Business Administration Unibraw (2007-9) MM UGM & Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2000) FE UI-Akuntansi (1993-6) & STAN (1988-91) Dosen/pengajar: STAN, UI, Undip, Unpad, Unand, STIA LAN, Unsri, Untan Organisasi: Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI (2010-2018) Anggota DPN Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Ketua Komite Etika AAIPI (2015-2018)

GCG Kemenhub INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak. 12 Juni 2016

New Public Management (Hood, 1991) pendekatan memoderenisasikan kebijakan-kebijakan pola pengelolaan berorientasi pada pasar (outcome) meningkatkan cost-efficiency bagi pemerintah NPM Kemenhub?

Prinsip Tata Kelola Sektor Publik Voice and Accountability Political Stability and Absence of Violence Government Effectiveness Regulatory Quality Rule of Law Control of Corruption Tata kelola Kemenhub? World Governance Indicators by World Bank

Modernisasi Kebijakan Pengelolaan PNBP  mengubah satker menjadi BLU, online system (Simponi), pengawasan Itjen, revisi PP PNBP, konsesi, dll. Hasilnya: PNBP 2014, 2015, Angg 2016: Rp2,01 T, Rp4,29 T, Rp9,50 T Perijinan online: SRUT, pendaftaran dan sertifikasi aircrew/ABK, Itjen: survei kepuasan auditee, IACM, telaah sejawat, sertifikasi ISO 9001:2008, Sikencur E-Procurement, e-catalog, job bidding

Orientasi kepada Masyarakat (Outcome) Subsidi (perintis)  angkutan darat, laut (orang dan barang/ternak), kereta, udara, angkutan lebaran Call center 151 Simadu (Sistem Manajemen Pengaduan) Ramp check sarana transportasi

Cost Efficiency Reviu HPS atas paket pengadaan oleh Itjen Pemantauan TLHP/TLHA secara ketat Pemastian outcome Rasionalisasi/kewajaran biaya (bangunan, pengerukan, perjalanan dinas, dll)

capaian GCG kemenhub …(1) Berita 1 diganti (jangan yang “klaim” tapi wow

capaian GCG kemenhub …(2) Kepatuhan LHKPN cukup satu berita saja Tambahkan capaian TLHP

capaian GCG kemenhub …(3)

capaian GCG kemenhub …(4)

capaian GCG kemenhub …(5) PELAKSANAAN E-PUPNS TERBAIK “BKN AWARDS” SERTIFIKASI QUALIFIED INTERNAL AUDIT (QIA) TERBANYAK PEMBANGUNAN SISTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)